Disparbud Sikka: Maumere Creative Hub Satukan Potensi Ekonomi Kreatif yang Selama ini Bergerak Sendiri-sendiri

MAUMERE-Rencana penataan Pusat Jajanan dan Cenderamata (PJC) Maumere menjadi bagian dari pengembangan Maumere Creative Hub (MCH) sempat menuai protes dari sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini beraktivitas di lokasi tersebut.

Persoalan itu mencuat setelah para pelaku UMKM menerima pemberitahuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka agar mengosongkan tempat usaha mereka paling lambat 26 November 2026. Mereka kemudian menyampaikan keberatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sikka pada Jumat (23/10/2026).

Dalam RDP tersebut, para pelaku UMKM mempertanyakan rencana penataan PJC yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Sejumlah anggota DPRD juga meminta pemerintah menjelaskan secara lebih terperinci konsep Maumere Creative Hub, termasuk alasan pemilihan PJC sebagai lokasi serta mempertimbangkan alternatif tempat lain.

DPRD Sikka pada prinsipnya mendukung gagasan pembangunan Maumere Creative Hub. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan, antara lain penataan PJC ditunda sampai ada kesepakatan antara pemerintah dan DPRD, aktivitas pelaku usaha tetap berjalan seperti biasa, serta pemerintah perlu menyosialisasikan konsep MCH kepada masyarakat dan mempertimbangkan lokasi alternatif.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, Mauritius Minggo, memberikan penjelasan mengenai gagasan, konsep, dan arah pengembangan Maumere Creative Hub. Dalam wawancara di Maumere, Selasa (3/11/2026) siang, Mauritius didampingi Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, Dominggus Edmundus Bura.

Mauritius mengungkapkan, gagasan utama pembangunan Maumere Creative Hub bukan sekadar menghadirkan sebuah gedung atau pusat aktivitas baru. Lebih dari itu, ruang kreatif tersebut dirancang untuk mengonsolidasikan berbagai potensi ekonomi kreatif yang selama ini telah tumbuh di tengah masyarakat, tetapi masih berjalan sendiri-sendiri.

“Gagasan utamanya adalah bagaimana kita mengonsolidasikan potensi ekonomi kreatif yang selama ini sudah tumbuh di masyarakat. Mereka ini sudah ada, sudah bergerak, tetapi masih berjalan sendiri-sendiri. Kita ingin mempertemukan mereka dalam satu ruang dan ekosistem yang memungkinkan terjadinya kolaborasi,” jelas Mauritius.

Menurutnya, Maumere Creative Hub diharapkan menjadi ruang pertemuan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk saling mengenal, bertukar gagasan, belajar, berkolaborasi, hingga menghasilkan karya dan produk bersama.

Bukan Sekadar Membangun Gedung

Mauritius menjelaskan, Maumere Creative Hub perlu dipahami dalam dua pengertian sekaligus. Pertama, sebagai ruang interaksi dan ekosistem yang mempertemukan para pelaku ekonomi kreatif. Kedua, sebagai ruang fisik atau bangunan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas kreatif tersebut.

Dengan demikian, keberadaan gedung bukan menjadi tujuan akhir. Bangunan hanya menjadi salah satu sarana untuk menghidupkan aktivitas, memperkuat jejaring, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Sikka.

Ia menyebutkan, terdapat 21 subsektor ekonomi kreatif yang menjadi perhatian dalam pengembangan tersebut. Karena itu, Maumere Creative Hub diharapkan tidak hanya menjadi tempat bagi satu atau dua kelompok tertentu, tetapi mampu mengakomodasi beragam komunitas dan bidang kreativitas.

Mauritius mencontohkan, dalam berbagai kegiatan atau acara di Maumere, sesungguhnya sudah terjadi pertemuan antarpelaku ekonomi kreatif. Ada penyedia tenda, pelaku UMKM, fotografer, videografer, seniman, hingga pelaku modifikasi yang saling membutuhkan dalam sebuah kegiatan.

Namun, interaksi tersebut umumnya berlangsung secara situasional. Melalui Maumere Creative Hub, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sikka ingin membangun pola kolaborasi yang lebih terencana dan berkelanjutan.

“Misalnya, ketika ada kegiatan, semua unsur itu bertemu dan bekerja sama. Tetapi bagaimana supaya kerja sama itu tidak hanya terjadi ketika ada acara? Kita ingin ada ruang yang memungkinkan mereka terus berinteraksi, berdiskusi, belajar, dan menghasilkan sesuatu bersama,” katanya.

Mauritius menegaskan, Maumere Creative Hub tidak boleh dipersempit maknanya hanya sebagai pusat penjualan produk UMKM atau tempat berjualan.

Menurutnya, UMKM tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi kreatif. Namun, aktivitas utama yang ingin dibangun adalah proses kreatif, mulai dari pertukaran ide, pengembangan keterampilan, diskusi, pembelajaran, hingga produksi karya secara kolaboratif.

Karena itu, ada tiga ruang utama yang dinilai harus tersedia dalam konsep Maumere Creative Hub, yakni ruang komunitas, ruang kreatif, serta ruang pamer atau display.

Ruang komunitas menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Ruang kreatif digunakan untuk mengembangkan gagasan dan menghasilkan karya, sedangkan ruang pamer menjadi tempat memperkenalkan hasil kreativitas kepada masyarakat.

Selain tiga ruang utama tersebut, perencanaan kawasan juga dapat mencakup plaza, taman, amfiteater, kantor pengelola, gudang penyimpanan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti peralatan, generator, pengelolaan air dan sampah.

Dengan konsep itu, Maumere Creative Hub diharapkan menjadi kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkegiatan, tetapi juga memiliki daya tarik bagi masyarakat dan pengunjung.

Master Plan dan Pengembangan Bertahap

Terkait lokasi, Mauritius menjelaskan bahwa Pusat Jajanan dan Cenderamata (PJC) Maumere merupakan salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan. Namun, lokasi tersebut belum menjadi keputusan final.

Menurutnya, pemerintah masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan lokasi lain, termasuk kawasan Monumen Tsunami maupun aset pemerintah yang dinilai memungkinkan untuk dikembangkan.

PJC memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi lokasi yang strategis dan keberadaan bangunan yang sudah tersedia. Jika dipilih, bangunan yang ada dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan sehingga tidak harus memulai pembangunan dari awal.

Meski demikian, rencana tersebut harus mempertimbangkan keberadaan para pelaku usaha yang selama ini telah beraktivitas di PJC.

Mauritius mengakui, terdapat sejumlah penyewa yang mendukung gagasan Maumere Creative Hub. Namun, mereka juga menyampaikan harapan agar aktivitas usaha yang sedang berjalan tidak terganggu apabila nantinya dilakukan penataan atau renovasi kawasan.

Ia menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan untuk menggusur atau memindahkan para penyewa PJC. Menurutnya, kekhawatiran mengenai pemindahan tersebut masih terlalu dini karena pemerintah masih dalam tahap penyusunan konsep dan desain.

“Pemerintah juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha mereka. Mereka ini adalah mitra pemerintah. Jadi, kita tidak bisa mengambil keputusan begitu saja tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan mereka,” ujarnya.

Mauritius mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah penyewa untuk mendengarkan masukan dan mencari kemungkinan solusi apabila penataan kawasan berdampak terhadap aktivitas usaha.

Dalam pembahasan tersebut, bahkan telah diidentifikasi enam alternatif lokasi penyewaan melalui koordinasi dengan bagian yang menangani aset daerah. Namun, alternatif itu belum berarti pemerintah telah menetapkan pemindahan penyewa.

Ia juga menjelaskan, keberadaan PJC dapat tetap diakomodasi dalam konsep besar Maumere Creative Hub. Aktivitas kuliner dan penjualan cenderamata merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang dapat saling mendukung dengan subsektor lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, Dominggus Edmundus Bura menambahkan, untuk memastikan pengembangan Maumere Creative Hub tidak berjalan secara parsial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sedang menyiapkan perencanaan induk atau master plan.

Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan bentuk kawasan, kebutuhan ruang, fasilitas, hingga tahapan pembangunan.

Edmon Bura demikian ia disapa mengatakan, penyusunan master plan penting agar pembangunan dilakukan berdasarkan desain yang utuh. Dengan begitu, pemerintah tidak membangun fasilitas secara terpisah tanpa memperhatikan keterhubungan satu dengan lainnya.

Setelah desain dan pemodelan selesai, pemerintah akan menentukan bagian mana yang menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Penentuan tahap awal itu akan mempertimbangkan kondisi kawasan, kebutuhan paling mendesak, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

“Jangan sampai kita membangun satu bagian, kemudian ternyata tidak sesuai dengan konsep keseluruhan. Karena itu, master plan harus disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melihat bagian mana yang bisa dikerjakan sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.

Dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026, kata Edmon Bura, terdapat alokasi sebesar Rp160.540.000 untuk pekerjaan fisik. Namun, penggunaan anggaran tersebut tetap harus disesuaikan dengan hasil perencanaan dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu memperkuat basis data pelaku ekonomi kreatif. Saat ini, Dinas Pariwisata mencatat sekitar 198 pelaku ekonomi kreatif, baik individu maupun komunitas. Data tersebut masih akan diperbarui agar lebih menggambarkan kondisi dan potensi yang sebenarnya.

Ia berharap para pelaku yang selama ini bergerak secara individu dapat mulai membangun komunitas berdasarkan bidang atau minat yang sama. Misalnya, komunitas arsitektur, pengembangan permainan digital, fotografi, seni, dan bidang kreatif lainnya.

Dengan terbentuknya komunitas, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan, membangun komunikasi, serta memberikan dukungan sesuai karakteristik masing-masing subsektor.

Dalam menyiapkan konsep Maumere Creative Hub, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sikka juga berencana mempelajari pengelolaan ruang kreatif di sejumlah daerah, seperti Makassar, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, dan Bandung.

Pembelajaran tersebut diperlukan untuk melihat bagaimana sebuah ruang kreatif dikelola, bagaimana komunitas dilibatkan, serta bagaimana aktivitas di dalamnya dapat terus berjalan.

Mauritius mengatakan, keterbatasan fasilitas pada tahap awal tidak harus menjadi penghalang. Jika ruang yang tersedia belum mampu menampung seluruh komunitas, pemanfaatannya dapat diatur secara bergiliran sesuai kebutuhan.

Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan ruang tersebut benar-benar hidup dan digunakan oleh para pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah juga masih mempertimbangkan model pengelolaan, apakah dilakukan langsung oleh Dinas Pariwisata atau melibatkan pihak ketiga. Pilihan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, kebutuhan operasional, dan efektivitas pengelolaan.

Ia menegaskan, peningkatan pendapatan asli daerah bukan menjadi tujuan utama pada tahap awal. Prioritasnya adalah membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan mendorong kemandirian komunitas.

“Kalau nanti pengelolaannya melibatkan pihak ketiga, tentu harus ada kerja sama yang jelas. Tetapi yang paling penting, bagaimana ruang ini bisa terus hidup, komunitasnya berkembang, dan mereka bisa mandiri,” katanya.

Mauritius menyadari bahwa pembangunan Maumere Creative Hub membutuhkan komitmen jangka panjang. Tidak cukup hanya dengan membangun gedung atau menyediakan fasilitas, tetapi juga harus ada keberlanjutan anggaran, pengelolaan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Ia menyebut, pengembangan ruang kreatif membutuhkan konsistensi pemerintah, baik dari sisi kepemimpinan politik maupun birokrasi, termasuk dukungan DPRD. Sebab, ekosistem kreatif tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan proses bertahun-tahun.

Pengalaman sejumlah fasilitas publik yang dibangun tetapi kemudian tidak dimanfaatkan secara optimal, menurutnya, ikut menimbulkan keraguan di kalangan pelaku ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata.

Karena itu, kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kerja nyata dan kesinambungan program, bukan hanya melalui rencana pembangunan.

“Ini pekerjaan jangka panjang. Bisa lima sampai sepuluh tahun. Kita tidak bisa berpikir bahwa setelah bangun gedung, semuanya selesai. Harus ada aktivitas, pengelolaan, anggaran, dan komitmen untuk terus menghidupkannya,” ungkap Mauritius.

Ia berharap Maumere Creative Hub nantinya tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi menjadi ruang bersama yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Jika anggaran pemerintah belum mencukupi untuk membangun seluruh kawasan, pengembangannya dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan dukungan lembaga, perusahaan, sponsor, maupun pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi,” tutupnya.