Ruas Jalan Provinsi Penghubung Empat Kecamatan di Sikka Rusak Berat, Bupati Sikka Diminta Komunikasi dengan Gubernur NTT, Jangan Hanya Gencar Tagih Pajak Kendaraan Bermotor
MAUMERE-Kondisi ruas jalan provinsi Waipare-Bola, tepatnya di wilayah Tada Gahar yang menghubungkan Desa Mekeng Detun dan Desa Blatatatin, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, kini nyaris lumpuh. Jalan strategis yang menjadi urat nadi bagi empat kecamatan tersebut mengalami kerusakan parah hingga mengancam keselamatan warga yang melintas.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (11/7/2026) pagi, lapisan aspal di sepanjang jalan telah terkelupas total, menyisakan batu gelondongan, tanah, dan lubang-lubang menganga. Kendaraan roda dua maupun roda empat terpaksa melaju sangat lambat dan ekstra waspada demi menghindari kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Kondisi jalan yang rusak berat tersebut mencapai panjang 1 Km.
Ruas jalan provinsi Waipare-Bola merupakan akses vital yang menghubungkan empat kecamatan sekaligus, yakni Kangae, Bola, Doreng, dan Mapitara. Setiap harinya, ribuan warga bergantung pada jalan ini untuk mobilitas ekonomi, mengangkut hasil pertanian menuju Kota Maumere, akses pendidikan anak sekolah, hingga pelayanan kesehatan.
Tagih Pajak Gencar, Hak Jalan Mulus Diabaikan
Kondisi yang dibiarkan rusak bertahun-tahun ini memicu protes dari warga yang melintas. Albertus Vinsenius, warga Desa Bola, menyampaikan kritik tajam yang dialamatkan langsung kepada Pemerintah Provinsi NTT. Ia menilai Pemprov NTT sangat agresif menuntut kewajiban rakyat untuk membayar pajak salah satunya pajak kendaraan bermotor, namun abai dalam memberikan hak-hak mendasar masyarakat.
“Pemerintah Provinsi NTT jangan hanya sekedar menuntut kewajiban masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, bahkan gencar mengejar yang menunggak dan membatasi hak masyarkat untuk dapat BBM subsidi di SPBU, tetapi di sisi lain, hak kami untuk mendapatkan jalan yang mulus dan layak dalam berkendaraan justru diabaikan. Ruas jalan provinsi ini sudah dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa ada perhatian,” ungkap Albertus Vinsensius.
Tidak hanya menyasar pemerintah eksekutif, Vinsen juga mengaku kecewa terhadap kinerja para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi NTT, khususnya mereka yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sikka. Ia secara terbuka mempertanyakan di mana tanggung jawab moral dan politik dari para legislator seperti Petrus Robi Tulus, Leo Lelo, dan Marinus Manis.
Sebagai penyambung lidah rakyat Sikka di tingkat provinsi, ketiganya dinilai kurang sensitif dan agresif dalam mengawal isu infrastruktur di daerah asal mereka sendiri. Vinsen menegaskan bahwa sudah semestinya para anggota dewan ini bersuara lantang dan gencar memperjuangkan alokasi anggaran demi perbaikan ruas jalan Waipare-Bola yang kini mengalami rusak berat.
“Kami seperti berjalan di atas kubangan saat musim hujan dan menelan debu saat kemarau. Ke mana perginya suara para wakil rakyat kami? Pak Petrus Robi Tulus, Pak Leo Lelo, dan Pak Marinus Manis semestinya berdiri paling depan di gedung DPRD NTT untuk menyuarakan penderitaan kami. Jangan hanya datang saat butuh suara, tapi ketika ruas jalan Waipare-Bola, terutama di titik Tada Gahar ini rusak berat dan hancur total, mereka seolah menutup mata. Kami butuh perjuangan nyata mereka agar jalan provinsi ini segera diperbaiki, bukan sekadar janji-janji manis”.
Vinsen juga mengatakan, ruas jalan provinsi di Kabupaten Sikka lainnya seperti ruas jalan Napungmali-Mudejebak di perbatasan Kabupaten Flores Timur dan ruas jalan Koro di wilayah pantai utara Flores juga mengalami kerusakan berat juga telah dibiarkan bertahun-tahun tanpa ada perbaikan.
Senada dengan Vinsen, warga lainnya, Martino Rifandi, menilai Pemerintah Kabupaten Sikka juga tidak boleh lepas tangan dan berlindung di balik status kewenangan jalan provinsi. Bupati Sikka dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik yang besar untuk menjembatani jeritan warganya ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami meminta Bupati Sikka jangan hanya melihat kondisi ini dari jauh. Bangun komunikasi yang intens dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Gubernur agar jalan ini segera ditangani. Masyarakat tidak peduli siapa yang berwenang, yang mereka rasakan setiap hari adalah jalan yang rusak dan membahayakan nyawa,” tegas Martino.
Tidak hanya kepada eksekutif, kritikan juga dialamatkan kepada para wakil rakyat di legislatif. DPRD Kabupaten Sikka diminta untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan tidak menutup mata atas penderitaan konstituennya.
“DPRD adalah wakil rakyat. Mereka punya fungsi kontrol dan berkewajiban membawa suara kami. Kami berharap DPRD Sikka aktif mendesak dan memperjuangkan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi NTT. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena mandeknya komunikasi antar-pemerintah,” lanjut Martino.
Akibat pembiaran yang berlarut-larut ini, kerugian nyata harus ditanggung masyarakat. Biaya logistik dan angkut hasil pertanian melonjak tajam, kendaraan warga cepat rusak, dan perputaran ekonomi di wilayah timur Kabupaten Sikka menjadi terhambat. Saat musim hujan tiba, kondisi jalan berubah menjadi kubangan air yang sangat rawan memicu kecelakaan fatal.