Hampir 11 Tahun Dana Desa, BUMDes di Sikka Masih Banyak “Jalan di Tempat”, Bupati Juventus Minta Evaluasi Menyeluruh
MAUMERE-Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara menyeluruh.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui BUMDes yang benar-benar sehat, memiliki produk, berjalan secara berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Permintaan itu disampaikan Juventus saat membuka Forum BUMDes sekaligus Pembentukan Asosiasi BUMDes Kabupaten Sikka di Aula Henrick Puskopdit Swadaya Utama, Maumere, Selasa (20/10/2026).
Menurut Juventus, pembentukan asosiasi tidak boleh berhenti pada pemilihan pengurus dan penyusunan struktur organisasi. Forum tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan BUMDes yang selama ini belum berjalan maksimal di sejumlah desa.
“Jadi kita tidak sekadar hanya memilih asosiasi, tapi melihat kembali sejauh mana pergerakan BUMDes. Saya mau kita evaluasi bersama, sejauh mana BUMDes di Sikka ini,” kata Juventus.
Ia menilai DPMD Sikka dapat memulai evaluasi dengan berkoordinasi bersama tenaga pendamping desa untuk memetakan kondisi setiap BUMDes.
Pemetaan itu diperlukan agar pemerintah mengetahui unit usaha yang telah berkembang, yang masih berjalan di tempat, serta yang membutuhkan pendampingan.
“Nah, ini kan tinggal dinas idak perlu begini, tinggal koordinasi dengan pendamping desa, di-mapping saja. Mana BUMDes yang kita bisa bilang sebagai BUMDes yang sehat, punya produk, jalan secara baik dan berdampak” ujarnya.
Juventus menegaskan, pemerintah perlu melihat perkembangan BUMDes secara nyata, terlebih setelah dana desa dikucurkan sejak 2015. Menurut dia, hampir 11 tahun perjalanan dana desa semestinya menjadi bahan refleksi untuk mengukur sejauh mana badan usaha milik desa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Coba kita hitung dana desa, sejak tahun berapa, Pak Kadis? 2015 sampai 2026 berarti hampir 11 tahun. Pertanyaannya, sudah sejauh mana BUMDes? Apa kabar BUMDes-nya di desa?” katanya.
Ia mengakui terdapat BUMDes di Kabupaten Sikka yang telah dikelola dengan baik, mulai dari manajemen, tata kelola keuangan, hingga keterlibatan masyarakat. Namun, ia juga menyoroti masih banyak BUMDes yang belum berkembang sebagaimana diharapkan.
Menurut Juventus, persoalan tersebut perlu diakui secara terbuka agar pemerintah dapat menentukan langkah pembenahan yang tepat.
“Praktis BUMDes kita agak statis memang, di sebagian besar desa di Kabupaten Sikka. Ada yang bergerak bagus, ada yang luar biasa. Tapi banyak juga yang bergerak tidak maksimal,” ujarnya.
Juventus meminta DPMD tidak hanya melakukan evaluasi di atas kertas, tetapi menyiapkan langkah konkret melalui program percontohan atau pilot project bagi BUMDes yang memiliki potensi usaha tetapi belum dikelola secara optimal.
Ia mengusulkan agar BUMDes terpilih mendapat pendampingan bersama dari DPMD, tenaga pendamping desa, dan pihak terkait. Program tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan usaha yang bisa diterapkan di desa-desa lain.
“Kalaupun kita tidak bisa mengubah semua, tapi paling tidak dibikin pilot project-nya. Paling tidak, ada tahun ini kita bisa membenahi BUMDes di Sikka ini, mana yang potensinya ada, ya, tapi kemudian tidak berjalan dengan maksimal,” katanya.
Juventus juga mengingatkan agar pemerintah desa dan pengelola BUMDes memahami perbedaan peran BUMDes dengan Koperasi Desa Merah Putih. Keduanya perlu dipersiapkan agar dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing tanpa mengabaikan potensi ekonomi yang tersedia di desa.
Ia menekankan, BUMDes merupakan badan usaha yang semestinya memiliki orientasi keuntungan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pengelola perlu memahami perencanaan bisnis, pengelolaan modal, pencatatan keuangan, serta pengembangan pasar.
“Problemnya di tata kelola manajerial dan perspektif bisnis, itu yang penting. Yang namanya usaha,” tegasnya.
BUMDes Jangan Hanya Dibentuk, tetapi Harus Berkembang
Dalam sambutannya, Juventus juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan aset BUMDes. Ia mengingatkan agar aset yang bersumber dari usaha desa tidak digunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi.
Ia menyinggung kasus dugaan penyalahgunaan aset BUMDes di salah satu desa di Sikka yang menurutnya harus menjadi pelajaran bagi seluruh pengelola.
“Jangan sampai BUMDes itu punya segelintir orang di desa, tapi BUMDes tidak bermanfaat dan berdampak buat desa,” katanya.
Juventus juga mengingatkan agar akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank NTT, dimanfaatkan untuk kegiatan produktif berdasarkan kebutuhan dan rencana bisnis, bukan untuk kepentingan di luar usaha.
Ia berharap pembentukan Asosiasi BUMDes Kabupaten Sikka dapat memperkuat koordinasi antarpengelola, membuka akses kemitraan, serta menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman, termasuk mengenai kegagalan dalam mengelola usaha.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan forum tersebut harus diukur dari perubahan nyata setelah kegiatan selesai.
“Saya senang ada kegiatan yang kemudian mengumpulkan semua aparatur desa, perangkat desa untuk kita bisa sama-sama. Tapi khusus BUMDes, saya mau kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Pantauan media ini, forum BUMDes dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sikka, tenaga pendamping desa, perwakilan Bank NTT, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maumere, serta para direktur dan pengelola BUMDes dari berbagai desa di Kabupaten Sikka.