Usaha Lagi Sulit, Harga Bahan Baku Naik, Pengusaha Warung Makan Keluhkan Rencana Pemkab Sikka Pasang Alat Perekam Data Transaksi

waktu baca 5 menit
Rapat koordinasi penerapan dan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi (PEDATI) pada objek pajak barang dan jasa tertentu yang berlangsung di Aula Bapenda, Rabu (4/11/2026) lalu.

MAUMERE-Rencana Pemerintah Kabupaten Sikka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasangan alat perekam data transaksi elektronik mendapat keluhan dari sejumlah pengusaha rumah makan.

Mereka menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi riil usaha kuliner di Maumere yang belakangan menghadapi penurunan pembeli, kenaikan harga bahan baku, serta tingginya biaya operasional.

Salah seorang pengusaha rumah makan bakso di Maumere yang masuk dalam daftar 51 nama penerima surat Bupati Sikka mengaku keberatan jika kebijakan pemasangan alat perekam transaksi elektronik diterapkan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi usaha masing-masing wajib pajak.

Menurut dia, keramaian pengunjung tidak serta-merta menunjukkan besarnya keuntungan yang diperoleh pengusaha rumah makan. Sebab, di balik jumlah pelanggan yang datang, terdapat berbagai pengeluaran yang harus dipenuhi setiap hari, mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya sewa tempat, listrik, air hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Orang pikirnya ramai saja. Mereka tidak berpikir pengeluaran itu seberapa. Memang kelihatan banyak orang datang, tetapi orang pesan juga tidak banyak. Ada yang pilih makanan harga Rp13 ribu, ada yang Rp17 ribu. Tidak semua pesan yang mahal,” keluhnya saat ditemui di Maumere, Senin (16/11/2026) sore.

Ia mengungkapkan, rumah makan yang dikelolanya memiliki sembilan orang karyawan dengan beban gaji sekitar Rp 9 juta setiap bulan. Selain itu, ia harus membayar biaya sewa tempat yang mencapai belasan juta rupiah, belum termasuk tagihan listrik dan air.

Pengeluaran untuk bahan baku juga terus meningkat. Ia mencontohkan, harga daging sapi saat ini mencapai Rp 130 ribu per kilogram, sementara tulang untuk kebutuhan produksi bakso berkisar Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu.

“Belum dagingnya, belum tulangnya. Belum saus, kecap, minyak, bawang dan segala macam. Kamu lihat bakso banyak, tetapi pengeluaran itu lebih banyak,” katanya.

Ia mengaku harus menyiapkan dana sekitar Rp 4 juta untuk kebutuhan belanja daging, namun jumlah tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan produksi rumah makan.

Kondisi tersebut semakin berat karena harga sejumlah bahan kebutuhan usaha mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, menurut dia, harga plastik untuk kemasan makanan dan saus juga terus meningkat.

“Plastik yang untuk bungkus saja setiap hari naik. Dari Rp 5 ribu, Rp 7 ribu, sampai Rp 8 ribu. Barang di pasar semuanya sudah naik jauh sekali. Kalau saya belanja sampai bisa bikin stres sendiri,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebutkan omzet rumah makan mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi itu sudah dirasakan dalam waktu yang cukup lama, sehingga perputaran uang untuk membeli stok dan membayar kebutuhan usaha semakin sulit.

Ia mengatakan, selama ini kewajiban pajak rumah makan yang dibayarkannya berada pada kisaran Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan. Karena itu, ia khawatir penerapan alat perekam transaksi elektronik akan berdampak pada peningkatan beban pajak ketika kondisi usaha belum stabil.

“Kalau sekarang ini saya lebih stres. Jual begini, tetapi hasilnya tidak jelas. Saya harus bayar karyawan, harus belanja lagi. Kalau perputaran uang bagus, mungkin tidak masalah. Tetapi sekarang kondisinya sulit sekali,” ungkapnya.

Pengusaha tersebut juga meminta pemerintah tidak menyamakan kondisi usaha di Maumere dengan daerah perkotaan besar yang memiliki aktivitas industri, perhotelan, dan proyek-proyek berskala besar.

Menurut dia, karakteristik ekonomi masyarakat Sikka yang banyak bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal turut memengaruhi daya beli konsumen.

“Jangan samakan kita dengan kota besar. Kota besar punya pabrik, hotel, usaha proyek dan macam-macam. Kita di sini penghasilan masyarakat dari petani, nelayan, ojek. Kondisinya berbeda,” tegasnya.

Ia berharap sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Pemkab Sikka melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terlebih dahulu mengundang para pengusaha rumah makan untuk berdiskusi secara terbuka.

Menurutnya, pemerintah perlu mendengar langsung kondisi usaha, kemampuan membayar pajak, serta tanggapan pelaku usaha terhadap penggunaan perangkat elektronik tersebut.

“Semestinya pengusaha rumah makan dipanggil dan diundang. Dibicarakan bagaimana kondisi pendapatan kami, apakah setuju atau tidak menggunakan alat seperti ini. Supaya pemerintah juga bisa menjaga hubungan baik dengan para pengusaha. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan masalah,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui surat Bupati Sikka bernomor Bapenda.970/368/IX/2026 perihal Pengawasan dan Pelaporan Pajak Daerah melalui Alat Perekam Data Transaksi Elektronik menyampaikan kebijakan pengawasan dan pelaporan pajak daerah kepada para pelaku usaha.

Surat yang ditujukan kepada 51 wajib pajak tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah.

Dalam surat itu, Pemkab Sikka merujuk pada Pasal 18 ayat (5) Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah serta Keputusan Bupati Sikka Nomor 22/HK/2025 mengenai penggunaan Mobile Point of Sale (M-POS).

Perangkat tersebut diarahkan untuk digunakan pada sejumlah sektor usaha, antara lain hotel, restoran, rumah makan, warung hingga tempat hiburan.

Pelaksanaan kebijakan ini juga berkaitan dengan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Bapenda dengan PT FTF Globalindo dalam penyediaan dan pelayanan teknologi informasi perpajakan, termasuk pengadaan sewa alat perekam data transaksi elektronik.

Dalam surat tersebut, Bupati Sikka juga menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan para pelaku usaha dinilai memiliki peran penting dalam optimalisasi PAD dan mendukung pembangunan serta perekonomian daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *