Gubernur Melki Ingatkan Bank NTT Perketat Keamanan Digital, Lindungi Dana Nasabah

MAUMERE, FLORESPEDIA-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengingatkan manajemen Bank NTT agar memperketat sistem keamanan digital untuk mengantisipasi ancaman kejahatan siber yang dapat merugikan nasabah dan perusahaan.
Peringatan itu disampaikan Melki saat melantik Flouri Rita Wuisan sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), Senin (26/10/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Fernandez, Lantai IV, Kantor Gubernur NTT. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, para bupati dan wali kota se-NTT, pimpinan Bank Indonesia Wilayah NTT, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kupang, para pemegang saham, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran manajemen Bank NTT.
Pengangkatan Flouri Rita Wuisan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 386/KEP/HK/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan untuk Masa Bakti 2026–2031.
Dalam sambutannya, Melki menegaskan, penguatan keamanan sistem teknologi informasi harus menjadi perhatian serius manajemen Bank NTT seiring perkembangan layanan perbankan digital.
Ia mengingatkan, kelalaian dalam menjaga keamanan sistem dapat membawa dampak besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank daerah tersebut.
“Saya pesan betul, berkali-kali saya panggil Dirut dan berbagai direksi di Bank NTT, perkuat dan perketat security sistem untuk urusan digital kita. Jangan sampai kalau uang kita pernah begitu, kita juga membawa beban ke perusahaan, kasihan masyarakat,” ujar Melki.
Menurutnya, pengamanan sistem digital perlu berjalan seiring dengan penerapan manajemen risiko yang ketat. Bank NTT harus memastikan sistem teknologi informasinya terlindungi secara berlapis untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk kejahatan siber dan fraud atau kecurangan.
Bagi Melki, keamanan transaksi dan dana nasabah merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT.
Selain menyoroti keamanan digital, Melki berharap kehadiran komisaris independen yang baru dapat memperkuat fungsi pengawasan serta melengkapi komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT.
Ia menegaskan, Bank NTT harus terus mengambil peran sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pelayanan publik, dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha di seluruh wilayah NTT.
“Sebagaimana harapan kami dengan sudah lengkapnya komposisi di komisaris ini, Bank NTT terus menjadi instrumen penggerak perekonomian daerah, penggerak pelayanan publik, dan juga turut berkontribusi nyata bagi perkembangan KRD dan juga menggerakkan ekonomi di seluruh NTT dengan baik,” ujar Melki.
Ia juga meminta manajemen Bank NTT memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota. Koordinasi rutin setiap bulan dinilai penting agar kebijakan dan layanan perbankan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara transparan dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Melki mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan perusahaan.
Penguatan tata kelola dan keamanan digital, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kinerja bisnis dan profitabilitas bank.
Komisaris Baru Siapkan Konsolidasi

Sementara itu, Flouri Rita Wuisan menyatakan kesiapannya menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan saran strategis kepada jajaran Direksi Bank NTT untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
Langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal bersama manajemen guna menyusun rencana kerja serta menetapkan target yang jelas dan terukur.
Meski tahun anggaran 2026 hanya menyisakan sekitar dua bulan, Rita menegaskan bahwa penetapan target tetap diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya.
“Tentunya kami akan duduk bersama lagi, karena saya baru bergabung, akan duduk bersama untuk menyusun rencana kerja. Walaupun sekarang tahun anggarannya tinggal dua bulan, tetapi tentunya kita punya target-target yang harus kita tetapkan untuk menjalankan tugas itu,” jelas Rita.
Setelah konsolidasi internal, Rita juga akan memperkuat koordinasi dengan jajaran direksi dan para pemegang saham, termasuk Pemerintah Provinsi NTT, para bupati dan wali kota, serta kelompok pemegang saham syariah.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan agenda kerja dan menentukan langkah strategis yang akan dijalankan dalam masa kepengurusannya.
“Kemudian setelah kita konsolidasi, kita akan melakukan agenda-agenda kerja, baik dengan direksi maupun dengan menjalin koordinasi dengan pemegang saham Syariah, baik untuk Jawa Timur maupun pemerintah provinsi NTT, juga seluruh bupati dan wali kota sebagai pemegang saham, termasuk yang pemegang saham Syariah. Jadi tentunya satu-dua hari ke depan kita akan rapat untuk menyusun rencana kerja,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi NTT bersama para pemegang saham berharap kehadiran komisaris independen yang baru dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
