Opini

Tidak Ada Perkara Besar, Tidak Ada Perkara Kecil: Setiap Perkara Pidana Memiliki Derajat yang Sama dalam Pembuktian dan Tanggung Jawab Pembelaan

waktu baca 5 menit
Emanuel Herdiyanto MG, S.H., M.H

Dalam praktik penegakan hukum, kita kerap mendengar pengelompokan perkara ke dalam istilah “perkara besar” dan “perkara kecil”. Pengelompokan itu biasanya didasarkan pada nilai kerugian, jenis tindak pidana, besarnya perhatian publik, ancaman pidana, atau tingkat kompleksitas perkara. Namun, berdasarkan pengalaman saya selama menjalankan profesi sebagai advokat, saya berpandangan bahwa istilah tersebut tidak boleh menjadi ukuran untuk menentukan bobot tanggung jawab pembelaan.

Dalam proses peradilan, tidak ada perkara yang boleh dipandang remeh hanya karena dianggap kecil.

Perkara pidana adalah perkara pembuktian. Besar atau kecilnya suatu perkara tidak mengubah prinsip dasarnya: apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi, apakah terdakwa merupakan pelakunya, apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, dan apakah seluruh proses pembuktian dilakukan menurut hukum. Karena itu, setiap perkara harus diperiksa secara cermat, baik dari sisi fakta maupun dari sisi norma hukum yang digunakan.

Pembuktian merupakan jantung pemeriksaan perkara pidana. Penuntut umum memikul kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sesuai dengan hukum acara pidana.

Sementara itu, advokat menjalankan fungsi pembelaan dengan menguji alat bukti, menilai konsistensi keterangan, mengungkap fakta yang relevan, serta menunjukkan apabila terdapat kelemahan dalam konstruksi dakwaan maupun tuntutan.

Pembelaan bukan sekadar menyangkal. Pembelaan adalah kerja profesional untuk memastikan bahwa kesimpulan tentang kesalahan seseorang hanya dapat dibangun melalui pembuktian yang sah, cukup, dan meyakinkan.

Pandangan bahwa setiap perkara harus memperoleh kesungguhan pembelaan yang setara dapat dijelaskan melalui doktrin hukum pembuktian. Eddy O.S. Hiariej menerangkan bahwa hukum pembuktian tidak hanya berbicara tentang alat bukti, tetapi juga mencakup barang bukti, cara memperoleh dan mengumpulkan bukti, penyampaian bukti di persidangan, kekuatan pembuktian, serta beban pembuktian.

Dengan demikian, pembelaan yang bermutu menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pembuktian, bukan penilaian awal berdasarkan besar-kecilnya perkara atau nilai kerugian yang dipersoalkan.

Hiariej juga menguraikan sejumlah parameter pembuktian, antara lain teori pembuktian (bewijstheorie), alat bukti (bewijsmiddelen), cara memperoleh atau mengajukan bukti (bewijsvoering), beban pembuktian (bewijslast), kekuatan pembuktian (bewijskracht), dan batas minimum pembuktian (bewijsminimum).

Kerangka ini memperlihatkan bahwa pembuktian merupakan proses yang memiliki dimensi normatif sekaligus metodologis. Advokat karena itu tidak cukup hanya menyampaikan bantahan; ia harus menguji relevansi, keabsahan, cara perolehan, bobot, dan kecukupan bukti yang diajukan untuk menopang dakwaan.²

Dalam menjalankan fungsi tersebut, advokat harus mampu membaca perkara secara menyeluruh. Bantahan dapat diarahkan pada aspek materiil, misalnya apakah perbuatan yang dituduhkan sungguh terjadi, apakah terdapat hubungan antara terdakwa dan perbuatan itu, serta apakah kesalahan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantahan juga dapat diarahkan pada aspek formil dan normatif-yuridis, termasuk keabsahan proses, ketepatan penerapan pasal, pemenuhan unsur delik, serta relevansi dan kekuatan alat bukti. Dari proses itulah fakta diuji dan perkara dibuat menjadi terang.

Membebaskan seseorang dari dakwaan bukan pekerjaan yang ringan. Di balik setiap perkara terdapat manusia yang sedang menghadapi pembatasan kebebasan, tekanan psikologis, dan ketidakpastian masa depan.

Satu hari dalam tahanan dapat terasa sangat panjang bagi seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Dampaknya tidak berhenti pada dirinya, tetapi juga dapat dirasakan oleh keluarga, pekerjaan, kehidupan sosial, dan martabatnya.

Lebih jauh, putusan pidana yang menyatakan seseorang terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana membawa konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Selain menjalani pidana sesuai putusan, orang tersebut dapat menghadapi stigma yang melekat setelah proses pemidanaan selesai.

Dalam kehidupan sosial, label sebagai mantan narapidana kerap menjadi beban yang tidak mudah dilepaskan. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menyatakan seseorang bersalah bukan formalitas belaka, melainkan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dan martabat setiap orang.

Hal tersebut sekaligus mengingatkan kita pada asas praduga tidak bersalah. Seseorang tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.

Asas ini bukan penghalang bagi penegakan hukum, melainkan pagar agar kewenangan negara dalam menuntut dan menghukum tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Peradilan yang adil harus memberi ruang yang sungguh-sungguh bagi penuntutan untuk membuktikan dan bagi pembelaan untuk menguji pembuktian tersebut.

Karena itu, saya tidak sepakat apabila istilah “perkara kecil” dijadikan alasan untuk mengurangi kesungguhan, ketelitian, atau kualitas kerja pembelaan. Perkara dengan nilai kerugian yang terbatas tetap menyangkut kebebasan seseorang.

Perkara yang tidak menarik perhatian publik tetap menyangkut hak warga negara. Perkara yang terlihat sederhana pun dapat mengandung persoalan pembuktian dan penerapan hukum yang rumit. Ukuran profesionalisme advokat bukan terletak pada seberapa besar perkara yang ditangani, melainkan pada kesungguhan dan tanggung jawab dalam memberikan pembelaan.

Dari sisi hukum acara, M. Yahya Harahap menempatkan KUHAP sebagai tata aturan penyelesaian perkara pidana yang sekaligus memberikan jaminan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di hadapan aparat penegak hukum.

Gagasan ini penting: pembelaan bukan kemurahan hati negara ataupun formalitas persidangan, melainkan bagian dari desain hukum acara yang membatasi kesewenang-wenangan dan menjaga integritas serta martabat orang yang berhadapan dengan proses pidana.³

Secara konseptual, sistem pembuktian pidana juga tidak membenarkan pemidanaan hanya karena dugaan atau keyakinan yang tidak memiliki dasar pembuktian yang sah. Dalam doktrin pembuktian, keyakinan hakim harus dibangun melalui alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum dan dinilai secara rasional.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap dakwaan harus diuji secara sungguh-sungguh, termasuk dalam perkara yang secara sosial atau ekonomi dianggap sederhana. Semakin serius akibat pemidanaan terhadap kebebasan dan kehidupan seseorang, semakin penting pula ketelitian dalam menguji dasar pembuktiannya.

Pada akhirnya, tugas advokat bukan menjamin bahwa setiap klien pasti bebas, melainkan memastikan bahwa hak-hak klien dihormati dan bahwa tuduhan terhadapnya diuji secara maksimal berdasarkan hukum dan alat bukti.

Advokat harus menggali fakta, menguji keterangan, menilai alat bukti, membedah unsur tindak pidana, serta menyampaikan argumentasi hukum secara jujur dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah menghadirkan proses peradilan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keadilan serta kepastian hukum.

Dengan demikian, bagi saya, tidak ada perkara besar dan tidak ada perkara kecil dalam hal tanggung jawab pembelaan. Setiap perkara memiliki derajat yang sama ketika menyangkut hak dan kebebasan seseorang. Yang membedakan hanyalah fakta, kompleksitas, dan strategi pembuktiannya.

Setiap orang berhak memperoleh pembelaan yang sungguh-sungguh; setiap dakwaan wajib diuji; dan setiap putusan harus bertumpu pada pembuktian yang sah dan meyakinkan. Itulah makna pembelaan yang bermartabat dan salah satu fondasi peradilan yang benar-benar adil.

Emanuel Herdiyanto Moat Gleko, S.H., M.H.
Advokat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Exit mobile version