Kios Disegel karena Tunggakan, Pedagang Pasar Alok Protes: Tertibkan Juga yang Berjualan di Pintu Keluar

MAUMERE-Penyegelan belasan kios di Pasar Alok, Maumere, oleh Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada Senin (9/11/2026) pagi memicu protes dari sejumlah pedagang.

Di tengah penertiban yang dilakukan petugas, pedagang menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh seluruh persoalan ketertiban di dalam kawasan pasar. Mereka meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pedagang yang menunggak pembayaran administrasi bulanan, tetapi juga menertibkan aktivitas perdagangan di luar area pasar, terutama di sekitar pintu masuk dan pintu keluar.

Salah seorang pedagang yang akrab disapa Om Bentus mengatakan, penertiban seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar pedagang yang memiliki tunggakan pembayaran kios.

Menurut dia, terdapat pedagang yang sebenarnya memiliki kontrak beberapa kios di dalam Pasar Alok, tetapi tidak memanfaatkan kios tersebut untuk aktivitas jual beli sebagaimana mestinya. Kios justru digunakan untuk menyimpan barang dan tempat beristirahat, sementara aktivitas perdagangan dilakukan di luar pasar.

Ia menilai kondisi tersebut tidak adil bagi pedagang yang setiap hari berusaha menjalankan aktivitas jual beli di dalam kios, tetapi harus menghadapi penertiban karena persoalan administrasi.

“Kalau bisa tertibkan orang yang jual di luar sana. Mereka yang jual di pintu keluar itu punya kontrak. Tetapi hanya untuk simpan barang dan tidur. Jualnya di luar sana,” ujar Om Bentus saat menyampaikan aspirasinya di tengah proses penyegelan.

Ia bahkan mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan penggunaan fasilitas pasar. Menurutnya, apabila seorang pedagang telah mendapatkan hak menggunakan kios, seharusnya aktivitas perdagangan juga dilakukan di dalam kios tersebut, bukan justru memanfaatkan bagian luar pasar sebagai lokasi berjualan.

“Kalau satu orang tiga kios punya kontrak, ya juallah di kios itu. Jangan kios itu jadikan kayak rumah kos-kosan, anak-anak di situ,” katanya.

Om Bentus menegaskan, persoalan tersebut bukan baru pertama kali disampaikan kepada pemerintah. Ia mengaku sudah pernah menyampaikan langsung keluhan serupa kepada Bupati Sikka maupun Kepala Disperindag ketika keduanya turun ke Pasar Alok.

Namun, menurut dia, aspirasi tersebut belum ditindaklanjuti secara nyata.

Ia berharap pemerintah tidak hanya datang melakukan penertiban administratif, tetapi juga melihat langsung persoalan yang selama ini dikeluhkan pedagang, termasuk aktivitas jual beli yang berlangsung di luar area pasar.

Bagi Om Bentus, keberadaan pedagang yang berjualan di pintu masuk dan pintu keluar pasar turut memengaruhi aktivitas perdagangan pedagang yang menempati kios di dalam bangunan pasar.

“Kalau bisa, untuk tiga bulan ini … satu bulan dulu kasih nanti baru ada waktu,” ujarnya, merujuk pada permintaan kelonggaran waktu pembayaran yang juga menjadi bagian dari keberatan pedagang saat penertiban berlangsung.

Ia menjelaskan, persoalan tunggakan tidak selalu disebabkan keengganan pedagang memenuhi kewajiban. Ada kondisi ketika pedagang sebenarnya ingin membayar, tetapi proses penagihan dan kondisi usaha yang tidak menentu membuat kewajiban tersebut belum terselesaikan.

Pedagang Minta Sistem Pembayaran Diubah

Persoalan tunggakan administrasi juga menjadi keluhan Tadeus Tara, 73 tahun, salah seorang pedagang di Pasar Alok.

Tadeus sebelumnya mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Sikka mempertimbangkan perubahan sistem pembayaran administrasi kios dari bulanan menjadi harian.

Ia mengusulkan pembayaran sebesar Rp 10.000 per hari agar pedagang dapat memenuhi kewajiban secara bertahap sesuai hasil penjualan setiap hari.

Menurut Tadeus, sistem pembayaran bulanan cukup memberatkan pedagang, terutama ketika kondisi pasar sedang sepi dan pendapatan tidak menentu. Uang hasil berjualan harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membeli barang dagangan, serta membayar kewajiban penggunaan kios.

“Kita mengeluh karena pasar ini kalau hanya tutup-segel terus begini susah, karena pemasukan kita juga menurun,” kata Tadeus.

Ia mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi riil pedagang sebelum mengambil kebijakan penertiban. Sebab, bagi pedagang kecil, penghasilan harian menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kalau memang tidak ada pemasukan, dia mau ambil uang dari mana? Mana dia harus beli makan. Apakah dia mau bayar administrasi dulu atau urus makan,” ujarnya.

Tadeus juga mengingatkan bahwa penyegelan kios yang berlangsung berkepanjangan justru berpotensi mengganggu aktivitas perdagangan di Pasar Alok.

Ia khawatir, jika semakin banyak kios ditutup akibat tunggakan, aktivitas ekonomi di pasar tersebut akan semakin melemah.

“Kalau disegel begini menurut saya lama-lama pasar ini bisa tutup,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Disperindag melakukan penyegelan terhadap belasan kios yang tercatat menunggak pembayaran administrasi.

Penertiban berlangsung sejak Senin pagi dengan melibatkan petugas Disperindag, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Maumere, serta anggota Polres Sikka.

Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi adu argumen antara sejumlah pedagang dengan petugas yang hendak melakukan penyegelan. Para pedagang mempertanyakan kebijakan tersebut sekaligus menyampaikan keberatan atas kondisi usaha yang mereka hadapi.

Ketegangan tidak berlangsung lama. Setelah situasi kembali kondusif, petugas melanjutkan penyegelan terhadap kios-kios lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, tunggakan administrasi pedagang rata-rata telah berlangsung sedikitnya tiga bulan. Sebagian pedagang bahkan tercatat belum melakukan pembayaran selama enam bulan, sementara ada pula yang menunggak lebih dari satu tahun.

Setiap pedagang yang menggunakan fasilitas kios di Pasar Alok disebut diwajibkan membayar administrasi sebesar Rp 430.000 per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka.

Besaran kewajiban tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan pedagang, terutama ketika pendapatan dari aktivitas perdagangan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sekaligus membayar administrasi kios.

Penulis: Aris Halilintar
Editor: Redaksi