Jalan Simpang Kaliwajo-Woloara Senilai Rp 10,8 Miliar Mulai Dikerjakan, Target Rampung Akhir Desember

MAUMERE-Pembangunan ruas jalan Simpang Kaliwajo-Woloara di Desa Masabewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi dimulai pada Jumat, 13 November 2026. Proyek sepanjang 1,5 kilometer dengan nilai kontrak Rp 10,894 miliar yang bersumber dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) itu ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

Pembangunan jalan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas akses transportasi dan memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah Kecamatan Paga. Pekerjaan diawali dengan seremoni adat dan pemberkatan peralatan di Simpang Kaliwajo sebagai titik awal proyek.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi NTT, Wilhelmus Subu Djawa, mengatakan proyek IJD merupakan program yang diusulkan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat melalui balai provinsi dan kementerian terkait melakukan verifikasi terhadap usulan tersebut.

“IJD ini murni muncul dari usulan dari Pemda, dalam hal ini Bupati. Kami di tingkat Satker maupun Balai dan juga Kementerian hanya memverifikasi. Usulan-usulan sepenuhnya datang dari Pemda, dalam hal ini Bupati,” kata Wilhelmus dalam kegiatan sosialisasi bersama warga terkait pengerjaan jalan tersebut.

Wilhelmus menjelaskan, untuk Kabupaten Sikka, penanganan jalan melalui program IJD mencakup sejumlah ruas dengan total kebutuhan penanganan sekitar 18 kilometer. Namun, keterbatasan pagu anggaran membuat pekerjaan belum dapat dilakukan secara keseluruhan.

“Sekarang memang kita dengan keterbatasan pagu anggaran, kita belum bisa kerja untuk semuanya secara keseluruhan, belum bisa sampai ke batas Ende. Informasi yang saya dapat itu ada 18-an kilo, dan tahun ini untuk Kabupaten Sikka kita dapat efektif sepanjang 7,5 kilo. Itu kita laksanakan di 2026 dan 2027. Di 2026 itu kita 3,5 kilo dan di 2027 itu nanti kita 4 kilo,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah pusat menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 72,79 miliar untuk program tersebut. Menurut Wilhelmus, proses pengadaan melalui katalog untuk paket pekerjaan single years telah dilakukan dan penyedia jasa pelaksana telah ditetapkan.

Sementara itu, dua paket multiyears, yakni Lingkar Luar dan Simpang Kaliwajo 2, masih menunggu izin multiyears dari Menteri Keuangan. Secara administratif, evaluasi kedua paket tersebut telah diselesaikan.

Khusus ruas Simpang Kaliwajo-Woloara, proyek yang dikerjakan pada 2026 ini memiliki panjang efektif 1,5 kilometer dengan nilai kontrak Rp 10,894 miliar.

Dari sisi teknis, pembangunan ruas jalan ini mencakup pelebaran badan jalan menjadi 4,5 meter, dengan bahu jalan masing-masing satu meter di sisi kiri dan kanan.

Lapisan aspal atau AC-Base direncanakan memiliki ketebalan enam sentimeter. Bahu jalan akan dilengkapi rabat beton, dengan lebar yang disesuaikan kondisi lapangan dan kaidah teknis perencanaan jalan.

Wilhelmus mengatakan, kondisi jalan eksisting saat ini umumnya memiliki lebar sekitar tiga hingga empat meter. Karena itu, pelebaran diperlukan agar jalan dapat mendukung mobilitas kendaraan secara lebih baik.

“Jalan-jalan existing kita yang ada ini masih kisaran 3 sampai 4 meter dan kita akan lebarkan menjadi 4,5 plus bahu kiri kanan 1-1 meter,” katanya.

Namun, pelaksanaan pelebaran membutuhkan dukungan masyarakat, terutama terkait kebutuhan lahan di sepanjang ruas jalan yang dikerjakan.

Ia menyebutkan, kebutuhan lahan diperkirakan berkisar 2,5 hingga 3,5 meter dari pekarangan atau kebun warga. Karena itu, masyarakat diminta memberikan kerelaan agar pembangunan dapat memenuhi standar teknis yang direncanakan.

“Jadi nanti kita butuh lahan dari masyarakat, kita sangat dan sangat mohon kerelaan dari masyarakat untuk merelakan kisaran pekarangannya atau kebunnya itu kisaran 2,5 sampai dengan 3,5 meter,” ujar Wilhelmus.

Ia juga meminta dukungan pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk membantu menyosialisasikan kebutuhan lahan tersebut kepada warga.

Menurut dia, pengaturan pelebaran jalan tidak selalu harus dibagi sama rata pada kedua sisi. Penentuan sisi pelebaran tetap mempertimbangkan kaidah perencanaan, terutama pada bagian tikungan.

Wilhelmus menegaskan, pelaksanaan proyek harus mengutamakan kesesuaian spesifikasi teknis dan metode kerja. Ia mengingatkan penyedia jasa agar menggunakan anggaran secara hati-hati serta memastikan kualitas pekerjaan sesuai ketentuan.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan preservasi jalan tidak mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi lahan. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya merawat, memelihara, atau meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada.

“Kalau kita omong metode kerja yang benar, ini kita sangat mengharapkan dukungan dari Pemda maupun masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan apresiasi kepada BPJN NTT atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sikka.

“Atas nama pemerintah kami sampaikan limpah terima kasih kepada Balai Jalan Nasional, Pak Wilhelmus dan juga Mel, atas dukungan yang luar biasa untuk pemerintah Kabupaten Sikka,” kata Juventus.

Ia menyebut Kabupaten Sikka mendapatkan tiga paket pekerjaan IJD yang diarahkan pada ruas-ruas jalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita ini dapat berkah sebenarnya. Ternyata IJD itu tidak semua kabupaten dapat. Sementara kita di sini Sikka dapat tiga. Dan tiga ini pun juga pada ruas jalan-jalan yang menjadi kebutuhan dari bapak mama semua,” ujarnya.

Juventus juga meminta pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama menjaga kelancaran pelaksanaan proyek agar manfaat pembangunan dapat dirasakan bersama.

“Kita tolong jaga sama-sama, supaya semua lancar, karena kalau semua lancar, itu juga untuk kita semua,” katanya.

Terkait waktu pelaksanaan, Wilhelmus menjelaskan bahwa proyek single years tersebut secara kontraktual harus berakhir pada 31 Desember 2026.

Meski demikian, sesuai ketentuan yang berlaku, penyedia jasa masih dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari setelah batas akhir kontrak apabila pekerjaan belum tuntas. Kesempatan tersebut bukan perpanjangan waktu pelaksanaan, melainkan mekanisme penyelesaian pekerjaan dengan konsekuensi denda keterlambatan sebesar satu permil dari nilai kontrak.

“Kegiatan kita ini adalah single years, itu harus berakhir di tanggal 31 Desember. Namun secara aturan, kalau di tanggal 31 Desember dia belum selesai, ya jangan ribut. Karena itu aturan membolehkan, memberikan kesempatan. Jadi kesempatan melaksanakan pekerjaan, bukan perpanjangan waktu pelaksanaan,” jelasnya.

Ia menegaskan, ketentuan tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila pekerjaan masih berlangsung setelah 31 Desember 2026.

Kepala Desa Masabewa, Gerardus Erasmus, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dan BPJN NTT atas terealisasinya pembangunan jalan tersebut.

Ia mengapresiasi perjuangan Bupati Sikka dalam mengusulkan pembangunan melalui program IJD serta dukungan BPJN NTT dalam mengawal proses pelaksanaannya.

“Saya mewakili warga Desa Masebewa mengucapkan banyak terima kasih. Yang paling pertama kepada Bapak Bupati Sikka yang dengan gigih berjuang sehingga IJD terlaksana di desa kami,” ujarnya.

Gerardus juga mengajak seluruh warga Desa Masabewa untuk mendukung pelaksanaan proyek agar pekerjaan berjalan lancar dan selesai sesuai rencana.

“Dari tempat ini juga, saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu warga masyarakat Desa Masebewa untuk kita bersama-sama mendukung, sama-sama memberikan support supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

Ia berharap, proyek ruas Simpang Kaliwajo-Woloara diharapkan menjadi salah satu upaya memperbaiki aksesibilitas masyarakat di Kecamatan Paga. Karena itu, lagi-lagi Gerardus menegaskan bahwa dukungan warga, khususnya dalam penyediaan ruang untuk pelebaran jalan, sangat diperlukan dan menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.