Pembagian Jasa Covid-19 di RSUD TC Hillers Maumere Dipertanyakan, Fraksi Partai Golkar Minta Revisi
Sikka-Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sikka menyoroti berbagai permasalahan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka tahun anggaran 2024, salah satunya mengenai pembagian jasa Covid-19 bagi tenaga kesehatan di RS TC Hillers Maumere.
Dalam sidang DPRD Kabupaten Sikka pada Jumat (21/03/2025) pagi, Fraksi Golkar mengungkapkan adanya dugaan bahwa pihak manajemen RS TC Hillers meminta jatah sebesar 1,5% dari total dana jasa Covid-19. Hal ini menimbulkan penolakan dari tenaga kesehatan, yang berpendapat bahwa jasa hanya diberikan berdasarkan tindakan langsung terhadap pasien.
“Jika isu ini benar, kami meminta agar segera dilakukan revisi. Tenaga kesehatan yang langsung bersentuhan dengan pasien Covid-19 harus mendapatkan porsi yang lebih besar,” tegas Fraksi Golkar melalui juru bicara Antonius Hendrikus Rebu.
Fraksi juga menyoroti keterlambatan pembayaran jasa Covid-19 akibat kendala administrasi, termasuk Peraturan Bupati (Perbub) yang belum selesai. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan regulasi ini agar tenaga kesehatan bisa segera menerima hak mereka.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan mundurnya dua dokter spesialis anestesi dari RS TC Hillers. Mereka meminta pemerintah menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga medis tersebut.
Sorotan Lain dalam LKPJ Bupati Sikka
Di luar masalah RS TC Hillers, Fraksi Partai Golkar juga mengkritisi berbagai sektor lain dalam laporan LKPJ. Beberapa isu yang disoroti antara lain, kemiskinan: Fraksi Golkar meragukan data pemerintah yang menyebut angka kemiskinan menurun dari 12,19% menjadi 11,89%. Mereka menilai data ini tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, di mana masih banyak masalah terkait pendidikan, lapangan kerja, dan akses layanan dasar.
Terkait pangan, Fraksi Golkar menyoroti sejumlah infrastruktur pertanian yang rusak, seperti Bendungan Dagelongga di Kecamatan Mego dan Bendungan Liba di Desa Magepanda, belum diperbaiki. Fraksi Golkar menuntut pemerintah segera menangani persoalan ini.
Selain keluhan di RS TC Hillers, Fraksi Golkar juga menyoroti kelangkaan obat-obatan di puskesmas serta meningkatnya angka gizi buruk dari 2.202 anak pada 2023 menjadi 2.878 anak pada 2024.
“Banyak proyek jalan dan jembatan yang bermasalah, termasuk ruas jalan Wolowiro-Nuaria yang belum selesai serta Jembatan Napusenda yang pekerjanya belum menerima pembayaran,” ungkap Hengky Rebu.
Ditambahkan Fraksi Golkar, Kota Maumere dinilai semakin kumuh akibat sampah yang berserakan, sementara berbagai program konservasi sumber daya air dianggap tidak efektif.
Fraksi ini juga mempertanyakan legalitas beberapa lokasi yang digunakan sebagai pangkalan bus dan travel, seperti di depan Monumen Tsunami dan sepanjang Jalan PLN hingga SPBU Madawat.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta klarifikasi pemerintah mengenai berbagai keluhan masyarakat, seperti pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru agama Katolik, proyek air bersih yang bermasalah, serta kondisi eks Pasar Geliting yang semakin kumuh.
Dengan berbagai permasalahan ini, Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan serta mengelola anggaran daerah. Mereka berharap rekomendasi yang diberikan DPRD dapat diakomodasi oleh pemerintah daerah demi perbaikan pelayanan bagi masyarakat Sikka.