Dari Ribuan Nelayan di Sikka, Baru 148 Orang Punya Rekomendasi Pembelian Solar Subsidi

waktu baca 5 menit
Keterangan foto:Para nelayan mendatangi Kantor Dinas Perikanan Sikka untuk mengurus rekomendasi pembelian solar subsidi, Rabu (18/11/2026) pagi. Foto: Mario Sina.

MAUMERE-Akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi masih menjadi persoalan bagi nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain mengeluhkan keterbatasan stok di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), nelayan juga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi untuk mendapatkan surat rekomendasi pembelian solar.

Dari ribuan nelayan yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sikka, baru 148 pemilik kapal yang tercatat memiliki rekomendasi pembelian BBM jenis solar bersubsidi.

Persoalan ini dirasakan nelayan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat. Hendra, nelayan asal RT 43 Kelurahan Wuring yang memiliki kapal berukuran 3 Gross Tonnage (GT), mengaku baru pertama kali mengurus surat rekomendasi pembelian solar.

Sebelumnya, ia memilih membeli solar secara eceran di kios karena belum mengurus persyaratan administrasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Untuk sekali melaut, Hendra biasanya membeli sekitar 20 liter solar dengan harga eceran Rp 8.000 per liter. Bahan bakar tersebut digunakan untuk perjalanan menangkap ikan di perairan Laut Flores dengan jarak tempuh sekitar 10 mil.

Keterangan foto:Fahmi, nelayan asal Wuring, Kelurahan Wolomarang, saat berada di Kantor Dinas Perikanan Sikka, Rabu (18/11/2026). Foto:Mario Sina.

Keluhan serupa disampaikan Fahmi, nelayan asal RT 43 Kelurahan Wolomarang. Ia berharap pemerintah menambah kuota solar untuk SPDN maupun SPBU agar nelayan tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.

“Kuota solar di SPDN harus ditambah dan kuota SPBU juga ditambah supaya nelayan tidak kesulitan mendapatkan solar,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Dinas Perikanan Sikka, Rabu (18/11/2026) pagi.

Menurut Fahmi, pada awal bulan pembelian solar biasanya masih berjalan lancar. Namun, memasuki tanggal 20 ke atas, nelayan mulai kesulitan karena kuota di SPDN sudah menipis atau bahkan habis.

Di sisi lain, SPBU juga harus melayani kebutuhan konsumen lain, termasuk kendaraan bermotor dan mobil. Akibatnya, pembelian solar oleh nelayan terkadang ikut dibatasi.

Fahmi menilai penambahan kuota perlu dipertimbangkan karena jumlah nelayan dan kapal yang beroperasi semakin bertambah.

Hanya 148 Nelayan Pegang Rekomendasi Pembelian Solar Subsidi

Keterangan foto:Bongkar muat hasil laut di TPI Alok, beberapa waktu lalu. Foto: istimewa.

Pantauan media ini di Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka pada Rabu (18/11/2026) pagi menunjukkan aktivitas pengurusan surat rekomendasi pembelian solar oleh nelayan masih berlangsung.

Jumlah nelayan yang datang setiap hari tidak menentu. Pada hari ramai, jumlahnya bisa mencapai sekitar 20 orang. Namun, pada hari sepi hanya dua hingga tiga nelayan yang datang mengurus administrasi.

Salah seorang pegawai Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Sikka mengatakan, jumlah nelayan yang memegang surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi berkisar 148 orang.

Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, nelayan harus menyiapkan sejumlah dokumen administrasi sesuai ukuran kapal.

Berdasarkan daftar persyaratan yang terpampang di Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Sikka, pemilik kapal berukuran di bawah 5 GT wajib menyiapkan pas kecil yang sudah diperbarui, Nomor Induk Berusaha (NIB), surat permohonan, KTP pemilik kapal, foto kapal, foto alat tangkap, dan foto mesin.

Pas kecil dan NIB masing-masing disiapkan dua rangkap. Demikian pula KTP pemilik kapal serta foto kapal, alat tangkap, dan mesin masing-masing dua rangkap.

Sementara itu, pemilik kapal berukuran 6 GT hingga 30 GT harus menyiapkan dokumen administrasi lebih banyak, yakni PAS/Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir, Surat Laik Operasi (SLO) terakhir, dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).

Dokumen lainnya meliputi surat permohonan, KTP pemilik kapal, foto kapal, foto mesin, dan foto alat tangkap.

Meski terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, informasi yang terpampang di kantor pelayanan menyebutkan pengurusan rekomendasi BBM tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Surat rekomendasi pembelian BBM juga memiliki masa berlaku satu bulan. Setelah masa berlaku berakhir, nelayan harus kembali mengurus rekomendasi untuk periode berikutnya.
148 Kapal Terdata Memiliki Rekomendasi

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, sejak Januari hingga November 2026 telah diterbitkan sekitar 1.500 rekomendasi pembelian solar bagi nelayan. Sementara jumlah kapal yang tercatat memiliki rekomendasi tersebut mencapai 148 kapal.

Plt.Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Malik Bakhtiar menjelaskan, angka 1.500 merupakan akumulasi penerbitan rekomendasi dan pengajuan pengambilan BBM, sedangkan 148 merupakan jumlah kapal yang terdata sebagai pemilik rekomendasi.

Ia menegaskan rekomendasi pembelian solar bersubsidi hanya diterbitkan berdasarkan identitas pemilik kapal yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atau dokumen kapal sesuai ketentuan.

Apabila pemilik kapal sedang berada di pulau atau tidak bisa mengurus langsung, pengambilan BBM dapat diwakilkan menggunakan surat kuasa. Namun, rekomendasi tetap diterbitkan atas nama pemilik kapal.

“Kalau dia tidak ada kapal dan tidak bisa membuktikan dengan dokumen kapal, kami juga tidak berani menerbitkan rekomendasi. Kalau menggunakan surat kuasa, rekomendasi tetap atas nama pemilik kapal,” tegasnya.

Malik menyebut sejumlah wilayah yang menjadi basis nelayan dan memiliki pemegang rekomendasi antara lain Wuring, Nangahure, dan Waturia.

Namun, masih ada nelayan yang belum bisa mengakses pembelian solar bersubsidi melalui rekomendasi karena belum memiliki kelengkapan dokumen kapal.

Untuk kapal berukuran tertentu, nelayan diwajibkan menunjukkan dokumen seperti pas kecil, surat ukur, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut, menurut Malik, membuat sebagian nelayan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen akhirnya memilih membeli solar dari pihak lain dengan harga lebih mahal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *