Nelayan Wuring, Sikka Keluhkan Sulit Dapat Solar di SPDN, Pengusaha SPDN Ungkap Kuota Terus Dipangkas
MAUMERE-Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi masih menjadi keluhan nelayan di Kelurahan Wuring, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM, tetapi juga terbatasnya kuota solar yang dialokasikan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN).
Pengusaha SPDN Alok, Jonas Jensen, mengungkapkan keterbatasan kuota solar menjadi salah satu penyebab nelayan tidak bisa memperoleh BBM sesuai jumlah yang tertera dalam surat rekomendasi.
Ia menyebutkan, SPDN yang dikelolanya hanya mendapatkan alokasi solar sebanyak 32 kiloliter (KL) setiap bulan pada 2026. Sementara kebutuhan nelayan di Kabupaten Sikka cukup besar, terutama ketika memasuki musim tangkap ikan.
“Kami hanya diberi kuota 32 KL per bulan, sementara kebutuhan nelayan di Kabupaten Sikka sangat banyak. Ini nelayan tidak bisa dapat solar sebanyak surat rekomendasi karena kami harus bagi-bagi supaya semua kebagian dan bisa melaut setiap hari,” ungkap Jonas saat diwawancarai pada Jumat (20/11/2026) pagi.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan jumlah solar yang diterima nelayan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun volume yang tercantum dalam surat rekomendasi.
Jonas mencontohkan, nelayan yang mengantongi surat rekomendasi pembelian solar sebanyak 1.000 liter belum tentu bisa mendapatkan seluruh jatahnya. Dalam kondisi kuota terbatas, SPDN hanya mampu memberikan 500 liter.
“Contohnya, surat rekomendasi sejumlah 1.000 liter, tetapi kami hanya bisa kasih 500 liter karena kuota solar kami terbatas,” jelasnya.
Kuota Solar Terus Menyusut
Jonas membeberkan, alokasi solar untuk SPBUN atau SPDN di Kabupaten Sikka mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang disampaikannya, pada periode 2021 hingga 2024, kuota solar yang dialokasikan mencapai 110 KL per bulan atau 1.320 KL dalam setahun.
Namun, pada 2025 kuota tersebut dipangkas menjadi 48 KL per bulan atau 576 KL per tahun.
Penurunan kembali terjadi pada 2026. Alokasi solar hanya tersisa 32 KL per bulan atau 384 KL dalam setahun.
Jika dibandingkan dengan kuota 2021 hingga 2024, alokasi solar untuk 2026 berkurang sekitar 70 persen.
Jonas menilai pengurangan kuota tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan nelayan di Kabupaten Sikka yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Ia menyebut kondisi ini semakin terasa ketika memasuki musim tangkap ikan, terutama pada Agustus hingga November. Pada periode tersebut, aktivitas melaut meningkat dan kebutuhan solar ikut bertambah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah untuk memperjuangkan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina.
“Di sinilah letak persoalannya. BPH Migas yang nota bene mengurangi kuota BBM solar di Kabupaten Sikka pada 2026. Karena itu, Pemda Sikka melalui Bagian Ekonomi dan Dinas Kelautan dan Perikanan harus berkomunikasi dengan BPH Migas dan Pertamina agar kuota pada 2027, khususnya kuartal pertama, dinaikkan sesuai kebutuhan nelayan,” tegasnya.
Bukan Hanya Rekomendasi, Kuota Harus Ditambah
Jonas menegaskan, persoalan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mempermudah penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM.
Menurutnya, penambahan jumlah nelayan yang memiliki rekomendasi harus diikuti dengan ketersediaan kuota solar yang memadai di SPDN.
Sebab, saat ini sudah banyak nelayan yang mengantongi surat rekomendasi, tetapi ketersediaan solar tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka.
“Selain surat rekomendasi, yang terpenting adalah jumlah kuota solar kepada SPBUN ditambah. Terbukti sekarang ada banyak surat rekomendasi, tetapi kuota solar tidak cukup,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada aspek administrasi nelayan, tetapi juga aktif memperjuangkan tambahan alokasi BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat dan Pertamina.
Jonas menilai, tanpa penambahan kuota, nelayan tetap akan mengalami kesulitan meskipun sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi pembelian solar.
Nelayan Wuring Keluhkan Akses Solar
Sebelumnya, persoalan keterbatasan solar dikeluhkan sejumlah nelayan di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat.
Hendra, nelayan asal RT 43 Kelurahan Wuring yang memiliki kapal berukuran 3 Gross Tonnage (GT), mengaku baru pertama kali mengurus surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi.
Sebelum mengurus rekomendasi, ia memilih membeli solar secara eceran di kios karena belum memenuhi persyaratan administrasi untuk mengakses BBM bersubsidi.
Untuk sekali melaut, Hendra biasanya membutuhkan sekitar 20 liter solar dengan harga eceran Rp8.000 per liter. Bahan bakar tersebut digunakan untuk perjalanan menangkap ikan di perairan Laut Flores dengan jarak tempuh sekitar 10 mil.
Keluhan serupa disampaikan Fahmi, nelayan asal RT 43 Kelurahan Wolomarang. Ia berharap pemerintah menambah kuota solar untuk SPDN maupun SPBU agar nelayan tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Kuota solar di SPDN harus ditambah dan kuota SPBU juga ditambah supaya nelayan tidak kesulitan mendapatkan solar,” ungkap Fahmi saat ditemui di Kantor Dinas Perikanan Sikka, Rabu (18/11/2026) pagi.
Menurut Fahmi, pembelian solar biasanya masih berjalan lancar pada awal bulan. Namun, memasuki tanggal 20 ke atas, nelayan mulai kesulitan karena kuota di SPDN semakin menipis atau bahkan habis.
Sementara itu, SPBU juga harus melayani kebutuhan konsumen lain, termasuk kendaraan bermotor dan mobil. Kondisi tersebut membuat akses nelayan terhadap solar terkadang ikut dibatasi.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan