Fraksi PDIP Soroti APBD Sikka 2027, Target PAD Turun, Belanja Pegawai 58,8 Persen Sementara Belanja Modal Hanya 3,5 Persen
MAUMERE-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sikka melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PDI P menilai struktur fiskal yang disusun pemerintah daerah belum mencerminkan keberpihakan terhadap pembangunan, ditandai dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun serta dominasi belanja pegawai dibanding belanja modal.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sikka sekaligus juru bicara fraksi, Darius Evensius, S.Sos, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Sikka mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sikka, Jumat (31/7/2026) pagi.
Salah satu sorotan utama Fraksi PDIP adalah target PAD Tahun 2027 yang justru turun menjadi Rp123,43 miliar, lebih rendah dibanding target tahun sebelumnya sebesar Rp124,13 miliar. Padahal, dalam dokumen yang sama pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka mencapai 5,06 persen.
Menurut Fraksi PDIP, penurunan target PAD tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antara proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pendapatan daerah.
“Ketika aktivitas ekonomi tumbuh, investasi meningkat, konsumsi masyarakat membaik, dan produktivitas sektor riil berkembang, maka kemampuan daerah menghimpun PAD juga semestinya meningkat. Justru yang terjadi adalah sebaliknya,” ujar Darius.
Fraksi menilai peningkatan PAD tidak boleh hanya mengandalkan intensifikasi pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Sikka didorong memperluas basis ekonomi melalui investasi, penguatan sektor pariwisata, hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, optimalisasi aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penciptaan ruang usaha baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperbesar penerimaan daerah.
Selain pendapatan, Fraksi PDIP juga mengkritisi struktur belanja dalam rancangan APBD 2027. Belanja pegawai mencapai sekitar 58,8 persen dari total belanja daerah, sementara belanja modal hanya sekitar 3,5 persen.
Menurut Fraksi PDIP, komposisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif masih sangat terbatas. Akibatnya, kemampuan APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai belum optimal.
“Pertumbuhan ekonomi tidak lahir dari pidato yang penuh optimisme, tetapi dari keberanian mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah ekonomi,” tegas Darius.
Karena itu, Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kabupaten Sikka menjelaskan secara rinci prioritas penggunaan belanja modal, terutama untuk pembangunan jalan produksi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDIP juga menilai dokumen KUA-PPAS 2027 lebih banyak memuat target, komitmen, dan narasi normatif mengenai tata kelola pemerintahan, namun belum memberikan evaluasi yang memadai terhadap capaian pembangunan yang sedang berjalan.
Fraksi menegaskan masyarakat tidak membutuhkan sekadar jargon pembangunan, melainkan hasil nyata yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Rakyat sesungguhnya tidak sedang menunggu lahirnya istilah-istilah baru. Rakyat menunggu hadirnya jalan yang layak dilalui, air bersih yang mengalir, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, sekolah yang berkualitas, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, dan lapangan kerja yang memberikan harapan bagi generasi muda,” kata Darius.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga mempertanyakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1,43 miliar.
Menurut fraksi, besaran anggaran tersebut perlu dikaji kembali mengingat Kabupaten Sikka merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi maupun geologi.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PDIP berharap Pemerintah Kabupaten Sikka menyempurnakan arah kebijakan APBD 2027 agar lebih berpihak pada pembangunan sektor produktif, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.