Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Kunjungi Kantor Imigrasi Maumere, Kanim Mangatur Beberkan Sejumlah Kendala dan Tantangan
Maumere-Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira (AHP), melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II B Maumere di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, pada Selasa, 29 Maret 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung pengalaman serta tantangan yang dihadapi para petugas Imigrasi Maumere dalam menjalankan tugas mereka.
“Kunjungan saya ini dalam rangka mendengarkan sharing dari teman-teman secara langsung apa yang teman-teman alami,” ujar AHP di hadapan para pegawai Imigrasi Maumere.
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi isu-isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme, AHP ingin mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi keimigrasian di Maumere.
Dalam kunjungan ini, AHP disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Maumere, Mangatur Hadi Putra, A.Md.Im., S.H., M.H., beserta jajaran pegawai. Acara penyambutan dilakukan secara adat sebelum AHP diarahkan ke ruang pertemuan.
Soroti TPPO dan HAKI
Dalam sambutannya, AHP menyinggung berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menekankan pentingnya prosedur yang ketat dalam pengurusan izin kerja serta legalitas identitas bagi masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri.
Selain itu, AHP juga menyoroti potensi karya seni tradisional yang banyak ditemuinya selama bertugas di Komisi Pendidikan. Menurutnya, Kantor Imigrasi dapat berperan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi para seniman dan budayawan lokal.
“Banyak karya seni tradisional yang menurut saya bisa dikelola dengan baik oleh Imigrasi Maumere dalam pengurusan HAKI,” ujarnya.
AHP juga menegaskan bahwa ini merupakan kunjungan perdananya ke Kantor Imigrasi Maumere sejak bergabung di Komisi XIII DPR RI.
Sejumlah Kendala yang Dihadapi Imigrasi Maumere
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Imigrasi Maumere, Mangatur Hadi Putra, mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi pihaknya.
Pertama, keterbatasan jumlah personel yang membuat pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal. Kekurangan sumber daya manusia ini berdampak pada kesulitan dalam mengeksekusi berbagai kebijakan dan tugas keimigrasian.
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah maraknya penggunaan identitas atau kewarganegaraan palsu oleh sejumlah warga.
“Kasus seperti ini sangat banyak ditemui di wilayah Flores. Kadang ada yang terselubung,” ungkap Mangatur.
Kanim Mangatur juga memaparkan peta kerawanan. Ia menuturkan wilayah Maumere dan sekitarnya yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Maumere menghadapi berbagai kerawanan keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, over stayer, penyelundupan, serta gangguan ketertiban umum akibat imigran ilegal. Selain itu, maraknya PMI Non-Prosedural meningkatkan resiko eksploitasi. Untuk mencegah hal ini, diperlukan pengawasan ketat, penegakan hukum tegas, dan edukasi masyarakat.
“Upaya sosialisasi terkait pentingnya dokumen keimigrasian yang sah sebenarnya telah dilakukan, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran,” tanbahnya.
Menanggapi hal ini, AHP menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
Ia juga berjanji akan menyampaikan keluhan dari pihak Imigrasi Maumere ke tingkat yang lebih tinggi agar kendala-kendala tersebut dapat segera dicarikan solusinya.