Ikuti Workshop SPIP dan Pembangunan ZI, Imigrasi Maumere Siap Implementasi SPIP dan Wujudkan WBK
KUPANG- Kepala Seksi Inteldakim mewakili Kepala Kantor dan Ketua SPIP, Hendy Kurnia Darmawan, mengikuti kegiatan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT) hari ke-2 pada Senin (27/02), pagi bertempat di Ballroom Hotel Neo Kupang.
Untuk diketahui, hari kedua ini merupakan hari inti dari kegiatan workshop ini.
Pada kesempatan pertama, hadir sebagai pembicara adalah perwakilan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Timur, Sofyan Antonius, terkait SPIP Terintegrasi.
Dalam paparannya, Sofyan menekankan bahwa SPIP bukan hanya berbicara tentang aplikasi semata, tetapi lebih dari itu SPIP harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap harinya.
“Saya menekankan bahwa SPIP ini bukan hanya bicara tentang aplikasi samata. Tetapi lebih dari itu, SPIP harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita setiap hari,” ujar Sofyan.
Pada kesempatan yang sama, Sofyan juga menyampaikan bahwa terdapat 5 unsur yang harus terpenuhi agar SPIP di unit kerja dapat berjalan dengan baik.
“Untuk mewujudkan dan menjalankan SPIP di unit kerja kita masing-masing, diusahakan 5 unsur ini harus berjalan, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi yang relevan dan efektif, serta pemantauan pengendalian intern,” ujar Sofyan.
Pada kesempatan kedua, materi dibawakan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.
Dalam paparannya, Darius mengajak semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diusulkan untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk berjuang meraih predikat tersebut.
“Saya meminta semua UPT untuk bekerja bersama anggotanya dalam perjuangan mewujudkan zona integritas. Ada 4 tahap pembangunan zona integritas, yakni pencanangan zona integritas, pembangunan zona integritas, penetapan WBK dan WBBM, serta pengusulan WBK dan WBBM. Untuk melalui tahap-tahap tersebut diperlukan kerja sama semua elemen dalam UPT yang kita pimpin,” pungkas Darius.
Setelah ishoma, kegiatan pun dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan narasumber internal Kanwil Kemenkumham NTT.
Kesempatan pertama diberikan kepada Kepala Bagian Umum Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTT, Muhammad Wahab Marawali yang memaparkan materi tentang Akuntabilitas Kinerja dalam Mendukung Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk hal ini, Muhammad berharap kerja sama semua Kepala UPT untuk mewujudkan ini.
Kesempatan kedua diberikan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT, Maliki memberikan penguatan terkait perwujudan zona integritas.
Dalam paparannya, Maliki meminta semua Kepala UPT untuk berjuang di tahun 2023 ini demi meraih predikat WBK dan WBBM.
“Marilah semua Kepala UPT berlomba-lomba meraih WBK dan WBBM. Tahun 2023 ini saya berharap kita semua bisa meraih predikat tersebut,” ujar Maliki.
Pada kesempatan terakhir, Kepala Bagian Program dan Humas, Maria Rosmini Manuhutu memberikan penguatan tentang Sosialisasi Pendampingan SPIP.
Dalam paparannya Maria meminta semua Ka. UPT untuk menerapkan SPIP sesuai tahapan-tahapannya.
“Saya meminta penerapan SPIP di masing-masing UPT melalui tahap-tahap yang telah diatur, dimulai dari Identifikasi Tujuan Organisasi, Identifikasi Resiko, Analisis Resiko, membuat Register Resiko, evaluasi kegiatan pengendalian dan rancangan. Saya meminta semua Ka. UPT mematuhinya,” ujar Maria.
Kantor imigrasi Kelas II TPI Maumere siap mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kanim Maumere.
“Kanim Maumere siap untuk mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap harinya. Serta bertekad mewujudkan zona integritas menuju WBK di tahun 2023,” ujar Hendy.
Artikel story ini kerja sama Kantor Imigrasi Maumere dan Florespedia.id