Perjuangkan Hak Difabel, Forsadika Terjun ke Desa-desa di Sikka

waktu baca 3 menit

MAUMERE – Forum Belarasa Disabilitas Nian Sikka (FORSADIKA) bertekad untuk terus memberikan sosialisasi terkait isu disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas kepada semua Kepala Desa.

Tujuannya agar semua Kepala Desa juga memahami hak-hak para difabel sehingga anggaran dana desa menyentuh langsung kelompok difabel yang ada di pedesaan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forsadika, Nona M. Norna Yunita Ngewi kepada media ini usai melakukan sosialisasi terkait isu disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas Jumad (11/6/21) di aula Kantor Desa Koting A.

Norma demikian disapa mengatakan, Forsadika merupakan forum disabilitas yang difasilitasi oleh Yayasan Caritas Keuskupan Maumere dan berdiri dengan akta resminya sejak tanggal 19 September 2019.

“Konsen kita untuk sosialisasi dan advokasi di desa-desa dan kelurahan. Setelah sosialisasi kita fasilitasi ada pembentukan kelompok difabel, karena target kita dimasing-masing desa itu harus ada kelompok difabel karena di dalam kelompok bisa teroganisir dengan baik,” ujarnya.

Norman menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 25 kelompok difabel di 19 desa dan enam kelurahan yang sudah berjalan lebih dari dua tahun.

“Kami sudah ajukan sudah ada enam desa yang kadesnya sudah mengeluarkan surat keputusan untuk kelompok difabel. Artinya pengakuan dari desa terhadap kelompok difabel yang dibentuk,” kata Norma.

Sementara itu, Caritas Keuskupan Maumere, Margaretha Helena menyampaikan bahwa Forsadika bukan bergerak di organisasi caritatif atau bantuan tapi organisasi gerakan dan advokasi.

“Kami juga menggandeng banyak pihak untuk bersama-sama berkontribusi membagi peran supaya peran-peran itu bisa diambil oleh semua pihak. Contoh hari ini hadir juga dari KSP Kopdit Pintu Air, Bapak Vinsen yang dengan sukacita mau terlibat dalam urusan disabilitas,” ucapnya.

Menurut Helena, jika tidak pihak-pihak yang mengkampanyekan dan mensosialisasikan tentang disabilitas, tentunya pemerintah desa juga tidak memperhatikan hak-hak difabel.

“Tapi ketika kami datang dari desa ke desa dari kantor ke kantor,  pemerintah desa mulai terbuka padahal kami punya warga ada yang difabel ternyata mereka ini selama ini tidak pernah kita perhatikan tidak pernah kita ajak terlibat dalam pembangunan di desa,” ujar Helena.

Sementara itu, Kepala Desa Koting A, Octovianus Sari menyampaikan terimakasih kepada Caritas Keuskupan Maumere bersama Forsadika, Dinas Sosial Kabupaten Sikka dan KSP Kopdit Pintu Air yang telah melakukan sosialisasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum disabilitas.

“Kami pemerintah juga tidak bisa jalan sendri kami juga butuh stakeholder yang ada. Mudah-mudahan kedepan kita implementasikan apa yang sudah dibahas hari ini. Tahun depan kita akan anggarkan untuk disabilitas. Dan kita akan bangun fasilitas yang ramah untuk disabilitas, ” sebutnya.

Pada kesempatan itu, salah satu warga dusun Gere, Desa Koting A, Vinsen Deo mengatakan sebagai warga dirinya sangat bangga dengan sosialisasi hari ini. “Saya sangat setuju kita di desa koting A ini bentuk forum atau kelompok disabilitas sehingga kita bisa tahu kompetensi mereka, ” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dwi Engeline Esther bersama staf, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, Reginaldus, dan Alexander Robi, Humas KSP Kopdit Pintu Air, Vinsen Deo bersama staf Viona, Wakil Ketua BPD dan perangkat Desa Koting A, serta, para disabilitas Desa Koting A.

Kontributor : Athy Meaq

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *