Nelayan Desa Paga Ungkap Alasan Enggan Urus Rekomendasi Solar di DKP Sikka, Lebih Pilih Eceran

waktu baca 5 menit
Keterangan foto:Nelayan di Desa Paga saat pulang melaut, Selasa (17/11)2026) pagi. Foto: istimewa.

MAUMERE-Persoalan akses solar bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok dan gangguan aplikasi. Proses pengurusan surat rekomendasi pembelian solar di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sikka juga menjadi alasan sebagian nelayan memilih membeli BBM secara eceran dengan harga lebih mahal.

Kondisi ini dialami nelayan di Desa Paga, Kecamatan Paga. Mereka mengaku enggan mengurus surat rekomendasi pembelian solar karena prosesnya dinilai merepotkan. Nelayan bahkan mengaku harus kembali mengurus rekomendasi setiap kali hendak membeli solar.

Simpo Seda, salah seorang nelayan Desa Paga, mengatakan dirinya pernah mengurus surat rekomendasi pembelian solar melalui DKP Kabupaten Sikka. Namun, ia mengaku tidak menyangka proses tersebut harus dilakukan berulang kali setiap kali hendak membeli solar untuk.melaut.

Menurut Simpo, awalnya ia memahami bahwa surat rekomendasi cukup diurus satu kali dan selanjutnya dapat digunakan untuk pembelian solar berikutnya. Namun, setelah mengetahui harus kembali mengurus dokumen tersebut, ia memilih tidak melanjutkan pengurusan.

“Dulu pernah urus. Kita pikirnya satu kali urus saja, kita dapat rekomendasi itu. Akhirnya mereka suruh kalau mau beli lagi, urus lagi. Aduh, kalau begini repot sekali, bikin pusing,” ungkap Simpo saat diwawancarai, Selasa (17/11/2026) siang.

Akibatnya, Simpo bersama sejumlah nelayan lainnya lebih memilih membeli solar dari pengecer meskipun harus membayar lebih mahal dibandingkan harga solar bersubsidi di SPBU.

Untuk sekali melaut menggunakan kapal jenis lempara, Simpo membutuhkan sekitar 60 liter solar. Dengan harga eceran Rp 10.000 per liter, ia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 600.000 hanya untuk kebutuhan bahan bakar dalam satu kali perjalanan melaut.

“Enam puluh liter. Iya, Rp 600.000 itu satu kali jalan, satu malam melaut,” jelasnya.

Sementara itu, nelayan yang menggunakan perahu motor berukuran lebih kecil atau bodi-bodi membutuhkan sekitar 15 hingga 20 liter solar untuk sekali melaut.

Simpo menjelaskan, kebutuhan bahan bakar tersebut disesuaikan dengan ukuran kapal dan jarak lokasi penangkapan ikan. Untuk kapal yang digunakannya, perjalanan menuju lokasi rumpon bisa memakan waktu lebih dari dua jam.

Menurutnya, persoalan pengurusan rekomendasi bukan hanya dialami dirinya. Ia menyebut nelayan lain di Desa Paga, baik pemilik kapal lempara maupun perahu motor berukuran kecil, juga lebih memilih membeli solar secara eceran.

“Semua kapal lempara sama. Bodi-bodi kecil juga sama, beli solar di eceran semua,” katanya.

Simpo mengaku sebenarnya tidak keberatan apabila nelayan diwajibkan menggunakan surat rekomendasi untuk mendapatkan solar bersubsidi. Namun, ia berharap mekanisme pengurusannya tidak harus dilakukan berulang kali setiap kali membutuhkan BBM solar.

Ia mengusulkan agar rekomendasi dapat diurus satu kali untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan, sehingga nelayan cukup menunjukkan dokumen yang telah dimiliki ketika membeli solar di SPBU.

“Maunya urus satu kali begitu rekomendasi itu. Tinggal kita pergi beli, tinggal kasih tunjuk rekomendasi yang sudah ada. Kalau begitu kan lebih bagus,” harapnya.

Keluhan nelayan tersebut turut mendapat perhatian Tokoh Pemuda Desa Paga, Ricardus Banda Seko. Pria yang akrab disapa Tedjo ini berharap pengurusan surat rekomendasi pembelian solar bagi nelayan tidak dilakukan secara bertele-tele hingga justru menghambat aktivitas mereka untuk melaut.

Menurut Tedjo, mekanisme pelayanan yang mengharuskan nelayan datang langsung ke Kantor DKP Sikka di Maumere setiap kali hendak membeli solar untuk satu kali perjalanan melaut merupakan beban tersendiri.

Keterangan foto:Kapal nelayan di Desa Paga saat berlabuh di pesisir pantai, Selasa (17/11)2026) pagi. Foto: istimewa.

Persoalan jarak menjadi salah satu kendala karena nelayan Desa Paga harus menempuh perjalanan dari wilayah Kecamatan Paga menuju Maumere hanya untuk mengurus dokumen pembelian BBM. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan nelayan yang harus segera melaut untuk mencari penghasilan.

Ia menilai, nelayan kecil seharusnya mendapatkan kemudahan pelayanan, bukan justru dibebani urusan administrasi yang menyita waktu, tenaga, bahkan biaya transportasi.

“Setidaknya surat rekomendasi untuk membeli solar dari DKP Sikka ke SPBU bisa dipakai untuk dua minggu atau sampai sebulan lamanya, bukan setiap kali mau melaut harus urus surat rekomendasi beli solar,” ungkap Tedjo.

Ia berharap DKP Sikka dapat mengevaluasi mekanisme penerbitan rekomendasi, terutama bagi nelayan yang berdomisili jauh dari pusat pelayanan di Maumere.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pola kerja nelayan yang tidak selalu memiliki waktu untuk bolak-balik mengurus administrasi. Ketika nelayan harus menghabiskan waktu dan biaya untuk mengurus rekomendasi setiap kali hendak melaut, hal itu berpotensi mengurangi waktu produktif mereka di laut.

Tedjo menegaskan, kemudahan pelayanan bukan berarti mengabaikan pengawasan terhadap distribusi solar bersubsidi. DKP Sikka tetap dapat melakukan verifikasi identitas, kepemilikan kapal, kuota, dan kebutuhan BBM nelayan, tetapi proses administrasinya perlu dibuat lebih praktis dan tidak berulang tanpa alasan yang jelas.

Ia berharap ada mekanisme rekomendasi dengan masa berlaku tertentu yang memungkinkan nelayan melakukan pembelian solar beberapa kali sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

DKP Sikka Sebut 148 Kapal Miliki Rekomendasi

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, Malik Bakhtiar, menjelaskan bahwa sejak Januari hingga November 2026 pihaknya telah menerbitkan sekitar 1.500 rekomendasi pembelian solar bagi nelayan.

Sementara jumlah kapal yang tercatat memiliki rekomendasi mencapai 148 kapal.

Malik menjelaskan, penerbitan rekomendasi kini dilakukan melalui aplikasi. DKP Sikka tidak lagi menerbitkan rekomendasi secara manual karena seluruh proses administrasi telah menggunakan sistem tersebut.

Ia juga mengakui bahwa pelayanan rekomendasi sempat mengalami gangguan aplikasi selama lebih dari satu minggu. Namun, menurutnya, sistem mulai kembali berjalan lancar dalam beberapa hari terakhir sebelum wawancara pada Senin (16/11/2026).

DKP Sikka sebelumnya juga menjelaskan bahwa nelayan yang telah mengantongi rekomendasi dapat membeli solar di SPDN maupun SPBU reguler yang tercantum dalam dokumen rekomendasi. Harga solar melalui mekanisme tersebut ditetapkan Rp 6.800 per liter.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *