Dipo Nusantara Desak Perbaikan Akses Solar Subsidi, Ribuan Nelayan Sikka Terkendala Surat Rekomendasi
JAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., mendesak pemerintah bersama pemangku kepentingan sektor hilir minyak dan gas bumi untuk segera membenahi mekanisme penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan kecil.
Desakan tersebut disampaikan menyusul keluhan ribuan nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang menghadapi kesulitan memperoleh solar bersubsidi akibat keterbatasan pasokan dan kendala administrasi dalam pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
“Saya mendapat informasi dari Dapil bahwa ribuan nelayan di Sikka mengeluhkan keterbatasan stok solar bersubsidi. Selain itu, banyak nelayan kesulitan mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Dari ribuan nelayan tersebut, baru 148 kapal yang tercatat memiliki surat rekomendasi,” ujar Dipo di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Komisi XII DPR RI bersama PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Dipo, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti karena solar merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan aktivitas melaut dan pendapatan nelayan. Kesulitan memperoleh bahan bakar bersubsidi berpotensi menambah beban operasional, terutama bagi nelayan kecil yang memiliki keterbatasan modal.
Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah untuk segera duduk bersama mengevaluasi mekanisme penerbitan surat rekomendasi sekaligus memastikan distribusi solar bersubsidi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan.
“Jangan sampai subsidi BBM yang seharusnya melindungi nelayan kecil justru sulit mereka akses akibat hambatan administrasi dan distribusi. Nelayan membutuhkan kepastian pasokan solar agar dapat melaut dan mencari nafkah,” tegasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, BPH Migas menjelaskan bahwa penerbitan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum memperoleh persetujuan melalui sistem X-Star BPH Migas.
BPH Migas juga menyampaikan pihaknya tengah berkoordinasi dengan KKP untuk menyinkronkan data nelayan yang telah diverifikasi. Sinkronisasi ini diharapkan dapat memperbaiki pendataan, mempermudah pemantauan sekaligus mempercepat proses penerbitan surat rekomendasi.
Dipo menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem administrasi tidak berhenti pada sinkronisasi data semata, melainkan harus menghasilkan perbaikan pelayanan yang benar-benar dirasakan nelayan.
“Yang dibutuhkan nelayan adalah kepastian. Ketika persyaratan sudah dipenuhi, mereka harus bisa memperoleh rekomendasi dan mengakses solar subsidi tanpa proses yang berlarut-larut,” pungkasnya.
Dipo berharap, persoalan akses solar bersubsidi bagi nelayan segera mendapat solusi konkret dari seluruh pihak terkait, sehingga aktivitas perikanan dapat berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat pesisir terus meningkat.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan