Proyek Pembangunan Puskesmas Boganatar Rp 8,67 Miliar Dimulai, Bupati Sikka Letakkan Batu Pertama

MAUMERE-Proyek pembangunan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan nilai kontrak Rp8.676.477.500 resmi dimulai.

Sebagai tanda dimulainya pekerjaan, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago melakukan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan, Rabu (15/7/2026) siang.

Pembangunan Puskesmas Boganatar dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026. Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Central Pratama dengan pengawasan dari CV Eza Consultant.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara adat yang dipimpin tua adat Desa Kringa, Hendrikus Leven. Selanjutnya dilaksanakan ibadat dan pemberkatan lokasi pembangunan oleh Pastor Paroki Boganatar, Pater Yeremias P. Koten, SVD.

Prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Petrus Herlemus, Camat Talibura Fransiskus Ismail, tua adat Desa Kringa Hendrikus Leven, dan Direktur CV Central Pratama, Yanto Wijaya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Sikka, Kepala Puskesmas Boganatar Kristina Lensi, Danramil Talibura, para kepala desa dan penjabat kepala desa di wilayah kerja Puskesmas Boganatar, anggota BPD, tenaga kesehatan, Pastor Paroki Boganatar, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sikka menyampaikan bahwa pembangunan Puskesmas Boganatar menjadi harapan baru bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Talibura.

Menurutnya, proyek tersebut merupakan hasil perjuangan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memperoleh alokasi DAK Kementerian Kesehatan sejak tahun 2025.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyatakan kesiapannya memenuhi permintaan Puskesmas Boganatar untuk mendapatkan satu tenaga sopir PPPK yang saat ini bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka agar dipindahkan ke Puskesmas Boganatar.

Selain itu, kebutuhan dokter umum juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan sedang diupayakan melalui Program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan.

“Tahun ini kita bangun puskesmas sampai jadi di akhir tahun, dan tahun depan kita harapkan bisa ada dokter umum yang bertugas di Puskesmas Boganatar,” ungkap Bupati Sikka.

Bupati Juventus juga meminta pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Boganatar ikut mengawasi proses pembangunan agar dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai kualitas yang diharapkan.

“Ini hari kita peletakan batu pertama, tanggal 23 Desember 2026 nanti bisa selesai dikerjakan dan kita syukuran di sini. Kontraktor maupun konsultan pengawas sudah siap bekerja dan selesaikan pembangunan ini,” ujar Bupati Juventus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, mengungkapkan bahwa perjuangan memperoleh DAK bidang kesehatan dimulai pada 21 Agustus 2025 saat dirinya bersama Bupati Sikka melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan beserta jajaran direktorat jenderal untuk memperjuangkan pembangunan Puskesmas Boganatar.

“Itu permintaan pak bupati langsung ke pak menteri dan saat itu saya tidak siapkan proposal. Setelah pulang, pa bupati sampaikan pak kadis, besok harus antar proposal. Jadi malamnya saya kerja proposal di hotel, besoknya jam 4 sore langsung antar di Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Petrus menjelaskan, sekitar satu minggu setelah audiensi, tim dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan turun langsung ke Kabupaten Sikka untuk memverifikasi dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki terhadap fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Boganatar.

“Saya katakan kita tidak bisa hanya di dinas, kita harus ke lokasi melihat langsung. Saya ajak dengan tim Kemenkes datang ke Puskesmas Boganatar, mereka lihat sendiri gedung depan yang atapnya rusak karena erupsi. Mereka tertegun, dan sampaikan bahwa penyampaian pak bupati pada tanggal 21 Agustus 2025 itu benar adanya. Setelah data mereka ambil, mereka kemudian laporkan kepada Menteri Kesehatan,” ujarnya.

Menurut Petrus, hasil verifikasi tersebut menjadi salah satu alasan Kabupaten Sikka tetap memperoleh DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026 meskipun saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium DAK fisik kesehatan.

“Saya katakan ini agar masyarakat tahu bahwa Bupati Sikka bekerja, masyarakat bisa tahu sejarah sampai anggaran DAK kesehatan ini turun ke Kabupaten Sikka,” ungkapnya.