Hindari Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Sikka, Bupati Robi Minta Pintu Masuk ke Sikka Diperketat

waktu baca 3 menit
Keterangan foto: Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan PMK di aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Jumat (16/12/2022).

MAUMERE-Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan PMK di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sikka Jumat (16/12) siang, meminta semua pihak untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.

“Khususnya daerah perbatasan, pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara agar memperketat masuknya ternak dari luar Sikka yang berpotensi menularkan PMK pada ternak di Kabupaten Sikka.
Tingkatkan koordinasi lintas sektor, dan perketat pengawasan di pintu masuk seperti daerah perbatasan, pelabuhan laut dan bandara dalam penanganan PMK di Sikka,” kata Bupati Sikka.

Kepada seluruh camat, lurah dan kepala desa, khususnya yang di pintu masuk perbatasan, serta pelabuhan dan bandara agar selalu mengedukasi masyarakat dalam penanggulangi PMK.

Satgas penanganan PMK Kabupaten Sikka agar lebih rajin dalam memberikan vaksinasi pada ternak dan melakukan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, Dinas dan pemerintah kecamatan agar lebih intens membangun koordinasi dengan PT Pelindo, angkasa pura untuk memeriksa bawaan penumpang agar tidak ada membawa virus PMK.

Bupati meminta Satgas PMK mengedukasi masyarakat menerapkan biosecurity yang ketat mulai lingkup terkecil seperti RT,RW, hingga antar pulau untuk menjaga perlintasan laut dan udara untuk di disinfektan.

Bupati Sikka menghimbau agar semua pihak menghimbau agar biosecurity, pengobatan, vaksinasi, dan memberlakukan potong bersyarat di setiap rumah potong yang ada di Sikka.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sikka Yohanes Emil Sastrawan dalam laporannya bahwa PMK telah merebek di Indonesia sejak April 2022 dengan penularan yang sangat cepat ke beberapa provinsi dan Kabupaten Kota.

Provinsi NTT sampai dengan saat ini masih bebas dari PMK, namun ancaman PMK dapat terjadi kapan saja di wilayah Kebupaten Sikka.

Sebagai daerah bebas PMK, Kabupaten Sikka harus dimaksimalkan pada setiap Iini dan stakeholder untuk meminimalisir masuknya penyakit PMK.

“Rakor ini untuk mengevaluasi kegiatan apa yang sudah dilakukan menindakdanjuti rapat koordinasi tanggal 26 Oktober 2022,” kata Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sikka.

Keterangan foto: Peserta Rakor Penanganan PMK.

Secara umum kegiatan yang dilakukan meliputi pengawasan lalu-lintas hewan, deteksi dini melalui laporan cepat dan tindakan cepat terhadap laporan kasus penyakit hewan, Sosialisasi, persiapan SDM dan logistik.

Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama Satgas PMK tentang bahaya, kecepatan penularan, dampak ekonomi dan langkah – langkah pencegahan serta penanggulangan PMK.

Terbangunnya kesiapsiagaan Satgas PMK terhadap ancaman masuknya PMK di Kabupaten Sikka dan terlaksananya evaluasi kerja Satgas PMK.

Rakor Satgas PMK dihadiri oleh Forkopimda, Sekda Kabupaten Sikka, Asisten II, Setda Sikka, Kepala Dinas Sat Pol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan L. Say dan para camat se Kabupaten Sikka.

Turut hadir Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, Kepala Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Laut, Kepala Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Udara.

Para Kapolsek dan para Koramil, Sekdis Pertanian, para Kabid Lingkup Dinas Pertanian, para Sub coordinator pada Bidang Kesehatan hewan, koordinator Wilayah Pusat Kesehatan Hewan Bagian Timur dan Bagian Barat.

Serta Medik dan Paramedik Veteriner Bidang Kesehatan Hewan, para Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan dari 21 Kecamatan Kabupaten Sikka.

Kontributor : Athy Meaq.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *