Temui Kapolres Sikka, PMKRI Maumere Minta Polisi Berantas Peredaran Rokok Ilegal dan Serius Tangani Kasus Dugaan Korupsi Ayam KUB

waktu baca 4 menit
Keterangan foto:Pose bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Cabang Maumere Santo Thomas Morus dn Kapolres Sikka, AKBP Hardi Dinata usai audiensi, Senin (14/8/2023) pagi.

MAUMERE-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Cabang Maumere Santo Thomas Morus pada Senin (15/8/2033) pagi, mendatangi Mapolres Sikka untuk beraudiensi dengan Kapolres Sikka, AKBP Hardi Dinata.

Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara PMKRI Cabang Maumere dengan pihak Polres Sikka.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere Periode 2023/2024, Yakobus Tonce Horang dalam audiensi itu, menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Sikka karena telah membuka ruang dialog dan komunikasi lintas institusi.

“Sebagai representasi dari PMKRI Maumere, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres karena telah meluangkan waktu untuk membuka ruang komunikasi bersama kami. Saya juga ucapkan selamat datang kepada bapak Kapolres, serta mendukung kerja-kerja kepolisian dalam menjalankan kerja dan tugas fungsionalnya”, ungkap Ketua PMKRI, Yakobus T.Horang dalam siaran pers kepada media ini.

Dalam audiensi tersebut, Kapres Yakobus juga menyampaikan beberapa usul saran serta kritikan yang perlu diperhatikan oleh pihak kepolisian.

Kapres Yakobus membeberkan sejumlah kasus seperti perdagangan narkoba, pengeboman ikan, dan aktivitas judi yang semakin marak terjadi.

“Terdapat beberapa wilayah yang menjadi titik lalu lintas laut yang perlu diperhatikan dan perlu mendapat penanganan serius oleh pihak kepolisian dalam menuntas perdagangan ilegal tersebut,” ujarnya.

Yakobus juga mengungkapkan, terkait maraknya penjualan rokok ilegal yang sangat masif.

Kata Yakobus, keterlibatan beberapa toko di Maumere sebagai distributor dalam penjualan rokok ilegal tersebut, masih jauh dari perhatian kepolisian.

PMKRI Maumere menilai bahwa aktivitas penjualan rokok ilegal dapat menurunkan pendapatan bagi hasil cukai untuk Kabupaten Sikka.
Pada kesempatan itu, Kapres Yakobus juga menyampaikan, pihaknya meminta keseriusan Polres Sikka dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Ayam KUB dan proyek Irigasi tetes 10 desa yang tidak tuntas dikerjakan.

“Kami meminta Kepolisian untuk segera menyelesaikan persoalan dugaan korupsi ayam KUB dan proyek irigasi tetes yang tidak tuntas. Kedua persoalan ini kami nilai sangat lambat diatasi oleh kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, PMKRI Maumere juga meminta penyelesaian kasus dugaan korupsi dana sertifikasi guru.

Pada waktu sebelumnya, PMKRI telah dua kali melakukan aksi demonstrasi dan menuntut APH untuk segera menetapkan tersangka yang diduga menggelapkan dana sertifikasi sebesar Rp 642 juta itu.

“Kami berharap bahwa dengan adanya Kapolres yang baru, beberapa masalah yang telah dibeberkan ini menjadi perhatian pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti ke depannya. PMKRI sebagai mitra kritis akan mengawal penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di nian tanah Sikka ini,” tutur Yakobus.

Kapres Yakobus juga mengusulkan terkait perlunya pendirian Polsek maupun Pospol di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Sikka seperti Kecamatan Mego, Tanawawo,Waiblama, Doreng, Mapitara, Hewoloang, yang belum ada Polsek maupun Pospol.

Hal tersebut, menurut Yakobus perlu diperhatikan oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengingat perlbagai persoalan seperti kekerasan, pelecehan seksual maupun berbagai kasus lainnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Sikka.

Kapolres Sikka Minta PMKRI Maumere Jadi Mitra Kritis

Menanggapi hal tersebut, AKBP Hardi Dinata selaku Kapolres Sikka yang baru menyampaikan ucapan terima kasih atas usul-saran dari PMKRI sebagai organ gerakan juga mitra kritis dalam menanggapi dan memberikan gagasan yang mendukung maksimalisasi pelayanan kerja-kerja kepolisian.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari PMKRI yang telah memberikan usul-saran serta kritikan yang konstruktif dalam meningkatkan kerja dari rekan-rekan kepolisian,” ungkap AKBP.Hardi Dinata.

Adapun beberapa tanggapan Kapolres terkait kasus yang telah diangkat oleh PMKRI. Pertama, pihak kepolisian akan berupaya untuk memperluas pelayanan dan kerja polisi dalam membangun polsek ataupun pospol pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sikka.

Kedua, Pihak kepolisian akan memperkuat keamanan dan ketertiban terkait kasus perjudian, pengeboman ikan serta perdagangan narkoba yang marak terjadi.

Ketiga, pihak kepolisian akan segera memperketat keaman pada beberapa wilayah kecamatan yang menjadi jalur perdagangan ilegal, termasuk penjualan rokok.

Keempat, menanggapi penyelesaian kasus pengadaan ayam KUB dan Proyek Irigasi tetes 10 desa tidak tuntas, Kapolres Sikka mengungkapkan, masalah tersebut sedang ditangani oleh pihak Inspektorat dan dikawal oleh pihak kepolisian.

Kelima, terkait penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sertifikasi guru, Kapolres Sikka menerangkan bahwa saat ini sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

Pada akhir audiensi, Kapolres Sikka meminta pihak PMKRI menjadi mitra kritis dan membangun kolaborasi untuk meningkatkan kerja-kerja kepolisian.

“Saya minta kepada adik-adik PMKRI untuk menjadi mata dan telinga bagi Polres Sikka. Terlebih kasus pengeboman, narkoba maupun perjudian. Bila ada temuan di lapangan, mohon disampaikan, sehingga kita dengan siap siaga menuntaskan persoalan tersebut,” tutup AKBP. Hardi Dinata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *