Konflik AngDes vs Pickup, Anggota DPRD Sikka Minta Pemerintah Pertimbangkan Rasio Angkutan Pedesaan

Sikka-Aksi mogok dan protes yang dilakukan para sopir angkutan pedesaan (AngDes) di Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, baru-baru ini, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Aksi tersebut dipicu oleh maraknya praktik ilegal kendaraan pickup yang digunakan untuk mengangkut penumpang di wilayah pedesaan.

Yohanis Yos De Peskim, Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Garda Solidaritas, turut angkat bicara terkait persoalan ini. Dalam pernyataannya kepada media pada Kamis malam, (15/5/2025), politisi muda yang akrab disapa Are De Peskim ini menilai bahwa protes para sopir AngDes tidak bisa serta-merta disalahkan.

“Para sopir AngDes berunjuk rasa berdasarkan aturan yang berlaku. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek lain secara bijak, terutama rasio ketersediaan angkutan pedesaan,” ujar Are.

Menurutnya, persoalan utama yang perlu dicermati adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan transportasi dengan jumlah dan cakupan layanan angkutan pedesaan yang tersedia. Ia menekankan bahwa tidak semua wilayah pedesaan dapat dijangkau oleh kendaraan AngDes, terlebih dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai.

“Warga di pedesaan yang menggunakan jasa angkutan umumnya membawa barang dalam jumlah banyak. Dalam situasi seperti ini, mobil pickup kadang menjadi alternatif yang lebih praktis. Hal ini harus dilihat dalam konteks kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Are memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera direspons secara serius dan bijaksana, maka dikhawatirkan akan timbul konflik horizontal antara sopir AngDes dan sopir pickup, yang berujung pada kerugian masyarakat luas.

“Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai masalah ini memicu gesekan antara sopir AngDes dan sopir pickup, bahkan bisa melibatkan masyarakat. Maka perlu ada solusi bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah solutif, Are mengusulkan adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah untuk menciptakan kesepakatan bersama antar semua pihak.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai merancang sistem transportasi pedesaan yang lebih masif, murah, dan berkualitas, meskipun hal itu sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah.

“Di sisi lain, infrastruktur jalan juga harus menjadi perhatian utama. Karena pada kenyataannya, banyak desa dan kampung yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan AngDes, apalagi dengan jumlah armada yang terbatas,” pungkasnya.

Dengan situasi yang semakin kompleks ini, Are De Peskim berharap pemerintah dapat segera turun tangan dan merumuskan solusi menyeluruh agar kebutuhan masyarakat akan transportasi tetap terpenuhi tanpa mengorbankan hak dan mata pencaharian para sopir angkutan pedesaan.