Nelayan Keluhkan Kelangkaan Solar, DKP Sikka Buka Suara, Sebut Ada Gangguan Aplikasi dan Antisipasi Stok BBM

MAUMERE-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih menjadi persoalan yang dihadapi nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain kesulitan mendapatkan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), nelayan juga mengeluhkan proses pengurusan rekomendasi pembelian BBM subsidi yang sempat terkendala gangguan aplikasi.
Menanggapi persoalan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka, Malik Bakhtiar, mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kekurangan stok solar, terutama menjelang akhir tahun.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membatasi jumlah solar yang dapat diambil nelayan dalam sekali pengisian. Kebijakan ini diambil setelah adanya koordinasi dengan Pertamina dan Bagian Perekonomian Setda Sikka terkait ketersediaan pasokan BBM.
Malik menjelaskan, pembatasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kapal, kapasitas mesin, jarak tempuh, serta lokasi penangkapan ikan.
Misalnya, ketika nelayan mengajukan pembelian 300 liter solar, dinas dapat memberikan persetujuan pengambilan sebanyak 150 liter terlebih dahulu. Nelayan kemudian bisa kembali mengambil sisa kebutuhan setelah tiga hari.
“Misalnya dia minta 300, kita hitung dia hanya cukup dapat satu kapal itu yang dia minta 300, maka kita kasih 150. Nanti tiga hari berikutnya dia datang lagi,” jelas Malik saat diwawancarai di Maumere, Senin (16/11/2026) siang.
Menurut Malik, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan solar agar tidak sampai kehabisan stok menjelang Desember. Dinas tidak serta-merta menyetujui seluruh permintaan dalam satu kali pengambilan, meskipun jumlah tersebut tercantum dalam rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi.
Ia menjelaskan, karakteristik nelayan di Kabupaten Sikka berbeda dengan nelayan di daerah lain. Sebagian besar nelayan lokal melakukan perjalanan melaut harian sehingga kebutuhan solar disesuaikan dengan pola dan jarak penangkapan ikan.
Gangguan Aplikasi Sempat Hambat Rekomendasi
Malik juga membenarkan bahwa pelayanan rekomendasi pembelian solar bagi nelayan sempat mengalami hambatan akibat gangguan aplikasi.
Gangguan tersebut berlangsung lebih dari satu minggu dan menyebabkan sejumlah nelayan tertahan dalam proses pengurusan rekomendasi. Namun, dalam empat hari terakhir sebelum wawancara, sistem tersebut mulai kembali berjalan lancar.
Ia menegaskan, DKP Sikka saat ini tidak lagi menerbitkan rekomendasi secara manual karena seluruh proses sudah menggunakan aplikasi.
“Memang kita tidak boleh menerbitkan rekomendasi manual karena sudah menggunakan aplikasi X-Star. Jadi kalau memang error, ya error. Dalam empat hari terakhir ini sudah mulai lancar,” katanya.
Meski demikian, Malik menjelaskan bahwa nelayan yang telah mengantongi rekomendasi tidak harus bergantung pada satu SPBU saja ketika stok solar di tempat tujuan habis.
Dalam rekomendasi yang diterbitkan DKP, telah dicantumkan dua lokasi pengambilan BBM, yakni SPBU khusus nelayan atau SPDN dan SPBU reguler sebagai alternatif.
Dengan demikian, apabila stok solar di SPDN kosong, nelayan dapat menuju SPBU reguler yang telah tercantum dalam rekomendasi tersebut.
Malik memastikan harga solar yang diperoleh melalui mekanisme rekomendasi tetap sama, yakni Rp 6.800 per liter, baik di SPDN maupun SPBU reguler.
“Kalau stok di SPDN tidak ada, maka dia pergi ke SPBU reguler yang sudah tercantum di dalam rekomendasi. Harganya tetap sama, Rp 6.800,” jelasnya.
Ia mengingatkan nelayan agar tidak membeli solar melalui jalur di luar rekomendasi karena harga yang harus dibayar bisa lebih tinggi.
148 Kapal Terdata Memiliki Rekomendasi

Berdasarkan data DKP Sikka, sejak Januari hingga November 2026 telah diterbitkan sekitar 1.500 rekomendasi pembelian solar bagi nelayan.
Sementara jumlah kapal yang tercatat memiliki rekomendasi tersebut mencapai 148 kapal.
Malik menjelaskan, angka 1.500 merupakan akumulasi penerbitan rekomendasi dan pengajuan pengambilan BBM, sedangkan 148 merupakan jumlah kapal yang terdata sebagai pemilik rekomendasi.
Ia menegaskan, rekomendasi pembelian solar subsidi hanya diterbitkan berdasarkan identitas pemilik kapal yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atau dokumen kapal sesuai ketentuan.
Apabila pemilik kapal sedang berada di pulau atau tidak bisa mengurus langsung, pengambilan BBM dapat diwakilkan menggunakan surat kuasa. Namun, rekomendasi tetap diterbitkan atas nama pemilik kapal.
“Kalau dia tidak ada kapal dan tidak bisa membuktikan dengan dokumen kapal, kami juga tidak berani menerbitkan rekomendasi. Kalau menggunakan surat kuasa, rekomendasi tetap atas nama pemilik kapal,” tegasnya.
Malik menyebut sejumlah wilayah yang menjadi basis nelayan dan memiliki pemegang rekomendasi antara lain Wuring, Nangahure, dan Waturia.
Namun, masih ada nelayan yang belum bisa mengakses pembelian solar bersubsidi melalui rekomendasi karena belum memiliki kelengkapan dokumen kapal.
Untuk kapal berukuran tertentu, nelayan diwajibkan menunjukkan dokumen seperti pas kecil, surat ukur, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut, menurut Malik, membuat sebagian nelayan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen akhirnya memilih membeli solar dari pihak lain dengan harga lebih mahal.
DKP Ingatkan Solar Subsidi Tidak Boleh Diperjualbelikan
Selain persoalan ketersediaan dan administrasi, DKP Sikka juga menemukan indikasi adanya penyalahgunaan rekomendasi pembelian solar subsidi saat melakukan monitoring bersama Bagian Perekonomian dan pihak terkait.
Malik mengatakan, terdapat temuan pemegang rekomendasi yang mengambil solar untuk kebutuhan kapal, tetapi pada saat bersamaan juga menjual kembali BBM tersebut.
Terhadap temuan awal, DKP memberikan peringatan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan.
Ia menegaskan, rekomendasi pembelian solar subsidi diberikan khusus untuk kebutuhan operasional kapal nelayan dan tidak boleh diperjualbelikan, meskipun selisih harga yang diperoleh hanya Rp 500 per liter.
“Yang di dalam dokumen kapal tertera nama ibu atau nama bapak, di dalam rekomendasi juga sama. Pergi ambil itu hanya khusus untuk kapal sendiri. Jadi tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Malik.
Ia menambahkan, ketersediaan solar bagi nelayan juga berkaitan dengan kondisi pasokan dan distribusi BBM secara nasional. Sementara untuk penyaluran solar khusus nelayan melalui SPDN, ketersediaannya turut dipengaruhi mekanisme pengadaan dan kemampuan pembelian stok oleh pengelola.
Sebelumnya, sejumlah nelayan di pesisir Pantai Waturia, Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, mengeluhkan kesulitan mendapatkan solar dan es batu dalam kurun waktu sekitar dua bulan terakhir.
Nelayan mengaku terpaksa membeli solar dari pengecer dengan harga sekitar Rp 10.000 per liter, bahkan terdapat keluhan harga yang mencapai Rp 12.000 hingga Rp 15.000 per liter. Padahal, melalui rekomendasi pembelian BBM subsidi, harga solar ditetapkan Rp 6.800 per liter.
Kondisi tersebut membuat biaya operasional melaut semakin membengkak dan menambah beban nelayan kecil yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan harian.
