Selesaikan Polemik Unipa, Fraksi Golkar Minta Pemkab Proaktif Jalankan Rekomendasi DPRD Sikka

MAUMERE-Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022, menyampaikan permintaannya terhadap Pemkab Sikka agar proaktif menjalankan rekomendasi DPRD Sikka dalam menyelesaikan polemik Unipa.

Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka, Antonius Hendrikus Rebu, Selasa (21/03/2023) malam di Kantor DPRD Sikka.

Dikatakan Hendrik Rebu, terhadap polemik Unipa, Fraksi Partai Golkar ingin menegaskan bahwa secara de Jure dan de Fakto Yayasan Nusa Nipa adalah milik Pemda Sikka.

“Karena fakta dan pengakuan dari pihak pihak yang terkait (Pembina dan Pengurus Yayasan) bahwa Yayasan Nusa Nipa itu milik Pemda Sikka maka diperlukan bukti hitam di atas Putih/MoU antara Pemda dan Yayasan Nusa Nipa terkait keberlanjutan Unipa sebelum dinegerikan, yakni peninjauan kembali Akta Nomor.21tahun 2004,” ungkap Hendrik Rebu.

Lanjutnya, menurut hemat Fraksi, tanpa itu kita sebenarnya sementara membuat semuanya menjadi kabur air, kerena satu sisi kita semua dan pemerintah mengakui bahwa Yayasan Nusa Nipa dan semua aset adalah milik Pemda Sikka namun di sisi lain pemerintah daerah tidak mempunyai ruang dan peran dalam pengawasan Yayasan Nusa Nipa.

Ia juga mengatakan, proses penegerian Unipa menjadi perjuangan kita bersama pemerintah, DPRD dan Yayasan dan proses itu sudah kita laksanakan sejak lama namun belum terlaksana kerena terkendala masih moratorium maka Unipa belum bisa dinegerikan.

Kita berharap supaya moratorium itu bisa dicabut ataupun ada pengecualian untuk kita di Flores yang belum ada Universitas Negeri, sehingga penekanan Fraksi Partai Golkar adalah bagaimana kita mengembalikan spirit dan semangat awal dari pendirian Universitas Nusa Nipa ini bahwa semuanya berasal dari Pemda.

“Maka mari selesaikan sekarang dan kembalikan ke semangat awal pendirian. Oleh kerena itu Fraksi Partai Golkar menunggu jawaban dari Dewan Pembina Yayasan Nusa Nipa sesuai dengan kesimpulan RDP DPRD Sikka bersama Pihak Yayasan Nusa Nipa tanggal 10 Maret 2023 kemarin,” ujarnya.

Dietagaskan Hendrik Rebu, Fraksi Partai Golkar ingin Pemerintah proaktif menjalankan Rekomendasi DPRD untuk menyelesaikan polemik Unipa ini. Fraksi tidak ingin kasak kusuk alasan penegerian Unipa menjadi momen segelintir orang untuk menghapuskan jejak dosa dan kesalahan di masa lampau maupun sekarang.

“Terhadap seluruh keberhasilan Yayasan Nusa Nipa di bidang akademik yang sudah banyak berjuang dan berkorban untuk mencetak putra putri nian tanah menjadi orang orang hebat di kabupaten ini, Fraksi Partai Golkar sungguh sungguh memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas segala capaian prestasi sampai saat ini,” ungkap Hendrik Rebu.