Nelayan Kesulitan Dapat Es Balok, DKP Sikka Bantah Praktik Borongan dan Calo di Pabrik Es

waktu baca 6 menit
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Sikka, Malik Bakhtiar

MAUMERE-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka angkat bicara terkait keluhan nelayan mengenai sulitnya mendapatkan es balok untuk kebutuhan melaut.

Tingginya permintaan dalam beberapa bulan terakhir membuat nelayan harus mengantre, bahkan sebagian tidak kebagian es meskipun sudah datang ke tempat produksi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Sikka, Malik Bakhtiar, menjelaskan harga es balok yang dijual langsung di tempat produksi milik pemerintah masih Rp 15.000 per balok. Jika pembeli meminta es tersebut langsung diparut, dikenakan tambahan biaya Rp 2.000 sehingga totalnya menjadi Rp 17.000.

Menurut Malik, harga tersebut berlaku bagi seluruh pembeli yang datang langsung ke tempat produksi. DKP tidak menerapkan sistem prioritas bagi pelanggan tertentu maupun membatasi pembelian hanya untuk kelompok nelayan tertentu.

“Selama ini penjualan itu, siapa saja datang beli, silakan, kita tidak membatasi,” kata Malik saat diwawancarai, Senin (16/11/2026) siang.

Ia mengakui, persoalan muncul ketika permintaan meningkat sementara jumlah es yang tersedia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembeli. Dalam situasi tersebut, pihaknya menerapkan pembatasan jumlah pembelian agar es yang diproduksi dapat dibagikan secara merata.

“Makanya minimal kita bagi itu 10 balok. Itupun orang yang antre pun ada yang tidak dapat, kurang juga. Karena kebutuhan nelayan ini kan seperti itu,” jelasnya.

Malik membantah adanya kebijakan yang mengutamakan pelanggan tetap atau pembeli dalam jumlah besar sebagaimana dikeluhkan sejumlah nelayan. Ia mengatakan, pembelian dalam jumlah besar hanya dapat dilakukan ketika kondisi sedang sepi dan tidak ada antrean.

Sebaliknya, ketika banyak kapal dan pembeli datang bersamaan, DKP Sikka membatasi jumlah pembelian. Bahkan, pembeli yang biasanya mengambil 70 hingga 100 balok tidak bisa dilayani dalam jumlah tersebut.

“Kalau orang antre, orang antri banyak, berlabuh semua antri banyak, dia minta 100 atau 70, kita batasi. Berapa batas kemampuan? Karena kita bagi mereka 10 balok,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan pembagian tersebut diterapkan untuk menghindari situasi ketika beberapa pembeli memperoleh es dalam jumlah besar, sementara nelayan lainnya tidak kebagian.

Produksi Maksimal 10 Ton Sehari

Malik menjelaskan, keterbatasan pasokan juga berkaitan dengan kapasitas produksi es balok di pabrik es milik pemerintah. Masing-masing unit produksi di lokasi yang disebutnya berkapasitas sekitar 10 ton per hari.

Namun, kapasitas tersebut tidak seluruhnya dapat dikeluarkan sekaligus karena sebagian rak harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari proses produksi berikutnya.

Di salah satu unit produksi di TPI Maumere misalnya, dari total 36 rak, pihaknya hanya membongkar sebagian rak. Dalam satu kali proses pembongkaran, jumlah es yang dapat dikeluarkan sekitar 300 balok.

“Kalau kita kan paling tinggi dari 36 rak itu kita bongkar sekitar 306 balok. Dalam satu hari di satu kali produksi. Berarti misalkan biasanya pagi jam 8 sudah mulai bongkar, 300 untuk satu kabupaten ini kan kurang, sangat kurang,” ungkapnya.

Menurut Malik, kebutuhan es tidak hanya datang dari nelayan lokal. Pembeli dari luar daerah, termasuk dari Larantuka yang membawa ikan ke Maumere, juga membeli es di tempat produksi tersebut.

Selain nelayan, es balok juga dibutuhkan untuk berbagai keperluan lain, seperti pengawetan bahan makanan, kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesta, hingga kebutuhan masyarakat lainnya.

Karena itu, DKP Sikka tidak bisa membatasi penjualan hanya untuk nelayan.

“Kita tidak bisa membatasi. Hanya untuk nelayan, pesta, untuk pengawetan daging mereka datang beli juga. Ada yang rutin, ada yang datang minta satu balok, kita kasih,” katanya.

Bantah Ada Sistem Borongan dan Calo

Terkait dugaan adanya pihak tertentu yang membeli es dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih mahal kepada nelayan, Malik membantah adanya sistem pembelian borongan atau pengistimewaan pembeli tertentu di tempat produksi pemerintah.

Ia menjelaskan, pembelian dalam jumlah besar memang bisa terjadi ketika kondisi sedang sepi dan tidak ada antrean. Namun, ketika permintaan meningkat, pembelian tetap dibatasi.

Malik juga mengakui pihaknya kesulitan memastikan apakah pembeli yang datang merupakan nelayan langsung atau orang yang membeli untuk memenuhi pesanan kapal yang masih berada di laut.

“Ada yang punya nelayan masih ada kapal, kapal masih di tengah laut, mereka bilang, ‘Eh, tolong pesankan kami, nanti kami tidak dapat.’ Misalkan begitu. Tapi itu bukan lewat kita, lewat orang yang ada di darat,” jelasnya.

Ia menilai, kondisi tersebut perlu dibedakan dengan praktik penjualan kembali oleh perantara yang mengambil keuntungan dari kelangkaan es.

Meski demikian, Malik memastikan pihaknya berupaya membagi persediaan secara merata ketika antrean panjang terjadi. Bahkan, kebijakan tersebut terkadang mendapat protes dari pembeli yang merasa jatah es yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan mereka.

“Memang ada yang protes, ‘Kami ini ikan banyak, kenapa kami dapat hanya segini?’ Bahkan ada yang sampai tidak dapat dalam satu kali produksi. Sehingga mereka harus beli di tempat lain lebih mahal,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah nelayan di pesisir Pantai Waturia, Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, mengeluhkan kesulitan mendapatkan es balok untuk kebutuhan melaut. Kondisi tersebut disebut berlangsung sekitar dua bulan terakhir.

Arif Ademang (32), salah seorang nelayan Waturia, mengatakan harga es yang sebelumnya sekitar Rp 17.000 per balok kini bisa mencapai Rp25.000. Nelayan yang tidak mendapatkan es langsung dari tempat produksi terpaksa mencari melalui pihak lain dengan harga lebih tinggi.

Arif mengaku, selama ini nelayan biasanya membeli es di sejumlah tempat, seperti TPI, Ratusin, bahkan hingga ke Desa Nangahale. Namun, belakangan mereka tidak selalu bisa mendapatkan es secara langsung karena produksi sudah lebih dahulu dipesan pihak lain.

“Perahu-perahu pertama sudah dibooking sama kapal-kapal besar. Kami yang bukan pengurus akhirnya kesulitan mendapatkan es,” kata Arif saat ditemui di pesisir Pantai Waturia, Kamis (12/11/2026) sore.

Ia bahkan pernah mencari es hingga ke Desa Nangahale. Namun, perjalanan yang cukup jauh membuat sebagian es mencair sebelum tiba di Desa Waturia.

“Di Nangahale saja kami pernah dapat, tetapi sampai di tengah jalan sudah tinggal setengah karena mencair. Kami juga kesulitan mendapatkan es di tempat lain,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Yamal, nelayan Waturia lainnya. Ia mengatakan kebutuhan es untuk sekali melaut berkisar 8 hingga 10 balok. Dalam kondisi tertentu, kebutuhannya bisa mencapai 16 balok untuk perjalanan sekitar dua hari.

Dengan harga es yang mencapai Rp 20.000 per balok, biaya yang dikeluarkan untuk 10 balok saja sudah sekitar Rp 200.000.

Bagi nelayan, ketersediaan es balok sangat menentukan aktivitas melaut karena dibutuhkan untuk menjaga ikan tetap segar selama perjalanan. Ketika sulit diperoleh, nelayan terpaksa mencari pasokan di tempat lain dengan harga lebih mahal atau menyesuaikan jumlah es yang dibawa.

Para nelayan berharap pemerintah dapat memastikan distribusi es balok berjalan lebih baik sehingga mereka, terutama nelayan kecil, bisa memperoleh es secara langsung dari tempat produksi dengan harga yang wajar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *