Ketua PP PMKRI Desak Standar Ketat Calon Wapres, Tolak Politik Dinasti dan Transaksional

JAKARTA-Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2026, Christian A.D.Rettob, menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait dinamika wacana pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus mendesak pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap kondisi ekonomi nasional.

Dalam pernyataan sikap yang diterima media ini tertanggal 15 November 2026, PP PMKRI menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan hak istimewa keluarga, dan bukan instrumen kompromi antarkelompok kekuasaan. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang harus diemban oleh figur dengan integritas, kapasitas intelektual, pengalaman pemerintahan, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat.

PP PMKRI menilai, apabila pergantian Wakil Presiden benar-benar menjadi agenda ketatanegaraan, momentum tersebut tidak boleh hanya menjadi pertarungan kepentingan elite politik. Sebaliknya, harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional dan memperkuat demokrasi konstitusional.

Wapres Harus Sipil, Berintegritas dan Berpengalaman

Dalam pernyataannya, PP PMKRI menetapkan sejumlah kriteria penting bagi figur yang layak dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden.

Pertama, harus berasal dari kalangan sipil dan memiliki komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan sipil.

Kedua, memiliki riwayat pendidikan yang jelas, sah, dan dapat diverifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Ketiga, memiliki keberanian melawan intoleransi, diskriminasi, serta segala bentuk tindakan yang mengancam kebinekaan Indonesia.

Keempat, memiliki pengalaman menduduki jabatan publik sehingga memahami birokrasi, pelayanan masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan negara.

PP PMKRI berpandangan bahwa kepemimpinan nasional bukan ruang eksperimen politik. Indonesia membutuhkan pemimpin yang matang secara intelektual, moral, dan politik, bukan semata-mata figur yang memperoleh popularitas karena kedekatan kekuasaan.

Presiden Diminta Mengutamakan Kepentingan Bangsa, Bukan Keluarga dan Kelompok

PP PMKRI juga mendesak Presiden Republik Indonesia agar menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok politik dalam setiap keputusan strategis mengenai kepemimpinan nasional.

Organisasi mahasiswa tersebut secara tegas menolak politik transaksional, nepotisme, konflik kepentingan, dan intervensi kekuasaan dalam proses penentuan kepemimpinan nasional.

Menurut PP PMKRI, praktik tersebut berpotensi merusak demokrasi dan menjadikan jabatan publik sebagai komoditas politik yang dipertukarkan melalui kesepakatan elite tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.

PP PMKRI juga mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisian harus dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi, yakni Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang MPR.

MPR RI pun diminta menjalankan kewenangan tersebut secara objektif, profesional, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik mana pun.

Rupiah Tembus Rp18.218 per Dolar AS, PMKRI Soroti Tanggung Jawab Pemerintah

Tidak hanya menyoroti persoalan kepemimpinan nasional, PP PMKRI juga memberikan perhatian serius terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, PP PMKRI mencatat bahwa berdasarkan data JISDOR Bank Indonesia pada 13 November 2026, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp18.218 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut berada di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Kondisi tersebut dinilai patut menjadi perhatian serius pemerintah karena pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor, menambah beban produksi dunia usaha, serta memberikan tekanan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

PP PMKRI menegaskan bahwa faktor eksternal ekonomi global tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas kebijakan ekonomi nasional.

Pemerintah bersama otoritas terkait harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab tekanan terhadap rupiah, strategi stabilisasi yang ditempuh, serta langkah konkret untuk melindungi masyarakat.

PP PMKRI juga mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi makro.

Pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan secara nyata melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, terbukanya lapangan pekerjaan, stabilitas harga kebutuhan pokok, kepastian usaha, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Enam Belas Tuntutan PP PMKRI

Dalam pernyataan sikap tersebut, PP PMKRI menyampaikan 16 tuntutan kebangsaan yang mencakup persoalan kepemimpinan nasional dan tanggung jawab pemerintah terhadap perekonomian.

Di antaranya, mendesak Presiden memastikan calon Wakil Presiden memiliki integritas, kapasitas, pendidikan yang dapat diverifikasi, pengalaman jabatan publik, dan komitmen terhadap demokrasi.

PP PMKRI juga menuntut agar seluruh proses pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi, menolak praktik nepotisme dan politik transaksional, serta meminta MPR menjalankan kewenangannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam bidang ekonomi, PP PMKRI mendesak pemerintah menjelaskan secara terbuka penyebab tekanan nilai tukar rupiah, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan tetap menghormati independensi Bank Indonesia, serta memberikan perlindungan ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah, pekerja, petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha produktif.

Pemerintah juga diminta memastikan adanya agenda kerja yang terukur untuk memperkuat produktivitas nasional, mengurangi ketergantungan impor strategis, memperkuat industri dalam negeri, dan memperluas kesempatan kerja.

PMKRI: Kami Berpihak kepada Konstitusi dan Rakyat

Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2026–2028, Christian A.D. Rettob, bersama Sekretaris Jenderal Aldoni Fransiskus Sinaga, menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral, intelektual, dan kebangsaan organisasi.

Dalam penegasan penutupnya, PP PMKRI menyampaikan pesan bahwa perjuangan organisasi bukan untuk mendukung atau menjatuhkan figur politik tertentu, melainkan memperjuangkan standar kepemimpinan nasional yang bermartabat.

“Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan figur tertentu. Kami sedang memperjuangkan standar kepemimpinan nasional yang bermartabat.”

“Kami tidak sedang memihak kepada kelompok politik tertentu. Kami berpihak kepada konstitusi, demokrasi, Pancasila, dan kepentingan rakyat Indonesia.”

PP PMKRI menegaskan bahwa pergantian jabatan tidak boleh menjadi panggung kompromi elite ketika rakyat sedang menghadapi persoalan ekonomi.

Indonesia membutuhkan negarawan yang bertanggung jawab kepada rakyat, setia kepada konstitusi, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata.