Inginkan Lembata Maju, Penjabat Bupati Minta Masyarakat Hentikan Polarisasi

waktu baca 2 menit
Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa.

LEMBATA – Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa menyisipkan dua pesan penting dalam perayaan HUT Ke-23 Kabupaten Lembata, Rabu 12 Oktober 2022.

Dua hal ini dia sampaikan saat membuka acara launching buku sejarah berjudul ‘Lembata Dalam Pergumulan Sejarah dan Perjuangan Otonominya’ karya Thomas Ata Ladjar di Hotel Palm Lewoleba.

“Hindarkan polarisasi di daerah ini sehingga Lembata bisa maju,” kata Marsianus.

Menurutnya, statement 7 Maret 1954 yang diperjuangkan para pendahulu merupakan upaya rakyat Lembata melepaskan diri dari Swapraja Larantuka dan Adonara yang juga akrab disebut Paji dan Demong. Artinya, rakyat Lembata ingin bersatu tanpa ada pembagian Paji dan Demong.

Pesan kedua, kata dia, jangan sekali-kali menghilangkan citra pendahulu.

“Pemimpin ganti pemimpin selalu hilangkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin pendahulu. Suatu ketika kita harus berani lakukan apa yang dilakukan pendahulu,” tegas Marsianus Jawa disambut tepuk tangan meriah hadirin yang hadir.

Sebelumnya, saat upacara peringatan HUT ke-23 Otonomi Lembata di Kantor Bupati Lembata, Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, mengingatkan agar semua ASN untuk berperilaku netral saat pemilu 2024.

Selain peringatan kepada ASN, Marsianus juga meminta kepada semua Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pemilu.

“Tingkatan partisipasi pemilih harus tinggi di desa masing-masing. Jangan mulai bermain untuk memenangkan partai atau calon tertentu,” katanya.

Hal ini disampaikan agar para kepala desa bersama aparat dan BPD tidak ikut dalam politik praktis apalagi menggalang kekuatan untuk memenangkan salah satu figur atau partai politik di tahun 2024.

“Tugas kalian adalah menjaga kondusivitas masyarakat di desa masing-masing. Kawal seluruh proses ini agar semua masyarakat yang berhak ikut pemilu terdata sebagai pemilih,” tegas Marsianus.

Ia meminta para kepala desa, aparat desa, dan BPD untuk mengawal pula warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan haknya pada pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada.

Kepada ASN, Marsianus meminta agar tidak boleh terlibat dalam politik. ASN, lanjutnya, tidak saja netral, tapi juga pasif. Tidak boleh bergabung dengan komunitas, partai dan figur tertentu.

Semua ASN, tegasnya, harus menunjukkan kinerja kerja yang baik. Karena kinerja yang terukur, siapapun yang akan memimpin pasti akan dipakai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *