Jalan Munerana Nyaris Putus, Warga Sudah Swadaya Perbaiki, Pemkab Sikka Baru Usulkan ke APBD Perubahan

MAUMERE-Warga bersama sejumlah agen travel melakukan perbaikan darurat secara swadaya pada ruas jalan di wilayah Munerana, Desa Watublapi, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, yang mengalami kerusakan parah akibat longsor dan nyaris putus.

Langkah gotong royong tersebut dilakukan untuk menjaga agar akses transportasi tetap dapat dilalui masyarakat dan kendaraan yang melintas menuju sejumlah desa serta kawasan wisata budaya Watublapi. Kerusakan jalan yang semakin parah dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran warga karena ruas tersebut merupakan jalur penting yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kabupaten Sikka.

Di tengah upaya swadaya masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka memastikan penanganan permanen terhadap ruas jalan Simpang Kewapante–Habibola menuju Watublapi akan diusulkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa atau yang akrab disapa Vemi Bapa, mengatakan pihaknya telah melakukan survei lapangan dan pengambilan data teknis sebagai dasar penyusunan usulan anggaran.

“Kami sudah survei, sudah mengambil data. Kami juga sudah melaporkan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Sementara di APBD Induk atau DPA tahun 2026, pekerjaan itu belum ada sehingga sudah disepakati untuk segera diusulkan melalui APBD Perubahan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).

Menurut Vemi, kerusakan berat pada badan jalan tersebut baru terjadi dalam kurun waktu satu hingga dua bulan terakhir. Karena itu, pekerjaan penanganan belum masuk dalam perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada APBD Induk 2026.

Ia menjelaskan bahwa Dinas PUPR telah merespons laporan masyarakat dengan menurunkan tim ke lapangan. Namun pelaksanaan pekerjaan fisik harus mengikuti mekanisme dan prosedur penganggaran yang berlaku di pemerintah daerah.

“Ketika ada kejadian dan laporan masuk, kami langsung merespons dan turun ke lokasi. Tetapi kami juga harus mengikuti mekanisme penganggaran sehingga usulannya baru dapat dibahas dalam APBD Perubahan,” jelasnya.

Sesuai jadwal pemerintah daerah, pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Sikka akan dimulai pada akhir Juni 2026, sementara penetapan anggaran diperkirakan berlangsung pada Juli hingga awal Agustus 2026.

Ruas jalan yang terdampak longsor tersebut memiliki nilai strategis karena menjadi akses penghubung bagi empat kecamatan, yakni Hewokloang, Bola, Doreng, dan Mapitara. Selain itu, jalur tersebut juga menjadi akses utama menuju Sanggar Bliran Sina Watublapi, salah satu destinasi wisata budaya unggulan Kabupaten Sikka, serta terhubung dengan Sanggar Doka Tawa Tana di Kecamatan Bola.

Dinas PUPR menilai penanganan permanen terhadap titik longsor tersebut sangat mendesak mengingat tidak tersedia jalur alternatif yang memadai, terutama bagi kendaraan bertonase besar. Opsi membuka jalur baru juga dinilai sulit karena berpotensi melewati lahan milik masyarakat.

Di tengah keterbatasan tersebut, aksi swadaya masyarakat dan agen travel menjadi solusi sementara untuk menjaga konektivitas wilayah. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan penanganan permanen sehingga aktivitas ekonomi, transportasi, dan pariwisata tidak terganggu akibat kerusakan jalan yang terus memburuk.