Bumdes di Sikka Teken MoU dengan Dewan Jagung Nasional untuk Kerjasama Perdagangan Jagung
MAUMERE-Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Jaga Nian Tana Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, pada hari Kamis (30/11/2023) sore, mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perdagangan jagung dengan Dewan Jagung Nasional.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur BUMDes Jaga Nian Tana, Kris Sologus Dami dan mewakili Dewan Jagung Nasional (DJN), Angelius Wake Kako, S.Pd, M.Si.
Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk komitmen Dewan Jagung Nasional dalam upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.
Kris Sologus Dami, Direktur BUMDes Jaga Nian Tana Desa Watuliwung mengungkapkan, melalui lembaga BUMDes, Desa Watuliwung menjadi desa pertama di kabupaten Sikka yang melaksanakan penandatanganan MoU ini.
Lanjutnya, kerjasama ini untuk menjamin penjualan pasca panen nanti.
“Kelompok tani dan usaha pribadi masyarakat yang punya potensi menjadi mitra kita, BUMDes secara kelembagaan menjadi induk usaha yang berperan sebagai pendampingan teknis produksi, penyedia sarana produksi, penjamin mutu dan produktivitas,” jelasnya.
Kata Kris Sologus Dami, dengan sentuhan teknologi tepat guna dan memanfaatkan agen mikrobiologi yang murah dan ramah lingkungan dalam 2 tahun ini, pihaknya memfokuskan untuk perbaikan tanah dulu, karena sejak dulu pola tanam jagung tebas bakar masih terbawa sampai sekarang, sehingga praktisnya sampai tahun 2024.
“Saat ini kami mendampingi 4 kelompok yang tergabung dalam kelompok tani dan kelompok dasawisma,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Jagung Nasional sekaligus Anggota DPD RI, Angelius Wake Kako, mengatakan, saat ini Dewan Jagung Nasional bermitra dengan salah satu perusahaan pakan ternak terbesar se Asia tenggara yang membutuhkan 1 juta ton jagung per tahunnya dari NTT.
Menurutnya, target sebesar ini tidak dapat dipenuhi jika kita masih berpasrah dengan alam. Adalah tepat kalau BUMDes Watuliwung mengurusi jagung karena Kecamatan Kangae yang kita tahu selama ini mempunyai potensi lahan yang besar.
“Saya harapkan dukungan dari pihak pemerintah desa jangan berakhir sampai di penyertaan modal saja,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pendamping Desa, Kornelis Soge, menyampaikan, perintah Kementerian PDTT untuk urusan ketahanan pangan sudah jelas yakni minimal 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan, disebutkan disitu, hanya minimal tidak disebutkan persentase maksimalnya.
Menurutnya, penyertaan modal BUMDes juga tidak serta merta hanya berupa uang, bisa juga dalam bentuk infrastruktur, alat dan mesin produksi dan juga pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sasaran BUMDes.
“Penyertaan modal juga bisa dari masyarakat dalam bentuk tanah dan aset lain, sehingga tidak melulu BUMDes konutrak lahan, nantinya saat akhir tahun baru ada sharing profit sesuai dengan besaran nilai investasi,” ungkap Kornelis Soge.
pantauan media ini, selain kegiatan penandatangan MoU, pada sore hari itu juga dilaksanakan kegiatan tanam perdana dengan pola tumpang sari antara tanaman pangan dan hortikultura di lahan kelompok dasawisma.