Pemkab Sikka Siapkan Pilkades Serentak 164 Desa pada 2027, 17 Desa Menyusul 2030

MAUMERE-Pemerintah Kabupaten Sikka menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara bertahap terhadap 181 desa. Sebanyak 164 desa diproyeksikan mengikuti Pilkades pada 2027, sementara 17 desa lainnya dijadwalkan pada 2030.

Rencana penataan jadwal tersebut disampaikan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, saat memberikan keterangan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sikka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Keterangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna 7 Masa Sidang I Tahun 2026–2027 di Gedung Lepo Kula Babong DPRD Kabupaten Sikka, Rabu (11/11/2026).

Dalam penjelasannya, Bupati menguraikan bahwa penataan masa jabatan kepala desa dilakukan secara bertahap untuk menyelaraskan siklus kepemimpinan desa menuju target pelaksanaan Pilkades serentak pada 2038.

Kelompok pertama dan kedua mencakup 164 desa. Rinciannya, sebanyak 132 desa yang akhir masa jabatannya semula disesuaikan dari 2024 menjadi 2026, serta 32 desa yang masa jabatannya disesuaikan dari 2025 menjadi 2027.

Kedua kelompok tersebut diproyeksikan mengikuti Pilkades pada 2027 dengan asumsi pelantikan berlangsung pada Desember tahun yang sama. Dengan masa jabatan delapan tahun sejak pelantikan, masa jabatan kepala desa hasil pemilihan tersebut diperkirakan berakhir pada Desember 2035.

Untuk penyelenggaraan Pilkades terhadap kelompok pertama dan kedua ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 784.855.451.

Sementara itu, kelompok ketiga terdiri atas 17 desa yang akhir masa jabatannya disesuaikan dari 2028 menjadi 2030. Kelompok ini diproyeksikan mengikuti Pilkades pada 2030 dengan asumsi pelantikan berlangsung pada Agustus 2030.

Dengan masa jabatan delapan tahun, kepala desa hasil pemilihan pada kelompok ketiga diperkirakan mengakhiri masa jabatannya pada Agustus 2038.

Bupati menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa sebelum pelaksanaan Pilkades, posisi tersebut akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sikka.

Selain penataan jadwal, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap integritas calon kepala desa, terutama bagi mereka yang berstatus petahana. Pengelolaan keuangan desa selama masa jabatan wajib dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Sikka dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Temuan.

Perketat Aturan Pelaksanaan Pilkades

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Sikka juga menjelaskan sejumlah substansi penting dalam Ranperda Pilkades sebagai tanggapan atas pertanyaan, catatan, dan masukan seluruh fraksi DPRD.

Terkait persyaratan calon kepala desa, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan yang disusun mengacu pada regulasi yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pemerintah tidak menambahkan persyaratan di luar kewenangan hukum yang berpotensi membatasi hak warga negara.

Pemerintah juga memastikan seluruh pembiayaan Pilkades bersumber 100 persen dari APBD serta sumber lain yang sah. Karena itu, panitia penyelenggara dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun dari bakal calon kepala desa.

Ranperda tersebut turut mengatur kewajiban izin atau cuti bagi calon kepala desa yang berstatus aparatur sipil negara, pegawai, maupun karyawan perusahaan atau lembaga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesetaraan antarkandidat sekaligus menjamin netralitas dalam proses pemilihan.

Salah satu poin penting lainnya adalah larangan politik uang. Calon kepala desa maupun tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi kepada pemilih. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada diskualifikasi calon.

Pemerintah juga mengatur pemutakhiran daftar pemilih tetap secara transparan. Salah satu persyaratan yang ditetapkan adalah domisili minimal enam bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan resmi.

Penyusunan Ranperda Pilkades ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah menyesuaikan regulasi lokal dengan ketentuan nasional. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 dinilai sudah tidak lagi relevan sehingga perlu disesuaikan.

Bupati menjelaskan, proses penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut telah melalui kajian yuridis dan naskah akademik, konsultasi teknis, serta fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Hukum.

Mengakhiri keterangannya, Juventus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sikka atas berbagai masukan dan catatan yang diberikan dalam pembahasan Ranperda tersebut.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga regulasi tentang Pilkades dapat menghasilkan aturan yang akuntabel, sekaligus memperhatikan kearifan lokal dan kepentingan masyarakat desa.

“Semoga kerja sama dan sinergi senantiasa terjaga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka yang kita cintai bersama,” tutupnya.