Delapan Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun di Sikka, DKP Mengaku Minim Informasi Soal Proyek, Tugas Sebatas Cari Lokasi

MAUMERE-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka menegaskan perannya dalam program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hanya sebatas memfasilitasi penyiapan lokasi dan kelengkapan administrasi. Sementara urusan pembangunan fisik, pengawasan pekerjaan hingga pelaksanaan proyek berada di bawah kewenangan pihak pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Sikka, Malik Bakhtiar, saat ditemui pada Senin (16/11/2026) siang.
Malik menjelaskan, dari delapan lokasi yang diusulkan, terdapat empat lokasi yang sebelumnya terkendala karena berada dalam kawasan konservasi, yakni Desa Nangahale, Parumaan, Kojagete, dan Desa Gunungsari.
Setelah dilakukan koordinasi dengan Balai Konservasi NTT, dua lokasi, yakni Parumaan dan Nangahale, dinyatakan dapat dibangun. Namun, khusus Nangahale, pembangunan dermaga yang menjulur ke laut belum dapat dilakukan karena masuk dalam kawasan konservasi.
Sementara itu, untuk Kojagete, pembangunan yang semula direncanakan pada 2026 digeser ke 2027. Sebagai pengganti untuk usulan pembangunan tahun ini, pemerintah mengajukan lokasi Wairbleler.
Dengan demikian, jumlah lokasi yang diusulkan tetap delapan titik. Lokasi tersebut meliputi Desa Nangahure, Watuwilok, Geliting, Nangahale, Lowolabo, Parumaan, Gunungsari, dan Desa Wairbleler.
“Jadi kita di kabupaten itu hanya memfasilitasi untuk mencari lokasi,” kata Malik.
Ia menjelaskan, tugas DKP Sikka dimulai dari memastikan ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Lahan tersebut bisa berstatus milik pemerintah daerah maupun tanah desa atau negara, sepanjang status dan administrasinya jelas.
Menurut Malik, apabila lahan yang diusulkan merupakan milik masyarakat, pemerintah daerah juga membantu proses administrasi, termasuk pengurusan akta hibah.
Namun, untuk delapan lokasi yang diusulkan di Sikka, Malik menyebut lahan yang disiapkan bukan berasal dari hibah masyarakat.
“Semua tanah Pemda dan tanah desa,” ujarnya.
Terkait lokasi Desa Wairbleler, staf DKP Sikka yang turut memberikan penjelasan menyebutkan lahan tersebut berstatus tanah negara dan berada di kawasan pantai sebelah timur masjid.
Malik menambahkan, masyarakat setempat telah menyetujui penggunaan lokasi darat untuk pembangunan KNMP.
DKP Sikka Tidak Pegang Dokumen Kontrak
Di tengah rencana pembangunan delapan KNMP tersebut, Malik juga mengakui pihaknya tidak memiliki informasi lengkap mengenai mekanisme kontrak, perusahaan pelaksana, maupun detail teknis pekerjaan.
Ia mengatakan, informasi yang diperoleh DKP selama ini lebih banyak bersifat lisan. Bahkan, dinas tidak menerima dokumen kontrak pekerjaan dari pihak pelaksana.
“Kita kan tidak dapat kontrak. Informasi lisan tadi, jadi mereka itu kontrak tunggal sampai dengan Desember,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima DKP, tujuh lokasi pembangunan ditangani PT Arung Daya, sedangkan pembangunan di Nangahale dikerjakan perusahaan berbeda, yakni PT Gading Insider. Sementara itu, konsultan pengawas yang berkoordinasi dengan DKP berasal dari PT Agrinas.
Malik mengaku tidak mengetahui secara terperinci bagaimana mekanisme pembagian pekerjaan di antara perusahaan pelaksana, termasuk kemungkinan penggunaan subkontraktor di setiap lokasi.
Menurut dia, koordinasi selama ini lebih banyak dilakukan melalui pihak konsultan pengawas.
Dalam wawancara tersebut, turut disinggung mengenai waktu pelaksanaan pembangunan yang dinilai belum berjalan maksimal, meskipun kontrak pekerjaan disebut telah diterbitkan sejak Agustus 2026.
Berdasarkan informasi yang disampaikan staf DKP, surat perintah kerja (SPK) diterbitkan pada Agustus 2026. Namun, pekerjaan di sejumlah lokasi di Sikka baru mulai terlihat setelah pihak pelaksana dan konsultan datang sekitar September hingga Oktober.
Malik menjelaskan, proses awal pekerjaan juga berkaitan dengan penyelesaian administrasi dan penerbitan MC0 atau Mutual Check 0, yakni pemeriksaan dan pengukuran awal sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
Ia juga mengakui adanya jeda waktu antara penerbitan kontrak dan dimulainya pekerjaan di lapangan. Namun, Malik mengaku tidak mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan kondisi tersebut.
Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan dalam kontrak, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terkait kemungkinan pekerjaan melewati Desember 2026, Malik menyebut hal tersebut bergantung pada keputusan PPK. Apalagi, Sikka sebelumnya mengalami bencana gempa bumi yang berdampak pada aktivitas dan proses pembangunan di daerah.
Ia menambahkan, kemungkinan perpanjangan waktu atau adendum harus didasarkan pada pertimbangan dan keputusan pihak yang berwenang.
Kojagete Digeser, Pemana Belum Bisa Dibangun
Selain Kojagete, Malik juga menjelaskan bahwa lokasi Pemana belum dapat direalisasikan untuk pembangunan KNMP pada 2026.
Berdasarkan penjelasan staf DKP, titik lokasi yang sebelumnya dipertimbangkan di Pemana ternyata berada di wilayah laut dan tidak memungkinkan untuk dilakukan reklamasi.
Meski demikian, pemerintah daerah berencana kembali mengusulkan pembangunan di wilayah tersebut pada 2027 apabila tersedia lokasi yang memenuhi persyaratan.
Sementara untuk Kojagete, Malik menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan dibatalkan secara permanen, melainkan ditunda pelaksanaannya ke tahun anggaran berikutnya.
“Untuk Desa Kojagete 2026 ditunda. Digeser pembangunan ke 2027,” jelasnya.
Malik menegaskan, keterbatasan kewenangan membuat DKP Sikka tidak terlibat dalam pemeriksaan progres fisik pekerjaan maupun proses pembayaran kepada kontraktor. Urusan tersebut menjadi tanggung jawab konsultan pengawas dan pihak pelaksana sesuai mekanisme proyek.
“Kalau di KNMP itu kami tidak sampai dengan verifikasi untuk proses pembayaran. Itu kan nanti mereka dengan konsultan pengawas. Progresnya mereka yang lihat,” katanya.
Ia kembali menegaskan, DKP hanya bertanggung jawab pada penyiapan lokasi, administrasi, dan fasilitasi di tingkat daerah. Sementara pembangunan fisik hingga pengelolaan fasilitas setelah selesai dibangun berada di luar kewenangan dinas tersebut.
