DKP Sikka Temukan Indikasi Pemegang Rekomendasi Jual Kembali Solar Subsidi untuk Nelayan

waktu baca 5 menit
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Sikka, Malik Bakhtiar

MAUMERE-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka menemukan indikasi penyalahgunaan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk nelayan.

Sejumlah pemegang rekomendasi diduga tidak hanya menggunakan solar untuk kebutuhan operasional kapal sendiri, tetapi juga menjual kembali sebagian BBM yang diperoleh.

Temuan awal tersebut diperoleh setelah DKP Sikka melakukan pemantauan bersama Bagian Perekonomian Setda Sikka dan pihak terkait. Terhadap pemegang rekomendasi yang terindikasi melakukan praktik tersebut, DKP mengaku telah memberikan teguran secara lisan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Sikka, Malik Bakhtiar, menegaskan bahwa rekomendasi pembelian solar subsidi diberikan untuk memenuhi kebutuhan kapal sebagaimana tercantum dalam dokumen kepemilikan.

“Yang di dalam dokumen kapal tertera nama ibu atau nama bapak, di dalam rekomendasi juga sama. Pergi ambil itu hanya khusus untuk kapal sendiri. Jadi tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Malik saat diwawancarai di Maumere, Senin, 16 November 2026.

Ia menegaskan, solar yang diperoleh melalui rekomendasi tersebut tidak boleh diperjualbelikan kembali, sekalipun pemegang rekomendasi hanya mengambil keuntungan dalam jumlah kecil.

“Walaupun hanya mengambil keuntungan Rp 500 per liter, itu tetap tidak boleh. Karena peruntukannya untuk kebutuhan kapal sendiri,” ujarnya.

Di tengah temuan tersebut, seorang nelayan sekaligus pengusaha hasil laut asal Desa Nangahale, Faidin, mempertanyakan ketepatan sasaran penerima rekomendasi solar subsidi.

Menurut dia, rekomendasi BBM semestinya diberikan kepada pelaku usaha hasil laut atau kelompok nelayan yang benar-benar membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan perikanan.

Faidin mengaku mendapat informasi bahwa ada pemegang rekomendasi yang berasal dari kalangan pengusaha RB dan pemilik kios sembako. Padahal, menurut dia, usaha tersebut tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas nelayan.

“Meskinya peruntukan rekomendasi BBM itu untuk pengusaha hasil laut atau kelompok nelayan. Ini lain, pengusaha RB, kios sembako pun punya rekomendasi. Padahal tidak pernah usahanya bersentuhan langsung dengan nelayan,” ungkap Faidin.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali penerima rekomendasi, termasuk memastikan apakah penggunaan solar sesuai dengan kebutuhan riil kapal dan aktivitas nelayan.

Faidin juga mempertanyakan besaran kuota solar yang menurut informasi yang diterimanya dapat mencapai lebih dari satu ton, bahkan sekitar 1.200 liter untuk satu kapal atau dokumen kapal dalam sebulan.

Menurut dia, jumlah tersebut perlu dikaji berdasarkan ukuran kapal, kapasitas mesin, jarak melaut, serta frekuensi kegiatan penangkapan ikan.

“Kalau satu ton satu bulan, jangankan satu bulan, satu bulan saja tidak masuk akal itu,” katanya.

Ia menceritakan pengalaman terkait kebutuhan operasional sejumlah kapal yang selama ini diketahuinya. Dalam periode tertentu, kebutuhan 50 liter solar untuk empat hingga lima kapal bahkan tidak selalu habis digunakan dalam waktu satu bulan.

Faidin menduga, apabila pemegang rekomendasi mengambil seluruh kuota setiap bulan sementara kebutuhan operasional kapalnya tidak sebesar itu, kelebihan solar berpotensi dijual kembali.

“Tapi ada yang bermain, dia ambil kuota. Dia tetap ambil, habiskan dia punya kuota, setiap bulan dia habiskan dia punya kuota, ternyata dia tidak pakai. Dia mulailah jual itu barang-barang itu, solar itu,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat membuka celah penyalahgunaan rekomendasi oleh pihak yang memiliki modal, tetapi tidak secara langsung menjalankan usaha perikanan.

“Jadinya tidak wajar. Dan ini nyaris jadi celah pemilik modal asal ada uang bisa buat rekomendasi. Untuk apa? Ya untuk diperdagangkanlah kalau sudah melebihi kapasitas begini,” kata Faidin.

Selain mempersoalkan penerima dan kuota rekomendasi, Faidin juga menyampaikan keluhan mengenai kesulitan nelayan mendapatkan solar.

Ia mencontohkan seorang nelayan yang bekerja bersamanya terpaksa membeli solar dengan harga Rp12.000 per liter di wilayah pulau. Jumlah yang diperoleh pun hanya 15 liter.

“Itu gaya paksa beli dengan harga Rp12.000. Dan hanya dapat 15 liter,” ungkapnya.

Dengan jumlah bahan bakar yang terbatas dan harga yang mahal, nelayan tersebut hanya bisa melaut di wilayah perairan yang tidak terlalu jauh.
Faidin mengaku tidak mengetahui apakah penjual solar tersebut merupakan pemegang rekomendasi atau bukan.

“Ya tidak tahu lagi penerima rekomendasi atau apa, yang jelasnya kita beli di pulau,” katanya.

DKP Terbitkan 1.500 Rekomendasi
Sementara itu, Malik Bakhtiar menjelaskan, sepanjang Januari hingga November 2026, DKP Sikka telah mengeluarkan sekitar 1.500 rekomendasi atau permohonan pengambilan solar yang terakumulasi dalam pelayanan kepada nelayan. Dari pendataan tersebut, terdapat 148 kapal yang tercatat memiliki rekomendasi.

Ia menjelaskan, penerbitan rekomendasi dilakukan berdasarkan dokumen kepemilikan kapal. Pemohon harus membuktikan bahwa kapal yang diajukan benar-benar miliknya.

Dalam kondisi tertentu, pengambilan solar dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa. Namun, nama yang tercantum dalam rekomendasi tetap mengacu pada pemilik kapal sesuai dokumen.

Malik mengatakan, DKP juga membatasi jumlah solar yang dapat diambil dalam satu kali pengambilan. Pembatasan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kapal, kapasitas mesin, jarak tempuh, dan lokasi penangkapan ikan.

Ia mencontohkan, jika seorang nelayan mengajukan kebutuhan 300 liter, pengambilan dapat diberikan secara bertahap. Pada pengambilan pertama, nelayan bisa memperoleh 150 liter, sedangkan sisanya dapat diambil setelah beberapa hari sesuai ketentuan.

“Jadi tidak semua permintaan langsung diberikan sekaligus. Kita melihat kebutuhan kapal dan aktivitas melautnya,” jelas Malik.

Ia mencontohkan, jika seorang nelayan mengajukan kebutuhan 300 liter, pengambilan dapat diberikan secara bertahap. Pada pengambilan pertama, nelayan bisa memperoleh 150 liter, sedangkan sisanya dapat diambil setelah beberapa hari sesuai ketentuan.

“Jadi tidak semua permintaan langsung diberikan sekaligus. Kita melihat kebutuhan kapal dan aktivitas melautnya,” jelas Malik.

Malik juga mengakui pelayanan rekomendasi solar subsidi sempat terganggu akibat kendala pada aplikasi selama lebih dari satu minggu. Kondisi tersebut berdampak pada proses penerbitan rekomendasi bagi nelayan.

Namun, dalam empat hari terakhir sebelum wawancara, sistem mulai membaik. DKP kini kembali memproses rekomendasi melalui aplikasi dan tidak lagi menerbitkan rekomendasi secara manual.

Terkait lokasi pengambilan solar, Malik menjelaskan bahwa dalam rekomendasi telah dicantumkan dua pilihan lokasi, yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) dan SPBU reguler alternatif.

Nelayan dapat mengambil solar di lokasi yang tercantum dalam rekomendasi tersebut dengan harga yang sama, yakni Rp 6.800 per liter.

Di sisi lain, keluhan mengenai kesulitan mendapatkan solar masih disampaikan sejumlah nelayan, termasuk di wilayah Waturia. Para nelayan mengeluhkan keterbatasan pasokan dalam kurun waktu sekitar dua bulan terakhir.

Kondisi itu membuat sebagian nelayan terpaksa membeli solar dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi, berkisar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per liter.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *