Mall Pelayanan Publik di Sikka Resmi Beroperasi, Ada 80 Jenis Layanan Publik

MAUMERE-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Widyantini secara resmi meluncurkan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Sikka, Provinsi NTT pada Kamis (12/12/2024) siang.
Hadir dalam peluncuran secara daring di Kantor MPP, Pj Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera, Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi, para kepala OPD, perwakilan dari KADIN Sikka dan puluhan tamu undangan lainnya.
Pj Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera dalam konferensi pers mengatakan, launching Mall Pelayanan Publik ini dilakukansecara serentak oleh MenPAN RB di 44 kabupaten/kota se-Indonesia.
Dengan hadirnya MPP, Pj Bupati Sikka mengharapkan dapat membantu pelayanan yang lebih cepat dan lebih murah bagi setiap orang atau masyarakat yang hendak mengurus perizinan. Menurutnya, MPP Sikka ini akan melayani 80 jenis layanan publik dengan 11 loket pelayanan.
“11 loket itu ada instasi pemerintah, instansi vertikal, dan juga perbankan. Kita harapkan pelayanan ini menjadi satu pintu dan satu atap sehingga orang yang mengurus perijinan bisa lebih cepat dan juga tepat,” ungkapnya.
Ditambahkan Pj Bupati Sikka, yang menjadi perhatian Pemkab Sikka ke depan adalah digitalisasi layanan termasuk kerjasama dan kolaborasi layanan yang perlu ditambahkan. Dirinya juga mengaperasisi dukungan dari pemerintah pusat yang telah memfasilitasi keberadaan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sikka.
Sementara itu, Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi mengapresiasi hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sikka. Menurutnya, dalam semua proses pembangunan, lembaga DPRD Sikka telah mendukung dengan kebijakan anggaran dan regulasi.
“Pimpinan DPRD berharap agar kehadiran Mall Pelayanan Publik ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sikka. Tentunya pelayanan yang prima itu akan terbukti dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah” harapnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Petrus Poling mengungkapkan, ada 5 OPD dan 6 instansi vertikal yang memiliki loket pelayanan di MPP.
11 instansi itu yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas PU dan Penataan ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere, Kantor BPN, Kantor Imigrasi Maumere, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere, Bank NTT dan PDAM Sikka.
Menurutnya, semua jenis layanan yang diberikan scara transparan dan tidak dipungut biaya atau gratis.
Berikut Daftar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Jenis Pelayanan pada MPP Sikka
1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
A. Perizinan Berusaha
1.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang menjadi kewenangan bupati sesuai peraturan perundang-undangan
2.Izin Usaha Angkutan dan Trayek
3.Izin Reklame
4.Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berlakohol
5.Izin penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limba B3)
6.Izin Instalasi Pengolahan Limbah
B. Perizinan Non Berusaha
1.Surat Izin Praktik (SPI) Tenaga Kesehatan
2.Izin Operasional Sekolah
3.Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
4.PKKPR Non Berusaha
C.Non Perizinan
Surat Keterangan Penelitian

2.Dinas Lingkungan Hidup
1.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
2.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
3.Rekomendasi Teknis
4.Layanan Informasi dan Konsultasi

3.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.Akta kelahiran
2.Akta kematian
3.Kartu Keluarga
4.Informasi terkait administrasi kependudukan
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha (PKKPR)
3.Layanan informasi dan konsultasi
5.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1.Pendaftaran NPWP
2.Aktivasi E-Fin
3.Aktivasi Wajib Pajak dan Non Efektif
4.Perubahan Data Wajib Pajak
5.Pembuatan kode biling tanpa akun
6.Asistensi pemutakhiran data mandiri
7.Informasi KSWP
8.Konsultasi Perpajakan
6.Badan Pendapatan Daerah
Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Retribusi parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.
7.Kantor Badan Pertanahan Sikka
1.Informasi terkait pertanahan
2.Pengecekan sertifikat
3.Pemecahan Bidang Tanah
4.Peralihan Hak Jual Beli
5.Peralihan Hak Pewarisan
6.PTP PKKPR untuk kegiatan berusaha
7.Perubahan Hak Atas Tanah sampai 40 jenis layanan.
8.Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere
1.Pelayanan keimigrasian bagi WNI meliputi: penerbitan paspor, penggantian paspor,
2.pelayanan keimigrasian bagi WNA yang meliputi viza dan izin tinggal
3.Layanan informasi dan konsultasi keimigrasian
9.Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere
1.Pelayanan administrasi
2.Pemberian informasi dan penanganan pengaduan
10.Bank NTT Cabang Maumere
Layanan jasa perbankan
11.PDAM Wair Puan Maumere
1.Pembayaran rekening air
2.Pengaduan
3.Pemasangan baru
4.Layanan informasi dan konsultasi.