BPJS Kesehatan: Peserta JKN Capai 282,7 Juta Jiwa, Layanan Tembus 725 Juta Kunjungan pada 2025
JAKARTA-BPJS Kesehatan mencatat capaian positif dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2025. Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia, dengan total pemanfaatan layanan kesehatan menembus 725,3 juta kunjungan selama satu tahun.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Pujo, Program JKN telah berkembang menjadi lebih dari sekadar skema pembiayaan pelayanan kesehatan. Program ini menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Tingginya angka kepesertaan diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, peserta JKN memanfaatkan layanan kesehatan lebih dari 725,3 juta kali atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya pemanfaatan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah diperoleh.
Untuk mendukung kemudahan pelayanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai inovasi layanan, di antaranya Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA, serta Care Center 165.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperluas jaringan mitra pelayanan kesehatan yang kini mencakup 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap berada dalam kondisi sehat. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan.
Sementara itu, hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun.
Pujo mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga tercermin dari tata kelola organisasi yang terus membaik. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik.
Selain memberikan perlindungan kesehatan, Program JKN juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan, serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program. Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan serta mampu menjadi fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” kata Pujo.