GMNI Sikka: Kasat Pol PP dan Damkar Sikka Alami Krisis Etika
MAUMERE – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Sikka meminta Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo agar mengevaluasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka atas dugaan tindakan arogansi yang dilakukan terhadap pelajar SMAK Bhaktiarsa Maumere.
GMNI Sikka juga menyesalkan sikap Satpol PP Kabupaten Sikka yang membubarkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas secara paksa dan kasar.
GMNI Sikka menilai, beberapa rangkaian tindakan yang dilakukan Satpol PP itu merupakan bagian dari tindakan kekerasan (verbal, fisik, dan psikologis yang merupakan 3 jenis kekerasan).
“Mereka itu masih anak-anak, sehingga perlu pendekatan yang humanis bukan arogansi. Yang harus di pahami oleh Satpol PP bahwa siswa/i tersebut bukanlah pembuat kebijakan akan tetapi tentunya ada kebijakan dari sekolah untuk proses belajar mengajar tatap muka yang mereka ikuti. Tetapi mengapa siswa siswi ini menjadi sasaran mendapat hukuman dari Satpol PP?”tulis ketua GMNI Sikka, Alvian L. Ganggung melalui keterangannya kepada media ini, Sabtu (14/8) malam.
Bagi GMNI Sikka, pendekatan dengan cara seperti itu tidak pantas dilakukan kepada anak-anak apalagi di lingkungan sekolah.
“Sekolah itu lembaga pendidikan, tempat untuk memanusiakan manusia,” sambung Alvian.
“GMNI Sikka sangat menyesalkan tindakan tersebut, apalagi tindakan tersebut terjadi di bulan kemerdekaan. Tindakan Kasat Pol PP ini seolah mau menghidupkan kembali semangat kolonial dan membangkitan amarah masyarakat, ini mencoreng nama baik lembaga negara yang harus berperan lebih dalam menegakan nilai humanisme dan keadilan,” tambahnya lagi.
Dari kejadian itu, GMNI Sikka menilai kurangnya koordinasi dan minimnya evaluasi baik Satpol PP secara kelembagaaan maupun Satgas COVID-19.
GMNI Sikka berharap, Bupati Sikka selaku kepala daerah dan juga ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sikka perlu melakukan evaluasi dan memberikan pendidikan karakter terhadap Kasat Pol PP Kabupaten Sikka beserta anggota-anggotanya.
“Tindakan seperti ini sudah berulang kali sehingga kita minta tindakan tegas dari Bupati selaku Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sikka atas perilaku yang mencoreng marwah lembaga di Kabupaten Sikka.
Lebih jauh, ketua GMNI Sikka, Alvianus L. Ganggung menjelaskan, secara prosedur seharusnya pihak Satpol PP bertemu kepala sekolah untuk dimintai keterangan berkaitan dengan aktifitas belajar mengajar tatap muka tersebut.
Akan tetapi, lanjutnya, semua prosedur itu dibaikan dan Kasat Pol PP Kabupaten malah memerintahkan anggotanya untuk mengusir keluar siswa/I yang berada di kelas.
“Padahal di sekolah itu ada standarnya, ada proses dan caranya untuk membina dan mendidik siswa/I, bukan dengan cara liar seperti itu. Cara seperti itu sangat memberikan tekanan psikologi kepada anak-anak dan mereka akan menjadi sangat trauma dan ketakutan,” tandas Alvian.
Bagi GMNI Sikka, sikap yang ditunjukan Kasat Pol PP Kabupaten Sikka itu sangat arogan, maka GMNI Sikka menduga adanya pergeseran mental yang berdampak pada krisis etika.
“Bupati Sikka perlu melakukan pembinaan, bila perlu di copot dari jabatannya karena rasa kemanusiaannya sudah hilang,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, GMNI Sikka berpandangan bahwa tidak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bupati Sikka sebagai ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sikka dengan anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Sikka.
Pasalnya penertiban yang dilakukan anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Sikka dinilai tidak sesuai dengan surat edaran dan arahan Bupati Sikka.
Kehadiran Satgas COVID 19 Kabupaten Sikka akhir-akhir ini dinilai tidak memberikan rasa nyaman, malah meresahkan dan menakutkan masyarakat.
Kontributor : Albert Aquinaldo