Anggota DPRD Sikka Soroti Dugaan Intervensi Suplier pada Program Revitalisasi Sekolah, Minta Sekolah Tidak Dibebani
MAUMERE-Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Perindo, Marthen Luther Adji, mengingatkan agar pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 tidak diwarnai intervensi pihak tertentu, khususnya dalam pengadaan bahan bangunan.
Ia meminta agar tidak ada arahan kepada sekolah penerima bantuan untuk membeli material dari suplier tertentu yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH).
Pernyataan tersebut disampaikan Marthen saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Aula Kulababong, Jalan El Tari, Maumere, Kamis (23/7/2026).
Menurut Marthen Adji, Fraksi Perindo telah mengingatkan persoalan tersebut dalam pemandangan umum fraksi agar menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
“Menyangkut dengan program bantuan revitalisasi sekolah, dalam pemandangan umum fraksi, kami telah meminta jangan sampai ada intervensi oleh konsultan supaya sekolah-sekolah penerima bantuan revitalisasi sekolah membeli barang di suplier tertentu yang tidak mempunyai SIPLAH,” kata Marthen Adji.
Ia menilai praktik tersebut justru akan menyulitkan sekolah, terutama ketika harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran bantuan kepada pemerintah.
“Itu menyusakan sekolah ketika sekolah membuat laporan kalau suplier tidak punya SIPLAH,” ungkap Marthen Adji.
Karena itu, ia berharap pelaksanaan program benar-benar berpihak kepada kepentingan sekolah dan tidak menguntungkan pihak tertentu.
“Harapan kami supaya jangan sampai orang lain senang tetapi sekolah susah. Ini kami mohon dengan hormat supaya diperhatikan secara jelas,” tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Patrisius Pederiko, mengungkapkan sebanyak 16 satuan pendidikan telah ditetapkan sebagai penerima Program Revitalisasi Sekolah Tahap I Tahun 2026 dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.328.809.354.
Program bantuan dari pemerintah pusat tersebut mencakup enam SMP, dua SD, dan delapan TK/PAUD yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Pelaksanaan revitalisasi tahap pertama sudah dimulai sejak awal Juni 2026. Dana bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat segera berjalan,” kata Patrisius.
Ia menjelaskan besaran bantuan yang diterima setiap sekolah berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan yang diusulkan melalui Dapodik. Pekerjaan yang dibiayai meliputi pembangunan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan hingga fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
“Pekerjaan yang dibiayai tidak sama di setiap sekolah. Semua disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang diusulkan sekolah melalui Dapodik,” ujarnya.
Patrisius juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing sekolah. Dana bantuan tidak dikelola oleh Dinas PKO maupun pihak ketiga, melainkan oleh panitia pelaksana yang dibentuk dan berada di bawah koordinasi kepala sekolah.
Penulis: Mario WP Sina
Editor: Redaksi