DPMD Sikka Bentuk Asosiasi BUMDes, Dorong Akses Permodalan Lewat Bank NTT

MAUMERE-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka membentuk Asosiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Sikka sebagai wadah koordinasi dan penguatan kapasitas pengelola usaha desa.

DPMD juga menjajaki kerja sama dengan Bank NTT untuk membuka akses pembiayaan bagi BUMDes potensial melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pembentukan asosiasi tersebut berlangsung dalam Forum BUMDes di Aula Henrick Puskopdit Swadaya Utama, Maumere, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri para direktur dan pengelola BUMDes dari berbagai desa, tenaga pendamping desa, perwakilan Bank NTT, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maumere, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka.

Pelaksana Tugas Kepala DPMD Sikka, Ferdinandus Florianus, mengatakan pembentukan asosiasi merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama para direktur dan pengelola BUMDes yang telah dirintis sejak Maret 2026.

Menurut Ferdinandus, asosiasi diharapkan menjadi ruang bagi pengelola BUMDes untuk memperkuat kerja sama, berbagi pengalaman, memperluas akses pasar, dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

“Dan hari ini sudah terjawab itu,” kata Ferdinandus, merujuk pada rencana pembentukan asosiasi yang sebelumnya telah dibicarakan.

Ia mengakui, pengembangan BUMDes di Kabupaten Sikka masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, arahan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dalam forum tersebut harus menjadi dorongan bagi para pengelola untuk membenahi usaha masing-masing.

“Apa yang disampaikan oleh Bupati tadi, itu harus menjadi tamparan juga untuk kita, sekaligus penyemangat. Dengan kondisi yang kita alami saat ini, walaupun dengan kondisi yang terpuruk, tapi kita tetap harus bangkit,” ujarnya.

Ferdinandus menegaskan, BUMDes tidak boleh hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan administrasi atau memperoleh dukungan anggaran desa. Badan usaha tersebut harus mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“BUMDes bukan sekadar badan usaha yang tercatat, BUMDes harus menjadi mesin ekonomi desa yang sehat, dipercaya, dan memberi manfaat bagi warga,” katanya.

Dorong BUMDes Berbasis Potensi dan Kebutuhan Pasar

Ferdinandus mengatakan, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pemilihan jenis usaha yang belum sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan kebutuhan pasar.

Ia mencontohkan kecenderungan sejumlah BUMDes menjalankan jenis usaha yang sama tanpa terlebih dahulu memastikan ketersediaan pembeli dan peluang pemasaran.

“Pilih usaha dengan data, bukan sekadar ikut-ikutan. Ini yang penting. BUMDes sebelah jahit, kita juga jahit. BUMDes sebelah tomat, kita juga tomat. Ini yang sering terjadi di Kabupaten Sikka. Kita berlomba-lomba dengan produk yang sama, pasarnya juga sama,” ujarnya.

Menurut dia, pengelola perlu melakukan survei pasar sebelum menentukan unit usaha. Perencanaan tersebut harus disertai perhitungan modal, biaya operasional, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin dihadapi.

Selain itu, tata kelola keuangan harus diperkuat melalui pencatatan setiap transaksi agar penggunaan modal dapat dipertanggungjawabkan dan perkembangan usaha bisa diukur.

Ferdinandus menilai BUMDes yang dikelola secara profesional harus memiliki rencana bisnis yang jelas, produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen, serta pelanggan dan pasar yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, BUMDes tidak hanya bergantung pada penyertaan modal atau bantuan pemerintah desa, tetapi mampu membangun kegiatan usaha yang produktif.

DPMD dan Bank NTT Siapkan BUMDes Percontohan

Sebagai salah satu langkah pengembangan usaha, DPMD Sikka menjajaki kerja sama dengan Bank NTT untuk menyiapkan satu BUMDes sebagai proyek percontohan atau pilot project.

Program ini diharapkan menjadi model kemitraan antara pemerintah daerah, pengelola BUMDes, dan perbankan untuk mendorong pengembangan usaha desa, termasuk melalui akses pembiayaan KUR sesuai persyaratan yang berlaku.

Ferdinandus mengatakan, pihaknya bersama Bank NTT telah membicarakan rencana tersebut. DPMD selanjutnya akan memetakan BUMDes yang memiliki potensi usaha dan dinilai layak untuk direkomendasikan.

“Tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini harus ada satu BUMDes yang menjadi pilot project. Kami sudah komitmen dengan Kepala Bank NTT. Beliau tadi malam sudah sampaikan, kalau ada BUMDes yang baik, itu rekomendasikan supaya menjadi satu pilot project,” katanya.

Ia berharap, kerja sama tersebut tidak berhenti pada pembicaraan dalam forum, tetapi dilanjutkan dengan penentuan BUMDes yang menjadi sasaran pendampingan dan pengembangan usaha.

Menurut Ferdinandus, akses pembiayaan perlu disertai perencanaan bisnis yang matang. Modal harus digunakan sesuai kebutuhan usaha agar dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menghasilkan keuntungan.

Karena itu, pemetaan BUMDes menjadi langkah penting untuk mengetahui unit usaha yang memiliki prospek pengembangan serta membutuhkan dukungan pendampingan dan akses permodalan.

Asosiasi Jadi Ruang Belajar Bersama

Ferdinandus menjelaskan, asosiasi tidak hanya berfungsi sebagai organisasi yang menghimpun para pengelola BUMDes. Wadah tersebut juga diharapkan memperkuat posisi tawar anggota dalam membangun kemitraan dengan perbankan, pelaku UMKM, petani, perguruan tinggi, dan pihak swasta.

Ia mendorong para pengelola untuk saling berbagi pengalaman, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan usaha. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terus berulang.

Selain akses pasar dan pembiayaan, Ferdinandus menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pengelola, penguatan integritas, serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

Melalui asosiasi dan rencana proyek percontohan bersama Bank NTT, DPMD Sikka berharap BUMDes dapat berkembang dari badan usaha yang sekadar tercatat menjadi penggerak ekonomi desa yang memiliki pasar, menghasilkan keuntungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.