Data Nelayan Sikka Tak Diperbarui Sejak 2007, Dinas Perikanan Perkirakan Ada 5.000 Rumah Tangga Nelayan dan 1.000 Kapal

MAUMERE-Data rumah tangga nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), ternyata belum diperbarui selama hampir dua dekade. Dinas Perikanan Kabupaten Sikka masih menggunakan data lama yang mencatat lebih dari 5.000 rumah tangga nelayan, dengan jumlah armada kapal diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 unit.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Malik Bakhtiar, mengakui data tersebut merupakan hasil pendataan sekitar 2006–2007. Sejak saat itu, dinasnya belum melakukan registrasi ulang secara menyeluruh untuk mengetahui perkembangan jumlah nelayan dan armada kapal di wilayah tersebut.
“Kita masih pakai yang 5.000 itu. Data 2006, 2007. Lima ribu nelayan. Sudah lama memang,” kata Malik saat diwawancarai di Maumere, Jumat (20/11/2026).
Menurut Malik, data lama tersebut sudah tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi nelayan saat ini. Sebab, selama hampir 20 tahun terakhir, terjadi berbagai perubahan di kalangan nelayan, mulai dari pemilik kapal yang meninggal dunia, kapal yang rusak, dijual, hingga nelayan yang berpindah tempat.
Karena itu, Dinas Perikanan Sikka telah mengusulkan anggaran untuk melakukan registrasi dan pemutakhiran data nelayan pada 2027.
“Jadi kita nanti di 2027 ini sudah ajukan untuk dilakukan registrasi nelayan, untuk pemutakhiran data ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut nantinya dilakukan dengan mendatangi desa-desa untuk mendata kembali rumah tangga nelayan dan armada kapal yang masih aktif.
Menurut Malik, kebutuhan anggaran untuk kegiatan itu tidak terlalu besar karena sebagian besar dialokasikan untuk perjalanan petugas ke desa-desa serta kebutuhan administrasi pendataan.
“Teman-teman harus jalan dari desa ke desa. Kita dulu itu sampai jalan unit, keliling semua. Karena setiap tahun pasti ada penambahan armada kapal juga,” jelasnya.
Malik mengakui, pendataan kapal juga menghadapi tantangan karena tidak semua armada nelayan tercatat dalam administrasi pemerintah. Terutama kapal-kapal yang dibangun secara swadaya oleh nelayan sendiri.
“Kalau kapal yang diberikan oleh dinas, itu kita masih bisa hitung. Tapi kapal yang nelayan buat secara swadaya sendiri, kita tidak bisa menghitung semuanya. Kalau mereka sudah punya dokumen, pasti kita bisa tahu,” katanya.
Baru 148 Nelayan Mengakses Rekomendasi Solar

Persoalan data tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Malik menyebutkan, hingga 2026, terdapat 148 pemilik kapal atau nelayan yang mengurus dan memiliki akses rekomendasi BBM solar bersubsidi melalui Dinas Perikanan Sikka.
Angka tersebut terpaut jauh jika dibandingkan dengan data sementara lebih dari 5.000 rumah tangga nelayan dan sekitar 1.000 lebih kapal yang menjadi acuan pemerintah daerah.
Meski demikian, Malik menjelaskan, tidak seluruh kapal yang beroperasi di wilayah Sikka harus mengurus rekomendasi BBM melalui Dinas Perikanan setempat. Sebagian armada diketahui beroperasi di kabupaten lain sehingga pengurusan rekomendasinya dilakukan di daerah tempat mereka beroperasi.
Ia juga menegaskan, angka 148 merupakan jumlah pemohon atau pemilik kapal yang mengakses rekomendasi, bukan total frekuensi pengambilan solar.
Satu pemilik kapal bisa melakukan pengurusan kembali ketika masa berlaku rekomendasinya berakhir. Karena itu, jumlah penerbitan atau perpanjangan rekomendasi sepanjang tahun bisa mencapai lebih dari 1.000 kali.
“Dia datang satu orang bisa tiga-empat kali. Nanti di bulan depan harus pencabutan dulu karena sudah berakhir, kemudian datang lagi untuk perpanjangan rekomendasi,” jelas Malik.
Ia menyebutkan, rekomendasi BBM dapat diterbitkan untuk masa berlaku satu hingga tiga bulan melalui aplikasi X-Star milik BPH Migas. Namun, Dinas Perikanan Sikka lebih memilih menerbitkan rekomendasi dengan masa berlaku satu bulan untuk memudahkan pengawasan.
Dengan mekanisme tersebut, petugas dapat memeriksa kembali jumlah BBM yang akan dibeli nelayan sebelum memberikan paraf pada dokumen rekomendasi.
“Kalau kita kasih satu bulan, pada saat dia mau beli, dia datang di sini dan kita melakukan verifikasi. Kau beli berapa? Kita buat paraf supaya nanti dia ke SPDN ataupun SPBU yang ditunjuk. Jumlah kuota yang dibeli harus sesuai dengan yang kita paraf,” katanya.
Malik menjelaskan, proses penerbitan rekomendasi tidak dipungut biaya. Pemohon harus membawa dokumen kapal untuk diperiksa dan diverifikasi oleh petugas.
Jika dokumen dinyatakan lengkap, data pemohon diinput ke aplikasi X-Star BPH Migas. Setelah itu, rekomendasi diterbitkan melalui proses administrasi, paraf, tanda tangan, dan pengarsipan.
Sebaliknya, jika dokumen belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Jarak dan Dokumen Kapal Jadi Kendala
Malik mengakui, masih sedikitnya nelayan yang mengakses rekomendasi BBM bersubsidi tidak terlepas dari sejumlah kendala.
Salah satu persoalan utama adalah jarak antara tempat tinggal nelayan dan kantor Dinas Perikanan Sikka. Dengan wilayah Kabupaten Sikka yang memiliki 21 kecamatan, tidak semua nelayan mudah datang ke Maumere hanya untuk mengurus administrasi.
“Yang pertama adalah jangkauan jarak. Itu kita harus akui. Mereka hanya urus rekomendasi, tetapi harus mengeluarkan ongkos dari tempat tinggal ke dinas. Jauh juga,” katanya.
Selain jarak, kelengkapan dokumen kapal dan gangguan teknis aplikasi X-Star juga menjadi hambatan.
Malik menjelaskan, pengurusan rekomendasi BBM tidak bisa dilakukan hanya dengan menunjukkan identitas sebagai nelayan. Pemohon harus memiliki dokumen kapal yang sesuai dengan ketentuan.
Untuk kapal berukuran kecil, nelayan perlu mengurus sejumlah dokumen, termasuk surat keterangan dari desa, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta dokumen kapal atau pas kecil.
Persoalan muncul karena kewenangan penerbitan dokumen kapal mengalami perubahan. Jika sebelumnya pas kecil dapat diurus melalui syahbandar umum di Maumere, kini pengurusannya berada pada syahbandar perikanan di bawah kewenangan provinsi.
Untuk wilayah Kabupaten Sikka, pelayanan tersebut berada melalui Kantor Cabang Dinas Perikanan NTT (KCD) di Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
“Kalau dulu pas kecil itu syahbandar umum di sini. Sekarang sudah syahbandar perikanan. Dia berada di provinsi, di KCD Larantuka. Makin jauh,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menambah beban biaya dan waktu bagi nelayan yang harus mengurus dokumen kapal.
Malik mengatakan, Dinas Perikanan Sikka tidak memiliki kewenangan untuk menghambat nelayan dalam memperoleh rekomendasi. Dinas hanya menjalankan mekanisme administrasi sesuai ketentuan.
Ia juga mengakui kemungkinan masih ada nelayan yang enggan mengurus dokumen karena aktivitas melaut menyita sebagian besar waktu mereka.
“Nelayan ini kan pergi pagi, pulang malam, kadang pulang subuh. Setelah itu istirahat. Sehingga dokumen-dokumen begitu mereka tidak perhatikan,” katanya.
Karena itu, Dinas Perikanan Sikka mengaku terus mendorong nelayan melengkapi dokumen kapal melalui penyuluh perikanan yang bertugas di lapangan.
Malik menegaskan, dokumen kapal bukan hanya dibutuhkan untuk memperoleh akses solar bersubsidi, tetapi juga penting untuk kepastian administrasi dan perlindungan ketika nelayan beraktivitas di laut.
“Kalau kita punya kapal, kita harus urus dokumen kapal. Keuntungannya bukan hanya untuk proses BBM. Kalau di laut ada apa-apa, untuk pengawasan juga. Kalau tidak ada dokumen lengkap, kasihan,” ujarnya.
Nelayan Berpotensi Membeli Solar Eceran dengan Harga Lebih Mahal
Terbatasnya akses rekomendasi BBM bersubsidi berpotensi membuat nelayan harus membeli bahan bakar dari pengecer dengan harga lebih tinggi.
Malik tidak menampik kemungkinan tersebut. Menurut dia, nelayan yang tidak menggunakan rekomendasi untuk membeli solar bersubsidi harus menanggung konsekuensi harga pembelian di luar jalur resmi.
“Konsekuensinya kalau mereka beli di luar tanpa menggunakan rekomendasi, pasti harganya di atas,” katanya.
Dalam wawancara tersebut, Malik menyebutkan harga solar bersubsidi sebesar Rp 6.800 per liter. Namun, harga yang harus dibayar nelayan ketika membeli secara eceran dapat mencapai Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per liter.
Perbedaan harga itu tentu berdampak terhadap biaya operasional nelayan, terutama mereka yang setiap hari membutuhkan solar untuk melaut.
Terkait keluhan nelayan mengenai kekosongan solar di SPDN dan penurunan kuota penyaluran, Malik mengatakan persoalan kuota bukan menjadi kewenangan Dinas Perikanan Sikka.
Menurut dia, penentuan kuota tahunan berada pada pihak terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas, dengan mempertimbangkan data armada kapal nelayan yang dilayani.
“Penurunan itu tergantung dari mereka di Pertamina. Di kita tidak ada itu, karena mereka yang proses untuk mendapatkan kuota minyak itu untuk satu tahun,” jelasnya.
Ia menyarankan agar persoalan penurunan kuota SPDN dikonfirmasi lebih lanjut kepada Bagian Perekonomian Setda Sikka.
Malik juga menjelaskan, kuota BBM yang tidak diambil pada bulan tertentu belum tentu dapat dialihkan ke bulan berikutnya. Sebab, kuota tersebut melekat pada periode penyaluran masing-masing.
“Misalnya bulan Februari dia punya jatah 1.500 kiloliter, tetapi hanya bisa ambil 1.000 kiloliter. Sisa 500 itu bisa jadi di Maret tidak terhitung lagi, karena itu kuota Februari. Harusnya diambil di Februari,” terangnya.
Tiga SPDN untuk Nelayan di Sikka
Malik menyebutkan, terdapat tiga SPDN yang diperuntukkan bagi nelayan di Kabupaten Sikka, termasuk fasilitas yang dikelola pihak swasta dan fasilitas yang pengelolaannya dikontrakkan.
Ia menyebutkan SPDN di kawasan Bobeng dan Wuring sebagai lokasi pelayanan BBM swasta bagi nelayan.
Dalam rekomendasi yang diterbitkan Dinas Perikanan Sikka, pemohon juga dapat diarahkan ke SPDN atau SPBU reguler yang telah ditentukan.
Jika nelayan mendatangi SPDN, tetapi stok solar telah habis, mereka masih dapat membeli di SPBU reguler yang tercantum dalam rekomendasi.
“Kalau memang dia punya kuota hari ini misalnya hanya enam ton, maka siapa yang duluan. Kalau Pak Mario ke sana ternyata sudah habis, masih bisa ke SPBU reguler yang sesuai dengan rekomendasi itu. Di luar dari rekomendasi itu tidak bisa,” jelasnya.
Menurut Malik, rekomendasi tersebut dilengkapi barcode yang memuat identitas pemilik kapal, nama kapal, nomor kapal, mesin, serta jumlah kuota BBM yang dapat diakses.
Dengan sistem tersebut, petugas di SPBU dapat memverifikasi identitas pemilik kapal dan kuota pembelian melalui pemindaian barcode.
Namun, ia mengakui gangguan aplikasi XStar terkadang menimbulkan persoalan bagi nelayan. Bahkan, ada pemohon yang mengeluhkan volume BBM yang masih tersisa tiba-tiba terbaca nol dalam sistem meskipun baru melakukan pembelian beberapa kali.
Dorong Nelayan Miliki Kartu Kusuka
Selain dokumen kapal, Malik juga mendorong nelayan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).
Kartu tersebut merupakan salah satu identitas yang menunjukkan seseorang sebagai pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan, baik sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar ikan.
Menurut Malik, Kartu Kusuka memiliki sejumlah manfaat, termasuk untuk mengakses layanan perbankan dan program perlindungan bagi nelayan.
Jika identitas pekerjaan dalam KTP belum sesuai, nelayan dapat meminta surat keterangan dari pemerintah desa yang menerangkan bahwa mereka benar-benar bekerja sebagai nelayan.
Dinas Perikanan Sikka, kata dia, juga meminta bantuan penyuluh perikanan untuk mendampingi nelayan yang belum memiliki kartu tersebut.
Nelayan cukup menyiapkan dokumen identitas seperti KTP dan kartu keluarga untuk proses pengusulan.
Namun, Malik belum dapat memastikan jumlah nelayan di Kabupaten Sikka yang sudah memiliki Kartu Kusuka. Sebab, pendataan tersebut tersebar pada penyuluh yang memiliki wilayah kerja masing-masing dan belum menjangkau seluruh kecamatan.
Ia berharap pendampingan administrasi dapat diperkuat, termasuk melalui koordinasi antarnelayan di setiap wilayah agar pengurusan dokumen kapal maupun Kartu Kusuka bisa dilakukan secara bersama-sama.
“Kalau mereka lihat di dokumen, misalnya masa berlaku pas kecil sampai kapan, mereka bisa koordinasi. Kalau ada sekian banyak yang mau dibantu untuk proses perpanjangan, kita bisa bangun komunikasi ke sana,” katanya.
Malik berharap usulan pemutakhiran data nelayan pada 2027 dapat direalisasikan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran jelas mengenai jumlah nelayan, kepemilikan kapal, serta kebutuhan BBM bersubsidi di Kabupaten Sikka.
