Ketua DPRD Sikka: DPRD Tak Bermaksud Menolak Pinjaman Daerah
MAUMERE- Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo pada Rabu (4/8) siang, melakukan penanda tanganan perjanjian kerja sama pemberian pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemkab Sikka dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Penanda tanganan pemberian pinjaman daerah ini dilakukan secara virtual di ruang kerja Bupati Sikka.
Hadir dalam penanda tanganan PKS ini yakni Ketua DPRD Sikka, Donatus David, Wakil Ketua DPRD, Yosef Karmianto Eri, Anggota DPRD Stef Sumandi dan para kepala organisasi perangkat daerah.
Ketua DPRD Sikka, Donatus David, S. H, pada kesempatan itu mengatakan, dinamika yang terjadi dua hari yang lalu di ruangan kerja pimpinan DPRD, sesungguhnya tidak bermaksud untuk menolak pinjaman daerah tersebut.
“Proses politik itu butuh dinamika dan kita sudah melakukan dengan harapan supaya kemitraan antara Pemerintah dan DPRD Sikka betul-betul berjalan dengan efektif dan dijalankan dengan baik,” ungkap Donatus David.
Ia juga mengatakan, pihaknya sadar betul dengan keluarnya regulasi terbaru yang menyatakan bahwa DPRD sifatnya hanya diberitahu, dan surat pemberitahuan itu sudah diterima oleh pihaknya.
“Tetapi kami juga membutuhkan ada komunikasi dan diskusi diantara kita, sehingga itu yang kita sampaikan dalam rapat kerja. Kami juga sudah memberikan rekomendasi supaya hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ungkapnya.
Ia menyadari bahwa Pemda sudah semaksimalnya berkomunikasi dengan pihak PT. SMI, dan pihak PT. SMI dengan klarifikasi yang ada tidak ada ruang untuk berdiskusi, karena PT. SMI sebagai eksekutor nya. Soal kebijakan, kita perlu berdiskusi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah.
Menurutnya, proses tersebut sudah selesai. Pihaknya mengharapkan agar kemitraan yang efektif harus betul-betul dijalankan oleh kedua pihak antara DPRD dan pemerintah.
“Kita syukur puji Tuhan hari ini, sebagaimana kita mengikuti bersama, proses penandatanganan PKS sudah berlangsung dan disaksikan oleh pimpinan DPRD,” ungkap Donatus David.
Lanjutnya, pihaknya juga mengharapkan kepada bupati sebagai eksekutor bersama OPD yang nantinya akan mengelola pinjaman daerah ini, diharapkan pengelolaan dananya betul – betul transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan rencana kerja yang diusulkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
“Intinya itu, harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, sesuai peruntukan yang sudah diusulkan oleh pemerintah. Kami tidak akan berakhir disini, karena fungsi dan peran DPRD dalam kaitan dengan fungsi pengawasan akan terus bicara dan bicara untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami harap dinamika ini harus terjaga agar kita saling merefleksi agar ke depan harus tetap utuh dan solid untuk membangun Kabupaten Sikka ini,” ungkap Donatus David.