Guru Honorer Sikka Keluhkan Honor Minim dan Ketidakjelasan Formasi PPPK kepada Anggota DPR RI, Melchias Mekeng
MAUMERE-Anggota DPR RI yang juga Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat bersama ratusan guru honorer Kabupaten Sikka di Capa Resort Maumere, Jumat (7/8/2026) sore.
Dalam dialog, para guru honorer mengeluhkan berbagai persoalan. Adapun keluhan yang disampaikan terkait kesejahteraan yang memprihatikan. Sebagian dari mereka mengaku hanya menerima honor komite sebesar Rp 180.000 yang dibayarkan setiap tahun.
Guru honorer di SDI Henga mengungkapkan bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan drastis setelah mendapat sertifikasi pendidikan dimana dana BOS dan insentif Dinas dihilangkan, sementara uang komite berkurang menjadi Rp 180 ribu per tahun, dan dibayarkan dengan sangat lambat.
“Saya takutkan di sekolah akan masuk guru-guru PPPK, bagaimana dengan nasib sebagai satu-satunya guru honorer di sini, ” kata dia.
Maria Nona Mince, guru honorer di SDN Magetlegar mengeluhkan bahwa sertifikasi saja tidak cukup untuk membiayai hidup, karena gaji ASN jauh lebih lengkap, sementara dana BOS, tambahan insentif Dinas dan Komite bagi guru honorer telah dihapus.
“Ini sudah dua bulan kami belum terima terpaksa pulang sekolah kami harus turun ke kebun untuk mencari makanan untuk menopang kebutuhan sehari-hari., ” ungkapnya.
Selain masalah gaji, para guru juga mengeluhkan lambatnya pembukaan formasi CPNS yang membuat usia mereka terus bertambah. Mereka juga menilai seleksi PPPK yang seharusnya memprioritaskan guru diatas usia 35 tahun justru diikuti oleh peserta yang usia dibawahnya.
Terkait kesejahteraan, para guru meminta agar standar sertifikasi disamakan dengan guru ASN karena beban kerja yang di emban sama, serta meminta seluruh guru honorer diangkat menjadi ASN tanpa terkecuali.
Pembukaan formasi PPPK jangan hanya diprioritaskan bagi sekolah negeri, melainkan juga mencakup guru di sekolah swasta.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPR RI, Melchias Markus Mekeng berjanji akan membawa aspirasi para guru honorer ke tingkat nasional dan menyampaikan sidang di DPR RI, dan menyampaikannya dalam rapat kerja bersama menteri.
Baginya tidak boleh ada istilah guru ASN, guru swasta, guru sertifikasi, atau guru non sertifikasi.
“Guru ya guru.”Teacher is Teacher, ” tegasnya.
Menurut Melchias, seluruh guru memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, negara tidak boleh membeda-bedakan perhatian, penghargaan, maupun kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas mereka hanya karena perbedaan status administrasi.
Ia menegaskan bahwa perjuangan terhadap dunia pendidikan harus berpihak kepada semua guru. Sebab, di ruang kelas, yang membentuk masa depan anak-anak Indonesia bukan status kepegawaiannya, melainkan dedikasi, pengabdian, dan semangat seorang guru dalam mendidik generasi penerus bangsa.
Melchias mengatakan bahwa sejak awal tahun 2025 ia secara konsisten memperjuangkan agar amanat konstitusi mengenai alokasi 20% APBN untuk pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas sekolah, kesejahteraan guru, sarana-prasarana, serta akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia terkhusus di NTT.
Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa, Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, Plt. Kepala Dinas PKO Sikka, Patrisius Pederiko serta Anggota DPRD Fraksi Golkar Sikka bersama ratusan guru yang diundang oleh Dinas PKO Kabupaten Sikka.
Penulis: YOP.
Editor: Redaksi