Gunung Lewotobi Laki-Laki Naik Status ke Level AWAS, Warga Diminta Waspada Banjir Lahar Dingin
Flores Timur-Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status gunung tersebut dari Level III (Siaga) ke Level IV (Awas).
Selama periode 13-20 Maret 2025, gunung setinggi 1.584 meter di atas permukaan laut ini menunjukkan aktivitas yang semakin meningkat, baik secara visual maupun kegempaan. Dari pengamatan, terlihat asap kawah berwarna putih, kelabu, hingga hitam dengan ketinggian antara 100-300 meter dari puncak. Erupsi yang terjadi menghasilkan kolom abu setinggi 1.000-2.500 meter.
Selain itu, tercatat adanya peningkatan jumlah gempa vulkanik dalam dan dangkal, gempa letusan, gempa hembusan, serta aktivitas fluida magma yang mengarah ke permukaan. Puncaknya, pada 20 Maret 2025 pukul 22.56 WITA, terjadi erupsi besar yang disertai suara ledakan keras, terdengar hingga wilayah Larantuka dan Maumere.
Sehubungan dengan peningkatan status ini, masyarakat diimbau untuk menghindari zona bahaya dengan tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km serta 8 km ke arah barat daya dan timur laut dari pusat erupsi.
Tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah, serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
Warga juga diminta untuk waspada terhadap banjir lahar hujan, terutama bagi warga di sekitar sungai yang berhulu di puncak gunung.
Menggunakan masker atau pelindung pernapasan guna menghindari dampak buruk abu vulkanik.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang.
PVMBG akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki dan mengevaluasi statusnya secara berkala. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah untuk menghindari risiko bencana yang lebih besar.