Calon PNS dan P3K di Lembata Harus Pasif Berpolitik, Ketahuan Akan Kena Kode Etik
LEMBATA – Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa menuntut calon aparatur sipil negera (CASN) dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (P3K) untuk pasif berpolitik.
Hal ini Marsianus sampaikan dihadapan 128 CASN dan 83 P3K saat kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional X BKN Denpasar di Lewoleba, Selasa (28/6).
“Mau masuk Pemilukada, PNS harus pasif, tidak boleh kiri kanan, apalagi berpolitik,” tegas Marsianus.
Menurutnya, saat ini banyak ASN terlanjur aktif berpolitik bahkan tidak sedikit juga yang disinyalir berafiliasi dengan partai politik.
Karenanya, dia menuntut para calon ASN di daerah Lembata untuk tidak mengikuti perilaku menyimpang tersebut.
“Mental ASN hari ini harus kita bendung,” sebut Marsianus.
Mantan Kepala Inspektorat Provinsi NTT ini mencontohkan, karier ASN banyak yang terancam hanya karena terlibat politik praktis.
Bahkan, tambahnya, tidak jarang para ASN dinonjobkan dan atau menjadi staf biasa hanya karena perbedaan politik antara sesama mereka dalam birokrasi.
“Bapa-bapa di belakang itu pernah dinonjobkan, ada yang jadi staf ahli, karena politik itu,” terangnya.
Bukan hanya itu, dirinya juga menegasakan agar para ASN dan P3K harus bekerja dengan santai tanpa ada tekanan politik.
Dan jika kedapatan ada yang bekerja dibawah tekanan politik tertentu maka dipastikan ditindaklanjuti sesuai kode etik ASN.
“Saya tidak repot, yang namanya penjabat itu ditunjuk, jadi saya kerja tidak takut ini itu, atau takut suara hilang saat pemilu,” tandasnya.
Sementara Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pusat Suherman mengimbau agar PNS dan P3K taat dengan kode etik.
“ASN harus berorientasi pada pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” imbuh Suherman dalam sambutannya.
Bagi dia, ada beberapa hal yang musti dilakukan ASN dalam birokrasi, diantaranya, bertanggung jawab, harus punya kompetensi, bisa menjaga harmonisasi NKRI, serta loyal terhadap pimpinan dan adaptif dengan perubahan.**